Maritim - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI

Pemerintah Kenalkan Isu Kelautan Pada Mahasiswa di IT Del

Deputi-Havas
Maritim – Toba Samosir,  Visi menuju poros maritim dunia sudah ditegaskan oleh Presiden Jokowi sejak Oktober 2014. Beragam upaya dilakukan oleh kementerian dan lembaga untuk merealisasikan tekad itu. Namun langkah ini tidak akan memperoleh dukungan publik bila tidak didukung dengan edukasi yang komprehensif.
Upaya ini dilakukan oleh pemerintah melalui
Kementerian Koodinator  Bidang Kemaritiman. Setelah melakukan serangkaian sosialisasi di Kota Malang dan beberapa kota lainnya,  Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Arif Havas Oegroseno memberikan kuliah umum mengenai  Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) kepada para mahasiswa Institut Teknologi DEL, Toba Samosir, Sumatera Utara, Senin, (16/10).
Kepada mahasiswa, Deputi Havas menjelaskan mengenai berbagai isu kemaritiman yang terjadi di Indonesia. Diantaranya mengenai persoalan agraria kelautan, infrastuktur pendukung bagi perikanan tangkap dan teknologi kelautan.
Mengenai agraria kelautan, Deputi Havas menerangkan tentang berbagai sengketa agraria yang kerap terjadi, seperti contoh adalah adanya pihak yang mempunyai sekitar 70% tanah di sebuah pulau, lalu dia berkeinginan menutup lautnya. Padahal menurutnya hal itu tidak boleh terjadi.
“Apalagi selama wilayah itu mempunyai prospek untuk wisata dan untuk bisnis itu pasti akan terjadi terus, karena biasanya kasus sengketa tanah itu akan terjadi wilayah yang akan menjadi wilayah pariwisata seperti sekarang ini,” ujarnya.
Solusinya, lanjut Deputi Havas, Kemenko Maritim akan bersinergi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Kemen ATR), mengenai regulasi yang mengatur tentang tata ruang kawasan pesisir.
Sementara mengenai infrastruktur pendukung bagi perikanan tangkap, Deputi Havas menuturkan tentang perlunya infrastruktur pendukung bagi para nelayan. Sebab menurutnya, banyak nelayan utamanya di Indonesia bagian timur yang sering kesulitan disaat hendak menyimpan hasil tangkapannya. Apalagi, tambah Deputi Havas, pasca adanya kebijakan Pemerintah Indonesia yang menindak tegas para pencuri ikan, stok ikan di perairan Indonesia bagian timur diperkirakan bertambah sekitar 12 juta ton.
“Sekarang kita punya stok ikan itu bertambah 12 juta ton, ini karena upaya kita juga. Dulu nelayan berlayar seminggu dapat ikan tuna yang kecil, sekarang ini nelayan di timur yang melaut setengah hari bisa membawa pulang tuna yang satu setengah meter. Tapi tak ada kulkas dan dikubur. Ironis, makanya kita sekarang minta Pemda setempat dan Ibu Susi (Menteri KKP) untuk menginvestasi _storage_ (tempat penyimpanan). Tidak usah besar, kecil saja, tapi di beberapa kampung nelayan ada storage,” tambahnya.
Namun demikian, masalah tidak berhenti sampai disitu. Menurutnya, kelangkaan listrik di beberapa pulau terdepan di wilayah Indonesia timur menjadi salah satu penghambat pengembangan fasilitas _storage_. Terkait hal itu, untuk menyiasati permasalahan listrik di pulau-pulau terdepan di wilayah minim listrik itu, Deputi Havas menghimbau agar storage-storage tersebut nantinya menggunakan teknologi solar panel, agar tidak lagi  mengandalkan pasokan listrik dari generator.
“Jadi teknologinya harus teknologi solar panel, nah itu yang harus kalian (para mahasiswa IT DEL) kembangkan ke depannya,” jelasnya dan disambut antusias oleh para mahasiswa.
Terkait teknologi kelautan, Deputi Havas menyerukan kepada para mahasiswa untuk bisa menguasai teknologi-teknologi yang berkaitan dengan kemaritiman. Selain itu Ia juga mengimbau kepada para mahasiswa agar dapat menguasai arsitek dan konstruksi kelautan, supaya bisa mendesain dan membangun kapal laut canggih dan berukuran besar.
“Saya rasa juga belum terlalu banyak yah kita para ahli yang membuat kapal itu, padahal galangan kapal di Indonesia itu begitu banyak, ada sekitar 170-an, Jadi ini satu yang kalian mesti pikirkan dan buktikan ke depannya,” pungkasnya.
Kehadiran Kemenko Maritim dalam memberikan kuliah umum kepada para mahasiswa IT Del, menjadi agenda penting dalam memberikan perspektif baru dan membuka wawasan kepada generasi muda terkait KKI (Perpres nomor 16 tahun 2017). Selain para mahasiswa yang antusias, kuliah umum ini juga dihadiri oleh perwakilan berbagai Dinas di Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.
POS TERKAIT
Filter by
Post Page
Foto Siaran Pers Artikel Berita Deputi
Sort by

Kirim Komentar/Pertanyaan

Verifikasi CAPTCHA *

Pemerintah Kenalkan Isu Kelautan Pada Mahasiswa di IT Del