Berita DeputiDeputi 2

Pemanfaatan Teknologi Iradiasi, Kemenko Marves : Langkah Untuk Perbaikan Ekspor Perikanan dari Hulu ke Hilir

Dibaca: 79 Oleh Senin, 18 April 2022April 22nd, 2022Tidak ada komentar
WhatsApp Image 2022 04 22 at 12.37.05 PM
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

Marves – Jakarta, Dalam rangka menindaklanjuti Hasil Rapat Koordinasi Pemanfaatan Teknologi Iradiasi dalam Upaya Menjaga Kualitas Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan serta Pemenuhan Persyaratan Mutu Negara Buyer yang dilaksanakan 5 April 2022 lalu di Depok, Jawa Barat, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim melaksanakan rapat koordinasi lanjutan dengan para stakeholder terkait. Rapat dipimpin oleh Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing, Dedy Miharja serta dihadiri oleh berbagai instansi terkait yakni KKP (Direktur Pemasaran, Ditjen. PDSPKP, BKIPM), BSN, BPOM, BRIN (Direktur Fasilitasi Laboratorium, Kapus Riset Teknologi Proses Radiasi, Peneliti Pusat Ristet Teknologi Reaktor Nuklir, Biro Perencanaan), perwakilan KADIN serta perwakilan PERINDO.

Pemanfaatan teknologi iradiasi ditujukan sebagai alternatif pengawetan produk secara fisika untuk membantu meningkatkan mutu ekspor produk kelautan dan perikanan Indonesia.

“Teknologi iradiasi ini merupakan teknologi yang solutif untuk selain meningkatkan kualitas ekspor produk kelautan dan perikanan juga mengantisipasi adanya kasus-kasus penolakan ekspor produk kelautan dan perikanan seperti adanya kandungan bakteri salmonela, logam berat, histamin, decompose, filthy dan lainnya,” ungkap Asdep Dedy saat membuka rapat koordinasi di Jakarta, 18 April 2022.

Perkembangan Iradiasi di Indonesia dimulai sejak tahun 1964 dan telah memiliki beberapa regulasi yang digunakan sebagai acuan dalam implementasinya. Indonesia sendiri sudah memiliki 3 fasilitas Iradiasi (Jakarta, Serpong, Cibitung) dan baru terdapat 13 SNI terkait dengan pangan iradiasi.

Direktur Pemasaran Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Erwin Dwipayana menyampaikan iradiasi pangan ini masuk ke dalam SDGs ketiga tentang food health yakni bagaimana menjamin kualitas produk dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah perlu disiapkan manajemen dan mitigasi resiko terhadap penggunaannya, kajian terkait kelemahan dan keunggulan teknologi serta keberterimaannya dalam konsumen baik didalam maupun luar negeri.

Baca juga:  Wujudkan Sinergi Ekosistem Ekraf, Kemenko Marves Koordinasikan Digitalisasi Jejaring Ekraf

Secara umum dalam literatur luar negeri sudah banyak menggunakan iradiasi pada seafood, kekacangan, dan pangan lainnya, ada tiga yaitu sebagai disinfektan, menghilangkan bakteri patogen dan menambah umur simpan dari produk. Senada dengan hal tersebut, Kepala Sub Direktorat Pengawasan Keamanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Ega Febriana menyambut baik pertemuan ini dan upaya penggunaan teknologi iradiasi untuk pengawetan pangan.

“Sudah banyak produk lainnya yang dapat menggunakan irradiator. sesuai mandat dari undang-undang pangan, sudah menerbitkan jenis pangan yang sudah diiradiasi, seperti produk rempah bumbu dan produk perikanan, dan penentuan serap iradiasi juga sudah ada. Permasalahannya memang perlu sosialisasi kepada masyarakat terkait produk-produk yang diiradiasi,” kata Ega.

Senada dengan BPOM, Koordinator KSPHP Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP), Sigid Handoko menyampaikan bahwa teknologi iradiasi juga telah digunakan pada produk pangan.

“Ke depan BBP2TP yang dibentuk akan membentuk bingkai pertanian, perkebunan dan peternakan dan memang teknologi iradiasi menjadi pokok pembahasan. Iradiasi ini masih digunakan sebagai perancangan varietas padi dan diharapkan mendapatkan potensi hasil yang lebih tinggi. Selain itu, teknologi iradiasi pernah digunakan sebagai pengawetan buah dan dari badan standardisasi dan instrument pertanian memang mengarahnya ke sana,” papar Sigid.

Baca juga:  Kemenko Marves Lakukan Terobosan dan Inovasi untuk Tingkatkan Reformasi Birokrasi

Kita sudah tertinggal jauh dari China yang telah memiliki 140 fasilitas Iraditor, Vietnam 9 unit, Thailand 8 unit sementara Indonesia baru 3 unit, itupun 1 untuk riset. Kebutuhan sudah mendesak, Indonesia harus segera menambah fasilitas iradiator ini, tambah Simson dari Dit. PB, Ditjen PDSPKP.

Mohammad Dhandhang Purwadi dari Pusat Riset Teknologi Reaktor Nuklir, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyampaikan BRIN akan membantu untuk standar riset dan ketika uji laboratorium bisa dikomunikasikan bersama.

“Semua komponen iradiator bisa dibeli di Indonesia (TKDN 80%) dan hanya perlu membutuhan effort yaitu membeli sumber iradiasinya. Untuk pembangunan bisa menggunakan orang Indonesia tidak perlu orang luar,” ungkap Dhandhang.

Direktur Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi BRIN, Tjahjo Pranoto juga menyampaikan BRIN sudah memiliki iradiator gama yg beroperasi di Serpong. Bukan hanya untuk riset akan tetapi juga memberikan layanan secara internal. BRIN siap untuk membantu apabila adanya pembangunan iradiator.

“Dari BRIN juga siap memimpin dari sisi substansial dan akan mengawal terkait resources SDM. BRIN dengan tugas utama untuk riset dan inovasi akan melakukan yang terbaik untuk permasalahan ini dan harus diselesaikan dengan riset, jika riset sudah ada outputnya maka akan menghilirisasi,” ungkap Tjahjo.

Baca juga:  Menko Luhut B. Pandjaitan Memimpin Rapat Koordinasi antara Airbus dan Pertamina

BSN, Teguh menyampaikan BSN siap mendukung terkait penerbitan SNI untuk produk-produk pangan iradiasi baru yang akan terbitkan. BSN berharap agar Kemenko Marves dapat mengendorse kepada Bappenas khususnya terkait dengan penambahan anggaran dalam mekanisme proses Rancangan SNI (RSNI) produk pangan iradiasi baru yang akan diusulkan oleh K/L terkait. BSN akan bekerjasama dengan BRIN untuk kelancaran proses penerbitan SNI ini.
Dalam pembangunan unit Iradiasi terdapat permasalahan saat ini adalah ketersediaan bahan radio aktif dimana masih harus diimpor khususnya dari Hongaria. Perlu ada riset terkait agar kita bisa menghasilkan radio aktif sendiri sehingga tidak tergantung dengan luar negeri, ungkap Irawan Sugoro, Kapus Riset Teknologi Proses Radiasi.

“Membangun iradiator energi tinggi adalah issue nasional, sehingga diperlukan kordinasi dan kerjasama dengan K/L dan pelaku usaha serta stakeholder terkait. Oleh karena itu, perlu adanya perhitungan tekno-ekonomi, koordinasi antar K/L dan stakeholder terkait, sosialisasi dan edukasi kepada masyakarat, penentuan otoritas kompeten pengelola teknologi iradiasi, pertambahan jumlah produk pangan Iradiasi ber-SNI, dan data UPI yang memerlukan Iradiasi,” tutup Asdep Dedy.

Seiring dengan kegiatan ini, seluruh stakeholder mendukung upaya Kemenko Marves dalam rangka mengkoordinasikan guna pengembangan pemanfaatan teknologi iradiasi ini dan siap memberikan dukungan fasilitasi agar hasil dari rapat koordinasi lanjutan ini dapat segera direalisasikan.

Biro Komunikasi
Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi

No.SP-132/HUM/ROKOM/SET.MARVES/IV/2022

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel