BeritaFotoBerita DeputiDeputi 5

Penandatanganan PK Tahun 2021 Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif , Deputi Odo: Komitmen Menyatukan Visi Misi untuk Mencapai Target Nasional

Dibaca: 13 Oleh Senin, 8 Februari 2021Februari 23rd, 2021Tidak ada komentar
Konsep Otomatis
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

SIARAN PERS

No.SP-69/HUM/ROKOM/SET.MARVES/II/2021

Marves – Jakarta, “Penandatanganan Perjanjian Kinerja merupakan bentuk komitmen kita bersama dalam menyatukan visi dan misi individu untuk menjadi tujuan besar organisasi, serta dalam mencapai target nasional,” tegas Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Odo R.M. Manuhutu saat membuka kegiatan penandatangan Perjanjian Kinerja (PK) lingkup Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves di Jakarta pada Senin (08-02-2021).

Deputi Odo melanjutkan bahwa ada berbagai target yang harus dicapai beserta tantangan yang harus diselesaikan pada tahun 2021 ini. Hal ini terutama berkenaan dengan upaya pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional pasca-pandemi Covid-19. Untuk mecapainya, dibutuhkan sistem kerja organisasi yang efektif dan efisien, dan hanya akan dapat tercapai melalui visi dan misi yang selaras.

“Saya juga mengucapkan selamat datang kepada para CPNS di lingkup Deputi Parekraf Kemenko Marves. Sebagai generasi muda dan agen perubahan, saya harap dalam kesempatan ini, teman-teman CPNS dapat memahami tugas pokok dan fungsi kedeputian secara komprehensif, serta mempelajari tata kelola pemerintahan yang baik,” pesannya.

Baca juga:  Bandung jadi Pusat Komando Citarum

Penandatanganan PK diikuti oleh para pejabat eselon II, III, IV, serta para staf lingkup Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata serta dihadiri oleh Kepala Biro Komunikasi dan Inspektur Jenderal Kemenko Marves.

Kegiatan ini merupakan bentuk penerapan dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, kegiatan ini juga dilaksanakan selaras dengan Keputusan Menko Marves Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Kemenko Marves.

“Penandatangan PK secara sederhana dapat dipandang dengan teori Balance Scorecard, yaitu untuk mengukur apakah target nasional telah tercapai. Dalam pemerintahan, target utama tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMN kemudian diturunkan oleh Presiden ke Menteri, dari Menteri ke Deputi, dan seterusnya. Ini mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengelolaan kinerja,” jelas Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves Rustam Efendi dalam kesempatan yang sama.

Baca juga:  Menko Kemaritiman & Investasi Luhut B. Pandjaitan Bilateral Maritime Forum (BMF) antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federal Jerman

Sesdep Rustam melanjutkan bahwa PK mengandung apa yang disebut dengan Indikator Kinerja Utama, yang akan memastikan bahwa setiap individu dalam kedeputian mulai dari level eselon II hingga staf masing-masing memiliki tujuan yang selaras dengan tujuan kedeputian. Sehingga, target yang dicapai juga merupakan bagian dari capaian kedeputian.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel