Berita DeputiDeputi 4

Penanganan Sampah di Laut Butuh Kolaborasi Lintas Sektor

Dibaca: 460 Oleh Minggu, 13 Februari 2022Tidak ada komentar
2DA7E56F D8BA 48AF 853D BDD999FB2999
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

Marves – Jakarta, Permasalahan sampah terus menjadi perhatian dunia, terutama sampah plastik di laut. Berbagai upaya penanganannya pun telah dilakukan oleh berbagai pihak, bahkan secara lintas sektoral. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Kemenko Marves, Nani Hendiarti yang hadir secara virtual dalam acara Side Event OECD pada Jumat, (11-02-2022) mengatakan, pencemaran plastik di laut merupakan masalah lintas batas.

Menurut Deputi Nani, masalah sebenarnya dimulai bukan di laut, tetapi lebih jauh ke hulu. Seperti bagaimana industri memproduksi dan mendistribusikan produk plastik, bagaimana pengecer menggunakan plastik pada pembungkus kemasannya, dan bagaimana konsumen menangani sampah plastik yang dihasilkannya.

“Ini adalah cerita panjang dari plastik. Itulah mengapa kita perlu mengatasi masalah ini melalui pendekatan terpadu,” ungkap Deputi Nani dalam acara yang mengusung tema “Mendukung _Green Recovery_: Menuju Pertumbuhan Hijau di Asia Tenggara,” Jumat, (11-02-2022).

Ia menegaskan, dampak pencemaran limbah plastik di laut sangat mengancam kehidupan spesies laut, pariwisata, industri perikanan, dan membahayakan kesehatan masyarakat. Hal ini diakibatkan oleh pengelolaan sampah plastik yang tidak tepat di darat.

“Berbagai penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 80% sampah laut memang berasal dari daratan (atau kebocoran dari daratan),” paparnya.

Baca juga:  Meeting Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan dengan Sekjen Guang Xi

Deputi Nani memaparkan, berdasarkan data yang ada, di Indonesia terdapat sekitar 65% sampah kota yang masih belum terkelola dengan baik, sebagian dibuang ke TPA, dikubur, dibakar secara liar, dan sekitar 10% sampah plastik akhirnya berakhir di lingkungan.

Untuk itu, Deputi Nani sangat berterima kasih kepada OECD yang telah mengadakan acara ini. Pasalnya, acara tersebut adalah tempat penting untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan mencari upaya inovatif dan kolaboratif tentang bagaimana menangani masalah polusi plastik laut bersama-sama.

“Saya percaya kita semua memiliki pandangan yang sama tentang urgensi kerja kolaborasi antar-pemangku kepentingan untuk menyelesaikan masalah ini,” ujarnya.

*Beralih Ke Paradigma Baru*

Deputi Nani menambahkan, untuk dapat memerangi sampah di laut secara efektif, diperlukan langkah dan terobosan yang tidak biasa, yakni beralih ke paradigma baru dalam pengelolaan sampah.

Selain itu juga, lanjutnya, penanganan pencemaran plastik di laut harus dilakukan secara terpadu dan kolaboratif. Diperlukan kebijakan terobosan dari perspektif ekonomi dan keuangan untuk dapat mengatasi masalah ini secara tuntas.

“Mekanisme kerja sama internasional dan keterlibatan produsen plastik pun sangat diperlukan untuk mengatasi masalah dan dampak pencemaran plastik laut,” tutur Deputi Nani.

Baca juga:  Kemenko Maritim Dorong Sulteng Ciptakan SDM Berdaya Saing di Bidang Kemaritiman

Lebih lanjut, Deputi Nani juga mempublikasi kembali data terbaru National Plastic Action Partnership (NPAP), dimana dalam data tersebut menyatakan bahwa Indonesia membutuhkan total investasi modal sebesar US$18 miliar antara 2017 dan 2040 untuk mengatasi tantangan dalam beralih dari business-as-usual ke Skenario Perubahan Sistem untuk pengelolaan dan daur ulang sampah yang efektif.

Angka tersebut didasarkan pada kebutuhan investasi modal sebesar US$ 5,1 miliar dari 2017 hingga 2025 untuk pengelolaan sampah, termasuk untuk non-plastik, dan tambahan US$ 13,3 miliar dari 2025 hingga 2040.

Selain itu, lanjut Deputi Nani, diperlukan tambahan pembiayaan operasional sekitar US$1 miliar per tahun untuk sistem pengelolaan limbah padat pada tahun 2040. Investasi ini, kata dia, berpotensi menghasilkan pendapatan hingga $10 miliar per tahun pada tahun 2040 dari peningkatan penjualan plastik daur ulang, substitusi material, dan model bisnis baru menuju ekonomi sirkular dalam rantai nilai plastik.

“Kami menyadari masalah keuangan berkelanjutan harus mendapat perhatian lebih, karena sebagian besar waktu kami fokus pada aspek teknis. Oleh karena itu, pemerintah perlu memikirkan konsep blended finance untuk pengelolaan sampah, dengan mempertimbangkan peran multistakeholder dengan kapasitasnya masing-masing,” imbuhnya.

Baca juga:  Menko Luhut Jadi Pembicara Kunci Seminar Kompas di Hotel Borobudur

Sebelum mengakhiri paparannya, Deputi Nani juga memaparkan keberhasilan Indonesia mengelola sampah plastik menjadi listrik dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menurutnya, berkat pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan sektor swasta dalam pengelolaan sampah.

“Setahun yang lalu, sebuah instalasi pengolahan sampah menjadi listrik diluncurkan di Surabaya, Provinsi Jawa Timur untuk mengubah 1.000 ton sampah menjadi listrik. Tahun sebelumnya, instalasi percontohan Refused Derived Fuel (RDF) juga dibangun di Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Dan kami sudah berencana untuk membangun beberapa lagi tahun depan,” kata Deputi Nani.

Deputi Nani mendapatkan kesempatan menyampaikan paparan tersebut pada acara yg digagas oleh OECD dengan tajuk “Supporting Green Recovery: Towards Green Growth in Southeast Asia Confirmation” pada sesi 4: sustainable ocean economy.

Turut hadir pada acara tersebut adalah, Eddy Mazuaansyah bin Mohd Ali Murad, Wakil Sekretaris Divisi Pengelolaan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Air, Malaysia.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel