FotoBerita DeputiDeputi 3

Pastikan Berjalan Lancar, KSP Bersama Kemenko Marves Bahas Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Program Prioritas Nasional

Dibaca: 19 Oleh Jumat, 2 April 2021Tidak ada komentar
Pastikan Berjalan Lancar, KSP Bersama Kemenko Marves Bahas Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Program Prioritas Nasional
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

SIARAN PERS
No.SP-215/HUM/ROKOM/SET.MARVES/III/2021

Marves – Jakarta, Guna memastikan program-program pembangunan yang tercantum pada Major Project Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Proyek Strategis Nasional (PSN), dan arahan khusus presiden lainnya berjalan lancar, Kantor Staf Presiden (KSP) menginisiasi pertemuan dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) beserta kementerian/Lembaga (K/L) teknis penanggung jawab program prioritas. Kegiatan ini diadakan secara hybrid pada Selasa hingga Rabu (30-31 Maret 2021) untuk mengidentifikasi dan menajamkan kegiatan pada tahun 2021.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden, pelaksanaan tugas dan fungsi KSP mencakup pengendalian PSN, monitoring dan evaluasi pelaksanaan PSN, penyelesaian masalah (debottle necking) isu strategis, dan mendorong percepatan pelaksanaan pembangunan.

Dalam upaya menjalankan tugas-tugas tersebut, KSP bersama Kemenko Marves bertugas untuk menjalankan fungsi Delivery Assurance Unit (DAU) berupa monitoring dan evaluasi (monev) kegiatan program prioritas nasional kementerian/lembaga (K/L) secara periodik. Nantinya, K/L yang menjadi penanggung jawab program harus melaporkan progres ke dalam Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi (Sismonev) setiap bulan keempat (B04), keenam (B06), kesembilan (B09) dan kedua belas (B12) di setiap tahunnya.

Tiga agenda utama dari DAU, antara lain mendorong agar perencanaan kegiatan di K/L teknis mendukung PSN, mendorong agar penganggaran kegiatan di K/L teknis mendukung PSN, termasuk mendorong K/L untuk mancarikan alternatif pembiayaan non-APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Program Prioritas Nasional.

Baca juga:  Pemerintah Siapkan Rencana Induk Pengembangan Terpadu Candi Borobudur

Dalam acara yang berlangsung selama 2 hari tersebut dibahas tentang tujuh sektor pembangunan yang berada di bawah koordinasi Kemenko Marves, yaitu dalam bidang maritim, energi, pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf), infrastruktur, lingkungan hidup dan kehutanan (LHK), investasi, dan perhubungan.

Pada sektor energi dan pertambangan, terdapat tiga prioritas nasional (PN), empat program prioritas (PP), 11 kegiatan prioritas (KP), dan 15 proyek prioritas (ProP). Beberapa monev yang dibahas adalah pembangunan energi terbarukan green fuel berbasis kelapa sawit, pembangunan infrastruktur jaringan gas kota untuk empat juta sambungan rumah (SR), dan pembangunan pipa gas bumi Trans Kalimantan sepanjang 2.219 km.

Penajaman dan identifikasi rencana aksi tahun 2021 pada sektor parekraf, mencakup peningkatan daya dukung destinasi pariwisata; penguatan rantai pasok industri dan kapasitas masyarakat, termasuk melalui desa wisata; pengelolaan dan standar layanan destinasi pariwisata; penyediaan insentif penerapaan dan komersialisasi hak kekayaan intelektual (HAKI); memfasilitasi kemudahan usaha dan investasi; serta memberikan kepastian hukum dalam berusaha dan investasi. Selain itu, juga dilakukan penajaman aksi dalam peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, industri,  peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi, dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) adalah program prioritas yang akan dipantau untuk sektor parekraf.

Baca juga:  Menko Luhut Rakor tentang TKDN

Saat membahas bidang parekraf, Kepala Bagian Program dan Anggaran Kemenko Marves Achmad Murman mengatakan bahwa penajaman yang telah dilakukan sudah sangat rinci dan mendalam, target pelaporan pun sudah cukup jelas. Ia berharap agar kegiatan monev tahun ini dapat berjalan dengan baik.

Lalu, ada sektor infrastruktur, penajaman rencana aksi difokuskan pada pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) untuk sepuluh SR, pembangunan 18 waduk multipurpose dan modernisasi irigasi, jalan pendukung kawasan prioritas maupun jalan trans di 18 pulau terluar, terdepan, dan tertinggal (3T).

Selanjutnya, untuk sektor LHK, penajaman rencana aksi mencakup pemberian akses kelola kawasan hutan oleh masyarakat, penyediaan fasilitas pengelolaan emas tanpa merkuri di daerah Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK), memfasilitasi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dari sumber fasilitas pelayaan kesehatan, juga inventarisasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan kelautan.

Kemudian, untuk sektor investasi, rencana aksi yang akan dipantau ditekankan pada kepastian hukum berusaha dan investasi serta fasilitas kemudahan usaha dan investasi. Di tahun 2021 ini, ditargetkan kemudahan berusaha di Indonesia di Ease of Doing Business Index (EoDB) mencapai peringkat 56.

Baca juga:  Menko Luhut Menerima Kedatangan MenKP

Setelah itu, untuk sektor perhubungan disimpulkan bahwa untuk pelaporan di Sismonev nanti, masing-masing rencana aksi di setiap periode mencantumkan kendala yang dihadapi agar dapat diadakan rapat tindak lanjut untuk menyelesaikan masalah, khususnya apabila melibatkan lintas sektor.

Terakhir, untuk sektor maritim terdapat dua PN, dua PP, enam KP, dan 17 ProP yang akan dimonitor dan dievaluasi. Major Project yang dimaksud meliputi integrasi pelabuhan perikanan dan fish market bertaraf internasional, revitalisasi tambak di kawasan sentra produksi udang dan bandeng, serta pengelolaan isu startegis Lumbung Ikan Nasional (LIN) di Maluku, Maluku Utara, dan Sorong.

Sebagai informasi, acara ini dihadiri oleh perwakilan Biro Perencanaan dan perwakilan seluruh deputi Kemenko Marves, yaitu Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Linkungan dan Kehutanan, Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan. Selain itu, hadir pula tiga orang narasumber, antara lain Tenaga Ahli Utama sekaligus Koordinator Tim Infrastruktur Kedeputian I KSP Helson Siagian, Tenaga Ahli Utama Bidang Energi Kedeputian I KSP Yusuf Didi Setiarto, dan Albertien Enang Pirade.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel