Berita DeputiDeputi 1

Peningkatan Keselamatan Pelayaran di Danau Toba, Kemenko Marves Gelar Forum Group Discussion (FGD)

Dibaca: 12 Oleh Sabtu, 25 September 2021Tidak ada komentar
WhatsApp Image 2021 09 25 at 09.29.53 1
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

Marves – Bandung, Kemenko Marves melalui Asisten Deputi (Asdep) Navigasi dan Keselamatan Maritim mendukung peningkatan keselamatan pelayaran di Danau Toba dengan mengadakan forum group discussion (FGD) yang dihadiri oleh beberapa kementerian, lembaga, pemerintah daerah kabupaten-kabupaten penyokong Danau Toba, dan masyarakat pemerhati keselamatan. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Asisten Deputi (Asdep) Navigasi dan Keselamatan Maritim, Nanang Widyatmojo.

Sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya, Kawasan Danau Toba telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) dengan tujuan mewujudkan pengembangan kawasan pariwisata berskala dunia, namun tetap memperhatikan pelestarian kawasan. Dalam perkembangannya, Danau Toba dijadikan Destinasi Pariwisata Super Prioritas, salah satu bagian dari proyek utama pembangunan jangka menengah yang digarap pemerintah.

“Selama ini, Kemenko Marves telah menjalankan tugas khusus untuk mengawal perbaikan-perbaikan di Danau Toba. Hari ini isu keselamatan pelayaran kita perhatikan secara khusus,” demikian disampaikan Asdep Nanang ketika membuka acara di Bandung, Jawa Barat, Jumat (24/09/2021).

Baca juga:  Persoalan Banjir Jakarta, Perlu Penanganan Komprehensif

Asdep Nanang mengingatkan bahwa isu keselamatan pelayaran di Danau Toba sudah seharusnya mendapat skala perhatian super prioritas. Hal ini karena keselamatan pelayaran adalah salah satu komponen pendukung yang sangat penting dalam pengembangan kawasan wisata yang memiliki lintasan angkutan di perairan.

“Peningkatan keselamatan pelayaran tidak hanya penting dalam mewujudkan kualitas pelayanan yang berkelas dunia kepada wisatawan, namun juga dalam mencapai tujuan akhir pembangunan, yaitu meningkatkan kualitas dan taraf kehidupan masyarakat setempat,” jelasnya.

Salah satu isu utama diskusi adalah rencana penetapan alur-pelayaran di Danau Toba. Dalam hal ini, Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) dari Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan (TSDP), Kementerian Perhubungan, Beta Margunadi, menyampaikan perkembangan yang cukup baik.

“Kajian teknis sebagai persiapan penetapan alur-pelayaran danau dan penyeberangan saat ini sedang kita laksanakan. Kita targetkan akhir tahun ini sudah rampung. Kami akan koordinasi juga dengan hasil survei Pusat Hidro-oseanografi di TNI AL dan dalam hal pemetaannya nanti,” demikian penjelasannya.

Kepala Divisi Statutoria PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), Totok Achmad, menyampaikan saran dan masukan untuk meningkatkan aspek teknis keselamatan kapal tradisional yang banyak beroperasi di Danau Toba. Selain itu, Wakil Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Haryo Satmiko, memaparkan rekomendasi peningkatan berbagai standar keselamatan dan keamanan penyelenggaraan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia bidang transportasi sungai, danau dan penyeberangan.

Baca juga:  Penyerahan Bantuan Alat Kesehatan Kepada RSUD Bogor

Dalam hal ini, perwakilan Dit. TSDP, Kementerian Perhubungan, menuturkan bahwa pemenuhan kebutuhan SDM keselamatan adalah pekerjaan rumah yang menjadi prioritas. Jumlah Syahbandar yang dibutuhkan 13 pelabuhan utama di perairan Danau Toba ditargetkan akan terpenuhi pada November 2021. Hal ini penting mengingat peran Syahbandar sebagai ujung tombak pemegang kewenangan tertinggi keselamatan pelayaran di lapangan.

Pemerhati keselamatan pelayaran senior, Laksda (Purn) Solaeman B. Ponto, turut hadir untuk menyampaikan pandangan Perkumpulan Ahli Keamanan dan Keselamatan Maritim Indonesia (AKKMI) mengenai kondisi aturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan pelayaran di Danau Toba.

Kegiatan FGD berlangsung lancar, kondusif dan produktif dengan berbagai masukan dan rekomendasi dari para pemangku kepentingan yang hadir. Masukan dan pandangan dari para pemangku kepentingan akan menjadi dasar pengambilan kebijakan untuk mengupayakan peningkatan keselamatan pelayaran pada wilayah perairan Danau Toba, Provinsi Sumatera Utara.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel