Berita DeputiDeputi 1

Penuhi Komitmen atas Port State Measures Agreement (PSMA), Indonesia gandeng FAO Perangi Penangkapan Ikan Ilegal

Dibaca: 17 Oleh Rabu, 21 April 2021Tidak ada komentar
Penuhi Komitmen atas Port State Measures Agreement (PSMA), Indonesia gandeng FAO Perangi Penangkapan Ikan Ilegal
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

SIARAN PERS
No.SP-264/HUM/ROKOM/SET.MARVES/IV/2021

Marves – Jakarta, Salah satu upaya yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia guna memerangi Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing ialah dengan menandatangani Port State Measures Agreement (PSMA) pada tahun 2009. Sayangnya, sampai saat ini masih ada indikasi 25% penangkapan ikan di Indonesia dilakukan secara ilegal. Untuk itu, Kemenko Marves melalui Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi menyelenggarakan pertemuan internasional guna membahas implementasi PSMA di Indonesia.

“Kami baru saja memulai langkah awal namun penting menuju implementasi PSMA yang lebih baik dan konkret berdasarkan tindakan yang efektif dan strategis,” Sebut Deputi Basilio D. Araujo pada hari Rabu (21-04-2021) dalam pertemuan yang juga dihadiri langsung oleh Plt. Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim Helyus Komar serta perwakilan Food and Agriculture Organisation (FAO), International Maritime Organization (IMO), U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) serta United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) secara virtual.

Mewakili Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Prof. Dr. Indroyono Soesilo (Peneliti pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman pada tahun 2014-2015) menyatakan IUU Fishing adalah kontributor utama penangkapan ikan berlebihan secara global, mengancam keamanan pangan, mata pencaharian maritim, dan keberlanjutan perikanan.

Baca juga:  Adakan Konferensi Pers Virtual, Kemenko Marves Bahas Proyek Utama 2021 di Sektor Kelautan dan Perikanan

Lebih lanjut, Prof. Dr. Indroyono Soesilo menyatakan bahwa IUU Fishing telah merugikan ekonomi hingga US $ 50 miliar secara global setiap tahun. Hal ini menjadi masalah besar, tidak hanya bagi 59,5 juta orang yang bergantung pada perikanan untuk mata pencahariannya, tetapi juga berdampak buruk bagi lingkungan. Karena itu, pemerintah Indonesia, khususnya Kemenko Marves memandang penting untuk terus mengawal implementasi PSMA. PSMA sendiri merupakan konvensi antar negara-negara anggota FAO untuk memperkuat kontrol pelabuhan dalam mencegah ikan hasil penangkapan ilegal memasuki pasar global. Sebelumnya, pada tahun 2016, Indonesia telah meratifikasi PSMA melalui Keputusan Presiden No. 43 Tahun 2016 yang efektif berlaku mulai 4 Mei 2016.

“Indonesia juga telah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait, seperti larangan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan (seperti pukat dan jaring pukat), larangan transhipment di laut, serta penyempurnaan prosedur perizinan untuk percepat pelayanan publik dalam memperoleh izin penangkapan ikan berdasarkan alat tangkap yang berkelanjutan dan persyaratan data yang akurat,” terang Prof. Dr. Indroyono Soesilo.

Baca juga:  World Economic Forum Gandeng Indonesia dalam Perangi Sampah Plastik

Bukan hanya itu, Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan kebijakan perlindungan hak asasi manusia dalam usaha perikanan tangkap, memasukkan Usaha Perikanan Tangkap ke dalam Daftar Negatif Penanaman Modal Asing melalui Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016, serta memperkuat pengembangan instrumen nasional untuk implementasi yang lebih baik dari langkah-langkah pengelolaan perikanan, seperti: implementasi fishing logbook, Vessel Monitoring System (VMS) dan observer program.

Kedepannya, terdapat beberapa aksi yang harus dilakukan oleh Indonesia, baik di tingkat nasional maupun regional guna meningkatkan efektivitas PSMA. Langkah-langkah strategis harus segera dilaksanakan Indonesia, diantaranya memperjelas kewenangan penegak hukum sesuai ketentuan PSMA, meningkatkan kemampuan SDM dan sinergi Kementerian dan Lembaga, serta kerjasama antar negara yang tergabung dalam Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs) maupun organisasi lainnya.

Langkah-langkah yang akan diimplementasikan melalui PSMA ini harus dilihat sebagai bagian dari sistem Monitoring, Control, and Surveillance (MCS) atau yang berarti Pemantauan, Pengendalian, dan Pengawasan terintegrasi yang perlu dioperasikan dari “kapal ke pelabuhan” untuk perangi IUU Fishing.

Baca juga:  Bahas Investigasi Kecelakaan KM Bili, Kemenko Marves Undang 11 Kementerian dan Lembaga Terkait

Ketua Tim Proses Global dan Regional Perikanan FAO Matthew Camilleri selaku salah satu narasumber dalam pertemuan ini juga menyetujui pentingnya implementasi PSMA menggunakan sistem MCS. “Pendeteksian terhadap IUU Fishing dapat dilakukan dengan menggunakan sistem MCS. Selain itu, tegaskan pelaksanaan regulasi sekaligus mengambil aksi tindakan dalam pelaksanaanya,” sebutnya.

Karena itu, menurutnya kooperasi dan pertukaran informasi baik di level regional maupun internasional juga menjadi kunci penting dalam memerangi IUU Fishing. “Saat ini, ada dua aplikasi pertukaran informasi yang dikembangkan oleh FAO, yaitu PSMA Apps serta Global Information Exchange System (GIES),” lanjut Matthew.

“Saya memahami bahwa untuk penerapan PSMA yang efektif mengharuskan negara kita memiliki otoritas hukum, staf yang memadai, dan kerja sama yang sistematis serta berbagi informasi,” sebut Deputi Basilio di akhir pertemuan.

Selain Matthew, pertemuan ini juga turut menghadirkan narasumber lainnya, meliputi Pejabat Fungsional Utama P3T Ditjen Perikanan Tangkap Nilanto Perbowo, Kasubdit Tertib Berlayar Kementerian Perhubungan Dedtri Anwar, serta Spesialis Urusan Luar Negeri NOAA Dr. Katheryn Patterson.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel