Siaran Pers

Pemerintah Kawal Hak Pelaut Indonesia Melalui Undang-Undang Maritim Nasional

Dibaca: 18 Oleh Jumat, 24 September 2021Oktober 4th, 2021Tidak ada komentar
WhatsApp Image 2021 10 04 at 10.58.32 AM 4
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

 

Marves – Bali,Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) melalui Asisten Deputi Hukum dan Perjanjian Maritim Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi mengadakan Focus Group Discussion (FGD) Gap Analysis Maritim Labour Convention (MLC) 2006 pada Jumat, (24-09-2021).

FGD ini dilaksanakan dalam rangka adanya urgensi pembentukan regulasi turunan atau aturan pelaksana sebagai wujud implementasi dari sebuah konvensi yang sudah diratifikasi, “Kegiatan FGD ini juga dilakukan sebagai salah satu upaya dalam rangka penyelarasan peraturan perundang-undangan maritim nasional,” buka Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Basilio D. Araujo.

“MLC 2006 ini merupakan sebuah konvensi internasional yang mengatur mengenai kepastian hak-hak para pelaut di seluruh dunia yang juga merupakan standar pedoman bagi setiap negara dan pemilik kapal untuk menyediakan sebuah lingkungan kerja yang nyaman bagi para pelaut,” tegas Deputi Basilio. Konvensi ini telah disahkan melalui UU Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan Maritime Labour Convention 2006. Namun, setelah 5 tahun berselang sejak Pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi ini belum memiliki aturan turunan sebagai aturan pedoman/pelaksanaanya.

Baca juga:  Pemerintah Dukung Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Dalam kegiatan FGD tersebut turut hadir narasumber dari Kantor Perwakilan ILO Jakarta Lusiana Juliana, S.H., MH., Pakar Hukum Maritim Nasional Dr. Chandra Motik Yusuf, S.H., M.H., dan Founding Partners of Arma Law Aryo Baskoro, SH., LL.M. Demi berjalannya diskusi yang maksimal, Kemenko Marves turut mengundang beberapa Kementerian/Lembaga diantaranya dari Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perhubungan, Bappenas, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Luar Negeri, BP2MI, Sekretariat Kabinet, Kementerian Hukum dan HAM, Sekretariat Negara, PT. PAL, INSA dan Pelindo III Cabang Benoa.

Deputi Basilio menyampaikan bahwa berdasarkan UUD 1945 Pasal 28E ayat (1) disampaikan setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. “Untuk itu jangan pernah ada kata-kata “Pekerja Ilegal” dan negara tidak boleh menghalangi warga negaranya untuk bekerja di luar negeri,” jelasnya saat menyampaikan sambutannya.

Untuk itu negara wajib melindungi hak dasar para warga negaranya, yang salah satunya dalam memilih pekerjaan termasuk di dalamnya pekerjaan sebagai pelaut. “Jumlah pelaut Indonesia berdasarkan data yang ada di website yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan saat ini menunjukkan angka lebih dari 1,2 juta pelaut,” lanjut Deputi Basilio Dias Araujo.

Baca juga:  Menko Maritim : Investor Harus gandeng Partner Lokal

Lusiana Julia, perwakilan dari ILO Jakarta menyampaikan terkait prosedur pelaporan MLC Indonesia sebagai konsekuensi atau kewajiban setelah meratifikasi MLC 2006 dan Gap Analisis terhadap MLC yang telah disusun oleh ILO Jakarta berdasarkan Direct Request CEACR, “ILO telah memberikan banyak catatan terhadap laporan Indonesia terkait Implementasi MLC 2006,” ungkapnya.

Pakar Hukum Maritim Nasional Dr. Chandra Motik Yusuf, S.H., M.H. turut menjelaskan sejarah panjang mengenai penyusunan aturan dan regulasi mengenai kemaritiman dan kelautan, “Peraturan atau payung hukum terhadap kemaritiman yang pernah disusun perlu disesuaikan kembali kedepannya,” jelasnya.

Dalam jalannya diskusi, para peserta yang merupakan perwakilan dari kementerian/lembaga dan stakeholder terkait aktif menyampaikan pendapat dan pertanyaannya. Beberapa hal yang dilakukan dalam pembahasan FGD tersebut diantaranya perihal pelaut sebagai profesi yang perlu diatur dalam aturan lex specialis, belum adanya standar pengupahan bagi pelaut Indonesia yang patut diatur dengan baik, perlu menghilangkan ego lintas sektoral dalam penyusunan aturan pelaksana MLC 2006, serta perlu adanya rencana kerja dan deadline yang jelas kedepannya dalam penyelesaian regulasi tersebut.

Baca juga:  Gerakan Indonesia Bersih di BKT Cilincing

Radian Nurcahyo selaku Asisten Deputi Hukum dan Perjanjian Maritim menegaskan pula berdasarkan diskusi dan masukan dari para peserta FGD, selanjutnya akan direncanakan FGD lanjutan yang berseri dengan pembahasan substansi yang lebih mengerucut sehingga hasil dari analisis gap yang ada dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk penentuan regulasi/peraturan yang akan ditetapkan.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel