Deputi 5Siaran Pers

Penanganan Sampah Laut Masih Terus Berlanjut

Dibaca: 94 Oleh Rabu, 27 Mei 2020Juni 2nd, 2020Tidak ada komentar
Penanganan Sampah Laut Masih Terus Berlanjut
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

Marves – Jakarta, Sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 83 tentang Penanganan Sampah Laut dan Rencana Aksi Nasionalnya pada bulan September 2018, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi telah menjadi dirigen untuk memimpin pelaksanaan rencana aksi tersebut. Ada Lima strategi yang telah diterapkan dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) Penanganan Sampah Laut tersebut yaitu gerakan nasional peningkatan kesadaran para pemangku kepentingan, pengelolaan sampah yang bersumber dari darat, penanggulangan sampah di pesisir dan laut, mekanisme pendanaan, penguatan kelembagaan, pengawasan dan penegakan hukum, dan penelitian dan pengembangan.

Terkait dengan hal ini, Deputi bidang Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves telah melakukan estimasi dampak dari penerapan lima strategi tersebut yaitu perubahan perilaku, pengurangan sampah dari darat, pengendalian sampah dari laut, serta pengurangan plastik sekali pakai dengan penggunaan materi biodegradable. “Secara akumulatif, pada tahun pertama penerapan RAN Perpres 83 itu telah berhasil dilakukan 11.2% pengurangan sampah laut dari 0.59 juta ton data dasar yang telah dihitung bersama oleh Bank Dunia bersama LIPI dan KLHK”, ungkap Plt Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Nani Hendiarti, melalui keterangan tertulisnya, Rabu (27/5/2020)

Menindaklanjuti hal tersebut, pada triwulan pertama tahun 2020 tepatnya 20 Maret 2020 telah dilaksanakan rakor lanjutan. Pada Rakor ini telah dilaporkan dan diarahkan beberapa hal. Pertama yaitu tentang Pengelolaan sampah di pelabuhan. Selanjutnya, akan dibangun 14 fasilitas penerimaan sampah, baik berupa limbah padat maupun limbah cair.

Baca juga:  Pesan Tutup Tahun Menko Luhut

“Dalam waktu ke depan, satu pelabuhan yang telah siap akan ditinjau langsung oleh Pak Menko untuk bisa direplikasi di pelabuhan lainnya. Perijinan lingkungan mengenai pelabuhan akan dibantu oleh KLHK untuk disesuaikan, begitu pula pengelolaan sampahnya agar bisa diintegrasikan dengan pengelolaan sampah di daratan”, tutur Plt. Deputi Nani.

Selain DKI Jakarta dan Pelabuhan Perikanan Nusantara di Muara Baru yang telah memiliki fasilitas pengambil sampah di laut serta pelabuhan, kemajuan telah dicapai oleh Pelindo IV. Sejak bulan Januari 2020 telah dioperasikan KM Paotere yang berfungsi untuk mengangkut sampah di Pelabuhan Makassar. Kapal ini dibuat di dalam negeri oleh PT PAL. Sampai bulan April 2020, total hampir 9 ton sampah laut telah dikurangi di Pelabuhan Makassar.

Selain itu Kementerian Pariwisata juga telah menerbitkan Peraturan setingkat Menteri mengenai Pedoman Pengelolaan Sampah Plastik di Destinasi Pariwisata yang telah diundangkan pada tanggal 20 Februari 2020 sebagai bagian dari implementasi dari RAN Perpres 83/2018. Dalam Permen ini diatur pengelolaan sampah plastik di setiap destinasi wisata bahari beserta standar operasional penanganannya. Dalam rakor yang dihadiri oleh Wamen Parekraf, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan menekankan pentingnya tinjauan lapangan agar Permen yang telah diterbitkan benar-benar dilaksanakan dengan baik.

Kegiatan dan dan capaian lainnya juga terlihat pada PSEL di Bantar Gebang yang telah dioperasikan oleh BPPT. PSEL ini memiliki kapasitas untuk mengolah sampah sebanyak 100 ton per hari dan mampu menghasilkan energy listrik 700 KW. PSEL ini diharapkan untuk menjadi purwarupa bagi PSEL lainnya di Indonesia.

Baca juga:  Suar Kemaritiman Edisi 4 September 2018

“Pada rakor tanggal 20 Maret 2020 ini keberadaan dan fungsi PSEL ini dilaporkan. BPPT melaporkan bahwa mengenai suhu pembakaran yang bisa mencapai di atas 800oC hingga 1200oC agar mematikan dioksin (racun). Namun, karena sampahnya dominan basah, untuk mencapai suhu tersebut diperlukan tambahan bahan bakar. Selain itu, pengujian kadar dioxin akan dilakukan setelah pandemic covid19 berakhir karena sampelnya masih harus dianalisis di luar negeri”, lanjutnya.

Dampak Pandemi

Di tengah Perkembangan COVID-19 yang sangat masif di Indonesia, ini meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan Alat Pelindung Diri (APD). Sarana kesehatan APD yang digunakan oleh masyarakat dan tenaga medis seperti masker dan sarung tangan sekali pakai termasuk dalam kategori limbah bahan beracun dan berbahaya (B3). Jumlah jenis sampah berbahaya dari limbah medis yang terus bertambah tersebut berpotensi menyebabkan penyebaran penyakit, meningkatkan resiko yang membahayakan keselamatan dan kesehatan umum.

Untuk itu, Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut bekerja sama dengan Divers Clean Action, CISDI, telah bekerja sama menyelenggarakan Webinar mengenai dampak pandemi terhadap perubahan perilaku, lingkungan dan sampah laut. Webinar ini menghadirkan empat orang narasumber nasional serta satu orang dari Australia. Hadir sebagai penanggap dalam webinar ini adalah Dr. M Yusuf dari KKP serta Dr. M. Saleh Nugrahadi mewakili Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan LIngkungan dan Kehutanan Kemenko Marves.

Baca juga:  Gandeng Lintas Pemangku Kepentingan, Kemenko Kemaritiman Rumuskan Data Ekonomi Maritim Nasional

“Dari webinar ini dapat disimpulkan perubahan perilaku di tengah pandemi ini pasti terjadi, bisa jadi baik tapi bisa jadi ancaman, sebab ini momentum yang memaksa kita berubah”, kata Mochamad Saleh Nugrahadi, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Kemenko Marves.
Selain itu Webinar ini menekankan mengenai perlunya pendekatan multi sektor dan dari berbagai angle untuk menciptakan social marketing, pembuatan kebijakan, yang mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, kesehatan, lingkungan, yang dapat diaplikasikan secara konsisten.

Terkait dengan fenomena pandemi dan dampaknya terhadap sampah plastik, LIPI telah menerbitkan hasil riset singkatnya bahwa pola konsumsi masyarakat terhadap belanja online meningkat tajam dimana produk makanan dan disinfektan menjadi barang yang paling banyak dibeli. Frekuensi belanja online meningkat 1-5 kali, barang-barang yang kerap dibungkus dengan plastik otomatis menambah jumlah sampah plastik di rumah tangga yang akhirnya akan membebani TPA.

Sementara, kesadaran masyarakat terhadap pemilahan tinggi, namun kesadaran untuk melakukannya masih rendah. Hal ini perlu kebijakan dengan mengurangi jumlah plastik dalam kemasan, menggunakan lagi plastik setelah dibersihkan, membeli barang sekaligus dalam jumlah besar atau membeli barang di lokasi terdekat.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel