Berita DeputiDeputi 5

Optimalkan Reformasi Birokrasi, Kemenko Marves Gelar Rakor Pendampingan RB, SAKIP dan Zona Integritas

Dibaca: 82 Oleh Rabu, 7 Oktober 2020Oktober 19th, 2020Tidak ada komentar
Optimalkan Reformasi Birokrasi, Kemenko Marves Gelar Rakor Pendampingan RB, SAKIP dan Zona Integritas
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

Marves – Toba, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) melalui Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengadakan Rapat Koordinasi bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan dan RB) mengenai Pendampingan dan Penguatan Reformasi Birokrasi, Sistem Kinerja Akuntabilitas Pemerintah (SAKIP), dan Zona Integritas (07-10-2020).

Acara yang diadakan di Hotel Labersa, Sumatera Utara ini dibuka oleh Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Odo Manuhutu. Deputi Odo menyatakan bahwa Kemenko Marves secara konsisten melakukan upaya-upaya reformasi birokrasi.

“Kami memberikan lebih banyak ruang dan keleluasaan bagi para staf sebagai generasi muda untuk beropini dan membuat keputusan. Ini adalah salah satu bentuk reformasi birokrasi.” Jelas Deputi Odo.

Deputi Odo menambahkan bahwa penting bagi generasi muda dalam pemerintahan untuk memahami peran dan signifikansinya di dalam organisasi pemerintahan. Sebab, merekalah yang akan bergerak sebagai pemimpin dalam lima hingga sepuluh tahun kedepan.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kemenpan RB Jufri Rahman menyatakan bahwa  Reformasi Birokrasi, SAKIP, dan Zona Integritas merupakan hal yang bersifat fundamental bagi institusi pemerintah. Ketiganya berperan penting dalam membangun paket komplit sebuah institusi pemerintah yang baik. Dengan demikian, sebuah negara memiliki tata kelola pemerintahan yang baik.

Baca juga:  Kemenko Marves Harmonisasikan Program Flagship Teknologi Garam Terintegrasi dan Sentra Ekonomi Garam Rakyat

“Reformasi birokrasi merupakan sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia, serta pertaruhan besar bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan abad ke-21. Reformasi birokrasi menghasilkan pemerintahan yang efektif dan efisien, berkinerja tinggi, dan mengoptimalkan sinergi seluruh instansi dalam melaksanakan peran dan fungsinya untuk mewujudkan tujuan bersama,” ujar Deputi Jufri.

Melanjutkan Deputi Jufri, Asisten Deputi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan III Naptalina Sipayung memaparkan tentang signifikansi SAKIP, “SAKIP menjadi sebuah sistem yang dirancang untuk membantu penerima amanah mempertanggungjawabkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran untuk menghasilkan sebuah hal yang bermanfaat.” ujar Asdep Naptalina.

Lebih lanjut,  Asdep Naptalina juga menekankan mengenai pentingnya pembangunan Zona Integritas sebagai satu kesatuan dalam pembangunan Reformasi Birokrasi. Pembangunan Zona Integritas ini secara khusus bertujuan dalam membangun institusi pemerintah yang bersih dari korupsi dan bebas untuk melayani sesuai dengan Permenpan 52 Tahun 2014 yo No.10 Tahun 2019.

“Pembangunan dan pemahaman mengenai Zona Integritas dalam sebuah institusi pemerintahan menjadi cara dalam membangun budaya bebas korupsi. Budaya bebas korupsi ini terdiri dari budaya integritas, ingin melayani, bekerja secara sinergi, bekerja dengan berorientasi pada hasil, melakukan inovasi pelayanan, dan menciptakan ‘wow factor’ pada setiap unit yang ada dalam instansi,” ujarnya.

Baca juga:  Pembangunan Infrastruktur Konektivitas Di Berbagai Wilayah Terus Menunjukkan Progress.

Rapat koordinasi antara Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves bersama Kemenpan RB, diharapkan menjadi titik tolak bagi Kemenko Marves untuk menerapkan Reformasi Birokrasi dengan lebih baik.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel