FotoBerita DeputiDeputi 4

Pemerintah Lakukan Tinjauan Lapangan ke Tarakan Untuk Memonitor Hasil Rehabilitasi Mangrove

Dibaca: 60 Oleh Jumat, 20 November 2020November 22nd, 2020Tidak ada komentar
Pemerintah Lakukan Tinjauan Lapangan ke Tarakan Untuk Memonitor Hasil Rehabilitasi Mangrove
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

Marves – Tarakan, Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi tingkat menteri perihal pengelolaan ekosistem mangrove, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi melalui Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan melakukan rapat koordinasi dan tinjauan lapangan atas arahan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di Kota Tarakan, Kalimantan Utara sebagai calon lokasi persemaian mangrove pada Kamis dan Jumat (19 – 20 November 2020).

Program pengelolaan ekosistem mangrove akan difokuskan pada pengembangan Mega Mangrove Project (MMP) yang merupakan hamparan persemaian yang luas dan beraneka ragam jenis mangrove yang dapat dijadikan sebagai pusat kegiatan mangrove dalam arti luas termasuk ekowisata. MMP akan dibangun di 3 lokasi di Indonesia, salah satu kandidat lokasi MMP berada di Tarakan, Kalimantan Utara.

Ekosistem mangrove di Tarakan memiliki total luas area sebesar 1.065,05 Ha. Beberapa jenis spesies, yaitu Avicennia sp., Bruguiera sp., Ceriops sp., Rhizopora sp., dan Sonneratia sp.

Berdasarkan data yang disampaikan oleh BPDASHL bahwa rencana luas area persemaian mangrove di Kota Tarakan terdiri dari sarana persemaian seluas 2 Ha, sarana pendukung seluas 2 Ha, dan taman seluas 1 Ha. Untuk kapasitas produksi bibit mangrove akan ditanam sebanyak 1 juta bibit per tahun.

“Nantinya akan dikembangkan menjadi pusat persemaian beragam spesies mangrove sebagai sarana pendidikan dan pelatihan sekaligus kawasan ekowisata. Oleh karena itu, kita juga akan melibatkan masyarakat untuk dapat menyukseskan rehabilitasi mangrove ini. Akan ada program yang mencakup sosialisasi dan pendampingan masyarakat serta pengolahan produk berbasis mangrove serta pelatihan ekosistem pesisir,” ungkap Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Nani Hendiarti dalam pertemuan dengan Wali Kota Tarakan, Sekretaris Daerah, Asisten Perekonomian dan Adm. Pembangunan, dan para Kadis terkait.

Baca juga:  Menko Luhut Tapping Program Tokoh Kita JakTV

Deputi Nani menambahkan bahwa bukan hanya berfokus kepada pembangunan serta rehabilitasi mangrove, tetapi konsepnya harus berkelanjutan. Sehingga keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat akan menjadi hal penting dalam keberhasilan rehabilitasi ini.

Walikota Tarakan Khaerul menyampaikan dukungan terhadap program rehabilitasi mangrove nasional dan juga menyambut baik usulan lokasi persemaian di Tarakan yang sekaligus dapat dijadikan sebagai kawasan ekowisata.

Selanjutnya Deputi Nani dan jajarannya melanjutkan kegiatan kunjungan lapangan dan dialog dengan masyarakat di lokasi pelaksanaan Program Padat Karya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Mangrove di Desa Sengkong, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara.

Program Padat Karya PEN Mangrove dilaksanakan di Provinsi Kalimatan Utara yakni penanaman mangrove seluas 100 ha di Desa Liagu, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan dan 600 ha di Desa Sekong, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung. “Program Padat Karya PEN Mangrove di Desa Sengkong telah melibatkan 34.076 HOK dengan total 564 orang dari KTH Pemuda Tani. Penanaman 1,21 juta batang mangrove menggunakan 2 jenis pola tanam yakni silvoshery (tambak) seluas 350 Ha dan intensif seluas 250 Ha. Lokasi berstatus hutan produksi dan dikelola oleh kelompok yang arahnya nanti ke perhutanan sosial. Untuk lokasi tambak cenderung lebih aman daripada di pesisir pantai dengan proses pembibitan yang dilakukan secara alami, benih ditebar, kemudian setelah 3 bulan akan dipanen. Tambak menjadi salah satu sektor yang meningkatkan perekonomian di Kalimantan Utara, karena di sektor pertanian terkendala dengan biaya pupuk yang tinggi dan waktu pengangkutan yang lama” terang Kepala BPDASHL Mahakam Berau Sudaryanto.

Baca juga:  Menko Luhut Meneriman Paparan dari Pihak PT Bintan Aviation Investment

Dalam kegiatan dialog, masyarakat telah merasakan dampak dari adanya program pengelolaan ekosistem mangrove adanya lapangan kerja baru di masa pandemi Covid-19. Harapan mereka setelah program ini berhasil dapat memberikan manfaat dalam peningkatan hasil tangkapan udang serta kepiting.

“Hal paling penting dari program penanaman mangrove ini bagaimana masyarakat bisa mendapatkan manfaat langsung mulai dari penanaman, pemeliharan, sampai dengan pemanfaatan berupa pengolahan produk turunan dan pemulihan ekosistem,” ungkap Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tana Tidung Sugeng Haryono.

Pada awalnya hasil menjala udang dapat mencapai 10 kg, tetapi karena adanya kerusakan lingkungan hasil jala udang hanya mencapai 2 kg. Saat ini, Pemerintah Kabupaten Tana Tidung telah memberikan bantuan berupa tambak udang yang telah berlangsung 4 tahun, dan lokasi penanaman mangrove sudah masuk di dalam perencanaan untuk dijadikan kawasan konservasi keanekaragaman hayati.

Pada kesempatan ini, Deputi Nani menyatakan saat ini ada 637.624 Ha ekosistem mangrove yang dinyatakan kritis dan menjadi target rehabilitasi mangrove baik di dalam maupun di luar kawasan hutan, maka perlu adanya percepatan rehabilitasi mangrove yang melibatkan seluruh stakeholder. Dirinya juga menyampaikan bahwa upaya rehabilitasi mangrove yang dilakukan saat ini maupun dimasa mendatang perlu dukungan anggaran APBN ataupun non-APBN seperti CSR.

Baca juga:  Menko Luhut Meeting dengan Executive Director of Aerospace Mubadala

Deputi Nani mengungkapkan bahwa Program Padat Karya PEN Mangrove ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan lingkungan serta dalam isu global perubahan iklim salah satunya proteksi pada sea level rise. Dia pun menambahkan bahwa masyarakat bisa mengembangkan hasil olahan produk mangrove kedepannya sehingga diusulkan KKP untuk mendorong pemberdayaan masyarakat pesisir untuk dibina secara khusus serta Kemenko Marves juga akan mendorong untuk benchmarking ke Karangsong, Indramayu perihal produk turunan mangrove untuk 5 orang dari KTH Pemuda Tani.

”Pengelolaan ekosistem mangrove perlu dilaksanakan secara terintegrasi dan adanya kolaborasi antar multi stakeholder melalui perencanaan yang baik (roadmap) mencakup one map mangrove, peraturan, strategi pengelolaan mangrove dan pendanaan serta kelembagaannya”, tutup Deputi Nani Hendiarti.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel