Berita

Perancangan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Persidangan Kemenko Bidang Kemaritiman

Oleh 07 Nov 2018 November 8th, 2018 Tidak ada komentar
Perancangan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Persidangan Kemenko Bidang Kemaritiman
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

Maritim – Tangerang, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman melalui Biro Informasi dan Hukum melaksanakan kegiatan Koordinasi Pengelolaan Persidangan di Bidang Kemaritiman dalam rangka perancangan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Persidangan, Senin (5/11).

“Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Persidangan di Bidang Kemaritiman merupakan kegiatan yang penting dalam rangka sinkronisasi dan tindak lanjut hasil-hasil rapat yang diselenggarakan oleh masing-masing Kementerian Koordinator, dan diharapkan agar kegiatan ini bisa dilaksanakan secara berkala,” jelas Kepala Biro Umum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Djoko Hartoyo.

Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Persidangan mempunyai tujuan untuk meningkatkan koordinasi antar stakeholder, mempercepat akses terhadap informasi data persidangan dan memperkuat pengamanan terhadap dokumen bahan persidangan dan risalah hasil rapat koordinasi secara digital. Selain itu, aplikasi tersebut guna membangun jaringan pengelolaan persidangan yang terintegrasi antar stakeholder di bidang kemaritiman.

“Dengan adanya perancangan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Persidangan ini, diharapkan bisa meningkatkan sinergitas antar Kementerian Koordinator dalam menindaklanjuti arahan Presiden di Rapat Terbatas dan Sidang Kabinet. Di lain pihak, para stakeholder juga menginginkan akses yang cepat terhadap data persidangan. Terkait hal tersebut, perlu juga peningkatan keamanan untuk data persidangan tersebut karena kondisi yang nyaman belum tentu aman,” ujar Kepala Bagian Persidangan Biro Indormasi dan Hukum, sekaligus penggagas aplikasi Sistem Informasi Manajemen Persidangan, Sugih Ilman.

Kegiatan ini mengundang Narasumber Kepala Biro Umun Kemenko Bidang Kemaritiman, Asisten Deputi Pelaporan Persidangan Sekretariag Kabinet RI, dan Direktur Proteksi Pemerintah, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Turut hadir juga peserta dari perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Polhukam, Perekonomian dan PMK dan Kementerian dibawah koordinasi Kemenko Bidang Kemaritiman serta perwakilan Kedeputian di lingkup Kemenko Bidang Kemaritiman, guna menyelaraskan mekanisme dan persamaan persepsi untuk pelaksanaan kegiatan protokol persidangan, bahan rapat, risalah rapat, penggunaan aplikasi persidangan, serta usulan penggunaan _security paper_ pada risalah rapat koordinasi Tingkat Menko.

Selain itu dalam perancangan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Persidangan ini juga membahas tentang hal-hal yang tercantum dalam Inpres no 7 tahun 2017 dan Perseskab no 1 tahun 2018 dengan poin-poin sebagai berikut:
1. Menteri/Kepala Lembaga yang menginisiasi kebijakan
2. Menteri Koordinator dapat menentukan langkah tindak lanjut, dibahas dalam Rakor tingkat Menteri, atau dibawa untuk diputus dalam Ratas atau Sidkab (hal ini termasuk dalam melibatkan Menteri Koordinator lain).
3. Setelah mendapat pertimbangan dari Menko atau Kesepakatan dalam rakor, kebijakan yang ditetapkan tersebut perlu dilaporkan kepada Presiden dengan tujuan agar Presiden selalu terinformasikan atas semua rencana kebijakan yang akan dikeluarkan oleh para Menteri/Kepala Lembaga.

Diharapkan aplikasi yang masih dalam proses pembuatan oleh Bagian Persidangan Biro Informasi dan Hukum Sekretariat Kemenko Bidang Kemaritiman akan disempurnakan lebih lanjut dengan mempertimbangkan saran dan masukan dari para peserta yang hadir.

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel