Berita DeputiFotoDeputi 4

Pelestarian Ekosistem Lahan Basah untuk Mendukung Fungsi Lingkungan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Dibaca: 31 Oleh Jumat, 5 Februari 2021Februari 23rd, 2021Tidak ada komentar
Pelestarian Ekosistem Lahan Basah untuk Mendukung Fungsi Lingkungan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

SIARAN PERS
No.SP-56/HUM/ROKOM /SET.MARVES/II/2021

Marves – Jakarta, Untuk mendukung fungsi lingkungan dan sumber ekonomi yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat diperlukan ekosistem yang baik. “Salah satu ekosistem tersebut adalah ekosistem lahan basah (wetlands) diantaranya ekosistem gambut, rawa, dan mangrove,“ kata Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Nani Hendiarti saat menjadi pembicara kunci dalam Webinar Bicara Bumi yang digelar Bank Dunia di Jakarta, Kamis (04-02-2021).

Ada tiga topik yang dibahas dalam webinar ini. Topik tersebut antara lain  pengembangan pertanian secara berkelanjutan di lahan rawa Indonesia, memperbaiki tata kelola lahan gambut dan lahan rawa lainnya di Indonesia, dan mengatasi kebakaran hutan dan lahan berulang di Indonesia.

Lebih jauh, Deputi Nani menjelaskan, Presiden Joko Widodo dalam berbagai forum bahkan memberikan arahan tentang peran pentingnya lahan basah tersebut. Misalnya pada Ratas Antisipasi Karhutla pada 23 Juni 2020, Presiden menggarisbawahi bahwa untuk mencegah kebakaran di lahan gambut agar penataan ekosistem gambut dilakukan secara konsisten dan untuk terus menjaga tinggi muka air tanah supaya gambut tetap basah. Selain itu, lanjutnya,  pada Ratas Membahas Nilai Ekonomi Karbon pada 6 Juli 2020, kepala negara juga menyampaikan agar pemerintah konsisten menjalankan program pemulihan lingkungan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, perlindungan gambut, dan percepatan rehabilitasi hutan dan lahan.

Baca juga:  Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan Memimpin Rakor Peningkatan Produksi Minyak Bumi Indonesia

“Indonesia sebagai negara tropis yang kaya akan sumber daya alam merupakan laboratorium dunia untuk exercise governance akibat adanya Water-Energy-Food Security Nexus (hubungan antara air, energi dan ketahanan pangan). Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki kompleksitas atau tantangan dalam pengelolaan lahan basah,” sebut Deputi Nani.
Adapun tantangan itu, lanjut dia, antara lain peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pemanfaatan lahan basah secara berkelanjutan, perbaikan tata kelola lahan basah berbasis ekosistem/lanskap, penurunan laju deforestrasi melalui pencegahan kebakaran hutan dan lahan, dan penurunan Emisi Karbon dari degradasi lahan basah.

Dia mengungkapkan bahwa kompleksitas tersebut semakin meningkat kerena dipicu berbagai macam faktor seperti ekonomi, lingkungan, demografi, teknologi, dan politik. Agar mencapai tujuan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan sustainability value added dalam Global Value Chain, maka diperlukan dukungan kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Hal ini tentu dapat mendukung ketahanan pangan nasional, peningkatan ekonomi, dan kesehatan masyarakat.
Sejauh ini, pengelolaan sumber daya alam tersebut masih dilakukan secara sektoral sehingga menyebabkan terjadi degradasi dan bencana lingkungan, seperti deforestasi, DAS kritis, kebakaran lahan dan hutan, serta banjir, dan longsor.

“Oleh karena itu, diperlukan pendekatan baru dalam pengelolaan lingkungan yang berbasis pada Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan dilakukan secara multi-stakeholder yang saling terkoneksi dan lintas administrasi sesuai dengan konsep 3P (People, Planet, dan Profit) yang melibatkan peran pemerintah, dunia usaha, akademisi, maupun masyarakat,“ jelasnya.

Baca juga:  Rizal Ramli Tinjau Pembangunan Sodetan Sungai Tilamuta

Selain itu, lanjut dia, saat ini pendekatan baru dalam tata lingkungan global sangat diperlukan menuju pada tren Environmental Governance. Hal ini meliputi bebagai aspek seperti pengelolaan berbasis baku mutu yang bersifat biofisik bergerak menuju pendekatan tipping point penyediaan jasa dan fungsi lingkungan, konsumen yang menuntut bisnis siap dengan metriks ramah lingkungan yang terkoneksi dari hulu ke hilir sesuai nilai rantai pasok.

Dalam kesempatan tersebut, Deputi Nani menyebutkan bahwa kajian yang dilakukan oleh Bank Dunia telah sejalan dan mendukung dengan program dan kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan lahan basah saat ini.

“Ada rekomendasi dari Bank Dunia bahwa perlu ada penguatan koordinasi antar lembaga dan transisi menuju tata kelola lahan rawa secara terpadu menggunakan pendekatan lanskap. Hal tersebut telah selaras sebagaimana yang dimandatkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut yang mengatur fungsi lindung untuk gambut dalam, telah ditetapkan dalam SK Menteri LHK Nomor 246 Tahun 2020 tentang Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Ekosistem Gambut Nasional,“ tambahnya.

Salah satu program yang saat ini sedang dijalankan dalam pengelolaan lahan basah adalah penguatan infrastruktur pembasahan sebagai pendukung tata kelola air. Hal ini dikuatkan dengan salah satu rekomendasi dari Bank Dunia terkait perlunya penguatan tata kelola air, khususnya pada lahan gambut.

Baca juga:  Menko Luhut : Pemerintah Terus Dorong Program Pembangunan Untuk Mengatasi Kesenjangan dan Meningkatkan Perekonomian

Sebagai rekomendasi tindak lanjut Kemenko Marves mendorong KLHK, BRGM, dan K/L terkait untuk segera menyusun business process terkoneksi dan terintegrasi, yang memetakan peran dan fungsi lintas K/L dalam pengelolaan lahan basah yang dilakukan bersama pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Rekomendasi berikutnya ialah KLHK diharapkan menyempurnakan perhitungan IKEG (Indeks Kualitas Ekosistem Gambut) sesuai mandat pada RPJMN 2020-2024 yang bisa menggambarkan kinerja pengelolaan ekosistem gambut. Lalu, penetapan regulasi tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon harus segera diikuti implementasinya agar insentif nilai ekonomi karbon dapat dimanfaatkan dalam mendukung pengelolaan lahan basah secara berkelanjutan.

Pada Webinar Bicara Bumi sekaligus Peluncuran Laporan Bank Dunia: “Melindungi Sumber Daya Alam dan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Tangguh dan Hijau melalui Pertanian Berkelanjutan, Pengelolaan Kebakaran yang Efektif, serta Tata Kelola Lahan Gambut dan Lahan Rawa yang Berkelanjutan“ ini hadir Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Hartono Prawiraatmadja, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK, Ruandha Agung Sugardiman, dan beberapa lainnya sebagai narasumber.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

 

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel