HeadlineArtikelFotoBerita DeputiDeputi 4Siaran Pers

Pemerintah Monitor Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Wilayah Taman Nasional Gunung Halimun Salak

Dibaca: 203 Oleh Kamis, 12 November 2020Tidak ada komentar
Pemerintah Monitor Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Wilayah Taman Nasional Gunung Halimun Salak
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

Marves – Banten, Pemerintah melalui Deputi Koordinasi Bidang Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) bersama dengan instansi terkait kembali monitor aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Wilayah Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) pada Hari Senin-Rabu (9 s.d 11-11-2020).

Kegiatan monitoring ini dilakukan untuk  mengumpulkan bahan dan keterangan (pulbaket). “Setelah minggu lalu kami melakukan pengumpulan bahan keterangan pada wilayah PETI di Sumatera (Riau) dan Kalimantan (Kalbar), maka saat ini kami melakukan kembali pulbaket di wilayah TNGHS,”ungkap Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Kemenko Marves Suhendar.

Permasalahan penambangan emas tanpa izin ini, lanjut dia, marak terjadi di Indonesia dan salah satu yang terbesar adalah di TNGHS. Melalui pulbaket ini diharapkan ditemukan solusi serta rekomendasi bahan kebijakan untuk pemerintah dalam upaya menyelesaikan kasus-kasus PETI yang ada di Indonesia.

Konservasi TNGHS mencakup wilayah seluas 134.000 Ha. Wilayah ini dikelola secara zonasi yang dibagi kedalam tiga kabupaten di Bogor dan Sukabumi di Jawa Barat serta Lebak di Banten. Di wilayah TNGHS Lebak, terdapat 1.089 pondok kerja, 391 lubang dan 2.461 Gulundung yang ada akibat PETI. Saat ini telah dilakukan berbagai upaya untuk dapat menutup lubang penambangan serta mengganti aktivitas mata pencaharian alternatif masyarakat di wilayah lebak. “Wilayah Gunung Salak dan Gunung Halimun merupakan kawasan konservasi yang perlu kita jaga bersama, oleh karena itu kita membutuhkan kegiatan yang komprehensif dan berkelanjutan dalam menyelesaikan PETI di wilayah Lebak ini,” kata Kepala Seksi Pengelolaan TNGHS Lebak Siswoyo pada kesempatan yang sama.

Baca juga:  Tunjukkan Kepemimpinan, Indonesia Berikan Pelatihan Kemaritiman Bagi Anggota IORA

Lubang penambangan emas pada wilayah TNGHS mengakibatkan kerusakan lingkungan. Kerusakan yang kerap terjadi adalah longsor dan banjir bandang. Bekas lubang penambangan yang berada pada lereng-lereng punggungan bukit atau igir wilayah konservasi mengakibatkan terjadinya land slide atau longsoran tanah yang merusak jalan dan permukiman masyarakat setempat.

Penambangan emas tanpa izin ini yang terus terjadi hingga kini sudah dilakukan sejak tahun 1970-an dan belum ada alternatif pengganti mata pencaharian lainnya bagi masyarakat yang dapat dijadikan mata pencaharian utama. Dari 5 kecamatan yang terdiri dari 42 desa di wilayah Lebak, hampir 50 persen dari penduduknya adalah pelaku PETI. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi yang tepat untuk mengembangkan potensi mata pencaharian bagi masyarakat di wilayah Lebak. Potensi yang dapat dikembangkan antara lain pariwisata, peternakan, pertanian, dan perikanan.

“Kami juga meminta bantuan kepada pemerintah untuk  memfasilitasi daerah kami, seperti membangun infrastuktur jembatan, jalan, dan juga membantu penyediaan lahan agar potensi wilayah kami dapat dikembangkan,” ujar Kepala Desa Citorek Kidul menyampaikan aspirasinya. Potensi wisata yang bisa dikembangkan adalah ekowisata Gunung Luhur, wisata geologi bekas goa penambangan emas, wisata minat khusus tracking kawasan TNGHS dan wisata alam lainnya.

Baca juga:  Menko Luhut sebagai Keynote Speaker dalam Indonesia's Mid-term Investment and Infrustructure Review Dialogue

Kegiatan ini dihadiri oleh pejabat terkait di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Balai TNGHS, Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, serta Pemerintah Daerah Provinsi Banten.

“Saya harap melalu tinjauan langsung di tiga wilayah PETI, kita dapat memberikan masukan terkait solusi penyelesaian PETI dan pengurangan penggunaan mercuri juga untuk menambah referensi terkait bahan rekomendasi kebijakan rancangan Perpres Tentang Pemulihan Lingkungan Akibat Aktifitas Penambangan,” tutur Asisten Deputi Pengelolaan Sampah dan Limbah Rofi Alhanif selaku pemberi tugas dan penanggungjawab dalam kegiatan ini.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Pemerintah Monitor Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Wilayah Taman Nasional Gunung Halimun SalakPemerintah Monitor Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Wilayah Taman Nasional Gunung Halimun SalakPemerintah Monitor Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Wilayah Taman Nasional Gunung Halimun SalakPemerintah Monitor Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Wilayah Taman Nasional Gunung Halimun Salak

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel