FotoBerita DeputiDeputi 3

Pembangunan Infrastruktur bagi Kepulauan Mentawai sebagai Wujud Keadilan Bangsa

Dibaca: 30 Oleh Senin, 11 Januari 2021Januari 28th, 2021Tidak ada komentar
Pembangunan Infrastruktur bagi Kepulauan Mentawai sebagai Wujud Keadilan Bangsa
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 
SIARAN PERS 
No.SP-09/HUM/ROKOM/SET.MARVES/I/2021
Marves – Jakarta, Kepulauan Mentawai merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Barat. Wilayah ini terdiri atas empat pulau besar, yakni Pulau Siberut, Pulau Sipora, Pulau Pagai Utara, dan Pulau Pagai Selatan, dengan jumlah gugusan pulau sebanyak 99 pulau. Kondisi geografis Kepulauan Mentawai juga didominasi oleh kawasan hutan, yakni mencapai lebih dari 80 persen luas wilayahnya. Mengacu pada kebijakan nasional, Kepulauan Mentawai ditetapkan sebagai daerah pulau-pulau kecil dan terluar melalui Keputusan Presiden Nomor 6 tahun 2017, juga sebagai satu-satunya daerah tertinggal di Provinsi Sumatera Barat melalui Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020. Oleh karena itu, tak ayal bila Kepulauan Mentawai membutuhkan infrastruktur yang mendukung, tentunya untuk mewujudkan poin kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) melalui Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi bersama K/L terkait telah menciptakan berbagai program untuk mendorong kemajuan infrastruktur di Kepulauan Mentawai, khususnya di Pulau Siberut, mulai dari akses internet, pembangunan jalan trans Mentawai, hingga pembangunan KEK Mentawai.
Ketersediaan kebutuhan broadband menjadi sebuah aspek penting di tengah masa pandemi Covid-19, mengingat semua hal dilakukan secara digital, seperti bekerja dari rumah, belajar jarak jauh, maupun konsultasi kesehatan. Menyadari urgensi yang ada, Deputi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves pun berkoordinasi dengan Dirjen Penyelengaraan Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informasi melalui surat nomor 256/D3/MARVES/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020. Selanjutnya melalui Badan Aksesibilitas Telekomunkasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (BAKTI Kominfo) telah memberikan dukungan akses internet bagi sekolah dan jaringan telekomunikasi untuk daerah blank spot. Kini internet pun dapat diakses di beberapa sekolah dan daerah blank spot yang difasilitasi oleh Base Transceiver Station (BTS) BAKTI Kominfo.
Pemerintah juga akan membangun Jalan Trans Mentawai di sisi barat Pulau Siberut. Ruas jalan yang dimaksud adalah Sigapokna-Labuhan Bajau sepanjang 18,4 kilometer, Sigapokna-Simalegi sepanjang 69,92 kilometer, Simalegi-Simatalu sepanjang 21,3 kilometer, Simatalu-Sagalubek sepanjang 50,04 kilometer, dan Sagalubek-Taileleu sepanjang 48,61 kilometer. Pendanaan ruas Sigapokna-Labuhan Bajau akan diajukan di anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021. Dokumen yang diperlukan untuk pembangunan jalan ini telah siap, seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB), Feasibility Study (FS), Detail Engineering Design (DED), serta Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL). “Pembangunan ruas ini menjadi sangat krusial karena di Labuhan Bajau sedang dibangun sebuah pelabuhan yang diharapkan dapat selesai pada tahun 2021. Ditambah lagi, masih ada perkampungan masyarakat yang belum memiliki akses jalan,” ungkap Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah Djoko Hartoyo pada Senin (11-01-2021).
Saat ini, 90 persen dari trase jalan di lintas Timur, yakni sejauh 188,2 kilometer telah dibuka. Sedangkan di lintas barat sedang dalam tahap pengusulan untuk dibangun jalan dari Desa Peipei ke Labuhan Bajau sepanjang 208,56 kilometer. Pada tahun 2020, pemerintah telah memeriksa kesiapan Jalan Trans Mentawai dan di tahun 2021 ini pemerintah akan meninjau kembali kriteria kesiapan Jalan Trans Mentawai lintas barat, melanjutkan pengecekan ruas yang belum terpenuhi di tahun 2020.
Pemerintah juga berupaya untuk mendirikan kawasan ekonomi khusus (KEK) Mentawai. Beberapa strategi telah dirancang untuk pembangunan KEK Mentawai. Pertama, pembangunan pariwisata bahari. Bukan tanpa alasan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2011 Kepulauan Mentawai ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional selaku Undiscovered Island of Indonesia. Kedua, berlandaskan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51/2016 tentang Penetapan Mentawai sebagai Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu, Kepulauan Mentawai akan memperoleh pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budidaya, serta pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ketiga, pembangunan infrastruktur kepulauan. Keempat, pengembangan SDM.
Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Baca juga:  Menko Luhut Pimpin Rapat Percepatan Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong dan Pencanangan Hub Energi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel