BeritaFotoBerita DeputiDeputi 3

Miniworkshop PPKT, Kemenko Marves Tekankan Pentingnya Infrastruktur Dasar

Dibaca: 8 Oleh Senin, 30 November 2020Desember 3rd, 2020Tidak ada komentar
Miniworkshop PPKT, Kemenko Marves Tekankan Pentingnya Infrastruktur Dasar
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

Marves-Jakarta. Asisten Deputi Infrastruktur Dasar, Perkotaan dan Sumberdaya Air, Deputi bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Dr. Ir. Rahman Hidayat, M.Eng. menjadi Narasumber pada miniworkshop rencana aksi pengembangan Investasi di Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yang digelar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) secara daring pada tanggal 24 November 2020. Selain Asdep Rahman, miniworkshop menampilkan narasumber Mohammad Roudo, ST, MPP., PhD. (Bappenas), Syofyan Hasan, SPi., MSc. (KKP), Ir. Dwi Hariyawan, S.MA. (ATR/BPN), Dr. Myra P. Gunawan, MT. (ITB) dan Aji Sularso (Praktisi), dimoderatori oleh Prof. Dr. Dietriech G. Bengen (Guru besar IPB).

Dalam paparannya Asdep Rahman menjelaskan secara terperinci Kebijakan Pengembangan Infrastruktur di PPKT, utamanya dukungan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian yang dapat diberikan Kemenko Maritim dan Investasi. Ia memulai dengan pengantar sekaligus perkenalan struktur organisasi Kedeputian bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi khususnya Asdep Infrastruktur Dasar, Perkotaan dan Sumberdaya Air yang digawanginya.

“Strategi pengembangan infrastruktur (dasar) untuk menunjang kebutuhan pemanfaatan ruang di PPKT dapat disinergikan dengan proyek Infrastruktur prioritas strategis (major project) RPJMN 2020-2024. Pada daerah PPKT (khususnya yang berpenghuni) fleksibilitas dan Pendekatan Berbeda terkait Infrastruktur (Pelayanan) Dasar (Listrik, Air Minum, Rumah Layak, Jalan, Dermaga/Pelabuhan, TI),” jelasnya dalam laporan resmi yang ditulis pada Senin, (30-11-2020).

Baca juga:  Menko Maritim Ikut Sosialisasikan Pemberlakuan Plat Ganjil-Genap di Pintu Tol Bekasi Barat I

Kemudian, Asdep Rahman menjelaskan mengenai, arah kebijakan dan Strategi sebagaimana RPJMN 2020-2024 yang dikhususkan pada Major Project terkait pengembangan infrastruktur di PPKT, diantaranya Major Project no 30. Ia juga memberikan contoh pembelajaran Program Infrastruktur dan Transportasi di PPKT, seperti: Infrastruktur Dasar, Dijital, Konektivitas, dan Logistik di Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau, Infrastruktur Dasar, Pariwisata Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat, dan Infrastruktur Perikanan [SKPT] Sebatik  Provinsi Kalimantan Utara.

“Disinilah pentingnya Kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), yang sangat signifikan dalam pencapaian keberhasilan Pembangunan Infrastruktur di PPKT; terakhir, Diperlukan Komitmen dan Konsistensi Para Pihak dalam Pembangunan dan Pengembangan Kawasan PPKT,” tambahnya.

Lebih lanjut, rumusan miniworkshop, sebagaimana dibacakan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP Hendra Yusran Siry, antara lain menyoroti konstelasi Indonesia yang memiliki 111 Pulau-pulau kecil terluar (PPKT), mempunyai peran strategis karena memiliki titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan juga mempunyai peran strategis dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Lalu ia menambahkan, konsep pengembangan PPKT diarahkan untuk pertahanan keamanan, kesejahteraan penduduk dan perlindungan sumberdaya.

Baca juga:  Penandatanganan PK Tahun 2021 Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif , Deputi Odo: Komitmen Menyatukan Visi Misi untuk Mencapai Target Nasional

“Untuk PPKT berpenduduk diarahkan pada aspek prosperity/kesejahteraan penduduk, pemenuhan infrastruktur dasar dan untuk menjamin pemerataan serta berjalannya tata kelola pemerintahan. Untuk PPKT tidak berpenduduk diarahkan pada aspek pertahanan dan keamanan, baik melalui peningkatan kesejahteraan maupun pelestarian sumberdaya,” ujarnya.

Tidak dipungkiri, masih terdapat berbagai permasalahan dalam pengembangan investasi di pulau kecil terluar diantaranya pandangan tentang kecilnya return of investment (ROI) oleh pelaku usaha/investor, terbatasnya fasilitas/infrastruktur dasar, persepsi negatif oleh sebagian masyarakat tentang kepemilikan lahan pulau, tidak adanya regulasi yang pasti dan konsisten utk menjamin kepastian hukum, lamanya proses perizinan, dan ketidaksinkronan peraturan pusat dan daerah, dan ekonomi biaya tinggi. Secara keseluruhan terdapat 11 poin rumusan dalam miniworkshop tersebut, lebih rinci jalannya miniworkshop selengkapnya dapat disimak pada tautan channel youtube: https://youtu.be/aGNF84tJRxE

 

Miniworkshop PPKT, Kemenko Marves Tekankan Pentingnya Infrastruktur Dasar

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel