Berita DeputiDeputi 1

Pastikan Implementasi Ratifikasi Konvensi STCW-F Berjalan Lancar, Kemenko Marves Lakukan Tinjauan Langsung

Dibaca: 46 Oleh Selasa, 30 November 2021Tidak ada komentar
WhatsApp Image 2021 11 30 at 18.33.28
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

No.SP-777/HUM/ROKOM/SET.MARVES/XI/2021

Marves – Banyuwangi, Kemenko Marves melakukan peninjauan kesiapan implementasi ratifikasi Konvensi Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel (STCW-F) 1995 serta membahas langkah-langkah strategis yang perlu diambil oleh seluruh pemangku kepentingan terkait pada hari Senin (29 – 11 -2021) dan Selasa (30 – 11 – 2021) di Banyuwangi.

Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk menindaklanjuti pelaksanaan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Implementasi Perpres STCW-F 1995 dan peninjauan lapangan ke fasilitas pendidikan dan pelatihan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) di Tegal pada November lalu.

Sebagai anggota International Maritime Organization (IMO) atau Organisasi Maritim Internasional, Pemerintah Indonesia selaku anggota Dewan telah berkomitmen dalam memenuhi persyaratan yang wajib dipenuhi ketika meratifikasi ketentuan internasional. Oleh karena itu, perlu dilakukan peninjauan serta diskusi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait dalam mendukung suksesnya ratifikasi Konvensi STCW-F oleh Pemerintah Indonesia yang mengatur tentang standar pendidikan dan pelatihan, sertifikasi awak kapal, dan tugas jaga pada kapal ikan.

Untuk melihat fasilitas, sarana dan prasarana, serta kegiatan pendidikan dan penyuluhan, Tim Kemenko Marves yang dipimpin oleh Plt Asdep Keamanan dan Ketahanan Maritim Nurhayadi didampingi oleh Kepala Pusat (Kapus) Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Lilly Aprilya Pregiwati ketika meninjau Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi, pada hari Senin.

Baca juga:  Kemenko Maritim Adakan Pelatihan Peningkatan SDM Industri Kecil di Lombok

Fasilitas yang dimiliki oleh BPPP Banyuwangi meliputi ruang pelatihan, ruang workshop navigasi, perpustakaan, laboratorium maritime english, serta berbagai fasilitas pelengkap lainnya untuk mendorong kesiapan sertifikasi awak kapal perikanan.

Kegiatan kembali dilanjutkan pada hari Selasa dalam bentuk rapat koordinasi yang dibuka oleh Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Basilio D. Araujo secara virtual. “Setelah rapat dan peninjauan yang telah dilakukan, ditemukan beberapa aspek yang masih perlu diperbaiki dalam mengatasi permasalahan yang dialami oleh awak kapal,” ujarnya.

Dia bertutur bahwa dukungan terhadap pemenuhan standar pelatihan, penyuluhan, dan sertifikasi sesuai standar STCW-F merupakan tanggung jawab seluruh kementerian/lembaga terkait, terutama dalam memberikan solusi kepada seluruh pelaut Indonesia yang bekerja di dalam dan luar negeri agar dapat memiliki sertifikat yang diakui secara internasional, sehingga dapat memberikan mereka kehidupan yang layak.

Dimoderatori oleh Plt. Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim Nurhayadi, kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Baca juga:  Menko Luhut Rapat LRT di Kantor Maritim

Sejak tahun 2019 setelah diresmikannya Perpres No 18 Tahun 2019 tentang Ratifikasi STCW-F 1995, telah dilakukan evaluasi berkala terkait implementasi peraturan ini dalam pelatihan terkait. Pada tahun 2024 mendatang, IMO akan melakukan evaluasi terhadap penerapan hal ini di Indonesia. Diharapkan masing-masing lembaga pendidikan dapat mengimplementasikan kurikulum STCW-F 1995 yang diakui oleh IMO.

Dalam kesempatan yang sama, Kapus Lily mengungkapkan, “Terkait evaluasi IMO pada 2024, telah disiapkan rencana jangka panjang langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan dalam pelatihan dan penyuluhan oleh lembaga yang ditunjuk untuk menyesuaikan dengan unsur-unsur yang disyaratkan oleh STCW-F 1995.

Terdapat berbagai peraturan dan dasar hukum secara nasional yang dapat dikaitkan dengan STCW-F 1995. Hal yang perlu dilakukan adalah penyamaan persepsi dan cara pandang dalam melatih awak kapal maupun penjagaan fasilitas sarana prasarana kapal itu sendiri. “Bekerja di atas kapal itu membutuhkan kompetensi yang khusus dan sesuai dari Sumber Daya Manusianya, dan hal itu yang sedang kami siapkan agar awak kapal di Indonesia menjadi lebih maju,” jelasnya.

Penerbitan Sertifikat Kecakapan Nelayan (SKN) melalui Peraturan Kepala BRSDMKP dalam rangka pemenuhan kebutuhan sertifikat kompetensi bagi nelayan kecil dan nelayan dengan keterbatasan pendidikan formal sudah diterbitkan dan saat ini sedang dalam proses sosialisasi. Harmonisasi antara 4 K/L, yaitu KKP, Kemhub, Kemendikbudristek, dan Kemnaker terkait penerapan 8 Standar Penyelenggaraan Diklat Berbasis STCW-F 1995 (khususnya kurikulum dan sarana prasarana) saat ini sedang dalam proses penyiapan.

Baca juga:  ITF Sunter Lembaran Baru Pengolahan Sampah Masa Depan

Tantangan awak kapal saat ini adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin cepat, sehingga menuntut banyaknya perubahan kompetensi khusus. Terkait hal ini, Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas, Sri Yanti JS mengatakan, “Peningkatan kualitas dari sisi pendidikan dan keterampilan, termasuk pelatihan dan penyuluhan dalam bidang kelautan dan perikanan, telah menjadi target kami.”

Target RPJMN 2020 – 2024 adalah tersedianya peserta didik vokasi yang kompeten, banyaknya masyarakat terlatih, terdapat satuan pelatihan khusus, serta pemenuhanan sarana prasarana yang layak di bidang kelautan dan perikanan. SDM Kelautan dan Perikanan diharapkan dapat menerima manfaat peningkatan kesejahteraan seoptimal mungkin dari pembangunan yang telah dilakukan.

Rapat koordinasi menyimpulkan perlunya peninjauan kembali kepada regulasi-regulasi yang mengatur tentang pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi awak kapal perikanan, kemungkinan kerja sama seluruh pihak terkait baik kementerian/lembaga maupun industri, serta perlunya SKB yang menyepakati tentang langkah-langkah strategis yang harus diupayakan oleh seluruh pemangku kepentingan terkait.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

 

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel