PPKM DaruratHeadlineBerita

Mulai Minggu Depan, Pemerintah Berlakukan Syarat Vaksinasi Untuk Penentuan Level Asesmen

Dibaca: 2065 Oleh Minggu, 27 Februari 2022Tidak ada komentar
WhatsApp Image 2022 02 17 at 18.50.40
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

SIARAN PERS

Marves – Jakarta, Pemerintah akan secara efektif memberlakukan syarat vaksinasi dosis kedua untuk menentukan level asesmen tiap daerah mulai minggu depan. Hal ini menjadi salah satu penyebab peningkatan Kab/Kota yang masuk ke level 3 dan 4. Namun, tren peningkatan ini diperkirakan akan berbalik menurun mulai minggu depan.

Syarat level vaksinasi dosis kedua untuk menentukan asesemen level mingguan tiap daerah, telah berhasil mendorong percepatan vaksinasi dosis kedua untuk umum dan lansia di Jawa-Bali. Dari sebelumnya 21 Kabupaten/Kota yang tidak memenuhi syarat dosis kedua umum menjadi hanya tersisa 7 Kabupaten/Kota. Selain itu untuk dosis kedua lansia dari sebelumnya 26 Kabupaten/Kota saat ini hanya tersisa 10 Kabupaten/Kota.

“Pemerintah kedepan akan terus mengkaji dan menerapkan kebijakan yang dapat mendorong tingkat vaksinasi ke level tertinggi agar syarat pra-kondisi endemi, yakni tingkat kekebalan masyarakat yang tinggi dapat segera tercapai,” ungkap Menko Luhut pada Konferensi Pers pada Minggu, 27-2-2022.

Menko Luhut juga menyampaikan kabar baik lainnya, bahwa perkembangan gelombang varian Omicron terus menunjukkan tanda-tanda yang sangat baik. Hal ini terlihat pada tingkat kasus harian Nasional yang sudah menunjukkan tren penurunan. Selain itu, tingkat rawat inap rumah sakit juga menunjukkan tanda perlambatan dan kasus kematian secara keseluruhan berada pada level yang juga rendah, yakni di bawah varian Delta.

Pada konferensi pers tersebut, Menko Luhut juga menyampaikan bahwa seluruh provinsi di Jawa-Bali juga telah menunjukkan tren penurunan kasus yang sangat signifikan, “Hanya wilayah Jawa Tengah dan DIY yang masih mengalami peningkatan dan diprediksi akan segera mengalami penurunan dalam beberapa waktu ke depan,” jelas Menko Luhut.

Baca juga:  Rizal Ramli Menghadiri World Ocean Conference di Lisboa

Terkait rawat inap rumah sakit, DKI Jakarta, Banten, dan Bali telah mengalami penurunan. Sedangkan, untuk provinsi lainnya, seperti Jawa Barat, Jawa tengah, DIY, dan Jawa Timur sudah mengalami perlambatan kenaikan tingkat rawat inap, “Tingkat kematian dalam tujuh hari terakhir di seluruh provinsi Jawa-Bali juga masih lebih rendah dari varian Delta yang lalu,” tambah Menko Luhut.

Karantina PPLN dan Uji Coba Tanpa Karantina

Pada 1 Maret 2022 mendatang, pemerintah akan melakukan karantina tiga hari bagi PPLN yang sudah divaksinasi lengkap dan booster. Hal ini diterapkan, setelah pemerintah memperoleh masukan dari para pakar dan juga dari hasil analisa data.

Selain itu, pemerintah juga akan melakukan uji coba tanpa karantina bagi PPLN yang akan datang ke Bali dan direncanakan akan mulai diberlakukan pada 14 Maret 2022 mendatang. Adapun beberapa persyaratannya adalah sebagai berikut:
1. PPLN yang datang harus menunjukkan pembayaran booking hotel yang sudah dibayar minimal empat hari atau menunjukkan bukti domisili di Bali bagi WNI.
2. PPLN yang masuk harus sudah vaksinasi lengkap atau booster.
3. PPLN melakukan entry PCR-test dan menunggu di kamar hotel hingga hasil test negatif keluar. Setelah negatif PPLN dapat bebas beraktivitas dengan prokes yang telah ditetapkan.
4. PPLN kembali melakukan PCR-test di hari ke-3 di hotel masing-masing.
5. Event internasional yang akan dilakukan di Bali selama masa uji coba tanpa karantina ini akan menerapkan ketentuan tes antigen tiap hari terhadap peserta tanpa terkecuali.
6. Selain itu, akan dilakukan pencabutan kewajiban adanya sponsor/penjamin untuk permintaan e-visa turis karena dinilai memberatkan wisatawan asing yang akan masuk.
7. Target 14 Maret 2022 dapat dipercepat satu minggu jika dalam evaluasi minggu depan tren kasus menunjukkan hasil yang membaik

Baca juga:  Pemerintah Perkuat Akuntabilitas Kinerja Melalui Manajemen Risiko

Menko Luhut mengungkapkan alasan pemerintah memilih Bali sebagai lokasi uji coba percontohan, dikarenakan tingkat vaksinasi dosis kedua untuk umum sudah tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya. Namun, dalam masa persiapan menuju 14 Maret 2022 mendatang, pemerintah akan terus mengakselerasi dosis kedua untuk lansia dan booster.

“Jika uji coba di Bali berjalan baik, kami akan memperluas kebijakan tanpa karantina di seluruh Indonesia sejak 1 April 2022. Namun sekali lagi, kebijakan ini akan dilakukan berdasarkan data perkembangan pandemi ke depan,” kata Menko Luhut.

Wisatawan Mancanegara

Kabar baik lainnya yang disampaikan Menko Luhut sebagai Koordinator PPKM Jawa-Bali, perihal kelancaran pembukaan Bali dalam menerima kedatangan wisatawan mancanegara. Sejak pembukaan Bali bagi wisatawan mancanegara, sudah lebih dari 1.600 wisatawan mancanegara yang datang ke Bali dan lebih dari 50 persen diantaranya memilih untuk melakukan karantina bubble. Sebagian besar wisman memilih hotel bubble dengan rata-rata harga kamar per malamnya mencapai 3 juta rupiah, “Rusia, Australia, Prancis, Amerika, serta Belanda mendominasi wisman yang datang ke Bali,” ujar Menko Luhut.

Baca juga:  Kemenko Maritim Optimis NTT Berpotensi Besar Dalam Mendukung Swasembada Garam 2020

Untuk pembukaan tahap berikutnya, hotel bubble akan ditambah menjadi 17 hotel dan hotel karantina umum (di kamar) ditambah sebanyak 41. Perbaikan lainnya akan dilakukan dengan mencakup pemesanan melalui online travel agent, ketersediaan kamar isolasi, mekanisme penjemputan di bandara, dan kemudahan e-visa.

Pra-Kondisi Endemi

Di akhir konferensi pers, Menko Luhut menyampaikan perihal kebijakan transisi dari pandemi Covid-19 tentunya perlu diterapkan secara bertahap. Selain itu, perlu juga disiapkan peta jalan untuk mempersiapkan normalisasi aktivitas masyarakat melalui kebijakan pengendalian virus Covid-19 dengan target agar tingkat hospitalisasi dan kematian tetap pada level yang rendah.

Untuk itu, pemerintah akan melakukan berbagai langkah awal diantaranya peningkatan cakupan dosis vaksinasi kedua dan juga booster, peningkatan kapasitas active case surveillance, testing dan tracing hingga jaminan akan fasilitas respons kesehatan yang mumpuni.

“Semua kebijakan dalam proses transisi yang akan kita lalui bersama tentunya tidak dapat dilakukan secara terburu-buru dan hanya mengikuti trend yang ada. Mencapai situasi mendekati normal memerlukan pula cara pandang hidup dan kondisi yang baru. Tentunya ini hal yang perlu disiapkan oleh pemerintah dan juga masyarakat,” jelas Menko Luhut.

BIRO KOMUNIKASI
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

No.SP-64/HUM/ROKOM/SET.MARVES/II/2022

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel