ArtikelBeritaDeputi 3Siaran Pers

Perbaiki Perekonomian Bali, Menko Luhut Dorong Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Berbagai Sektor

Dibaca: 329 Oleh Senin, 10 Mei 2021Tidak ada komentar
Perbaiki Perekonomian Bali, Menko Luhut Dorong Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Berbagai Sektor
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

SIARAN PERS
No.SP-319/HUM/ROKOM/SET.MARVES/V/2021

Marves – Jakarta, “Meskipun kita sedang ada dalam masa pandemi, tetapi pembangunan harus tetap berjalan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Invetasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan saat memimpin Rapat Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Provinsi Bali pada Senin (10-05-2021). Pada rakor yang diadakan secara virtual tersebut, Menko Luhut didampingi oleh Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Ayodhia Kalake dan Asdep Infrastruktur Pengembangan Wilayah, Djoko Hartoyo. Rakor dihadiri pula oleh Menparekraf Sandiaga Uno, Menhub Budi Karya Sumadi, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, Menteri PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri Kelautan dan Perikanan, Trenggono, Gubernur Bali Wayan Koster dan semua Bupati/Walikota, serta eselon 1 dari Kementerian/Lembaga.

Dalam kesempatan tersebut, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno mengungkapkan bahwa Provinsi Bali menempati urutan pertama wilayah yang ingin dikunjungi oleh wisatawan di dunia karena memiliki kekuatan budaya, kearifan lokal, alam, serta menawarkan pengalaman yang unik. Pada tahun 2020 kemarin, jumlah wisatawan mancanegara mencapai 25,88 persen, tetapi mengalami penurunan yang cukup tajam daripada tahun-tahun sebelumnya. Menyambung, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan bahwa dalam kuartal pertama tahun 2021 ini, pertumbuhan ekonomi di Bali masih mengalami kontraksi yang cukup dalam, yaitu sekitar 9,9 persen karena sangat tergantung pada sektor pariwisata. Oleh karena itu, pada masa mendatang Bali diupayakan untuk tidak hanya akan fokus ke sektor pariwisata, tetapi juga sektor lain.

Baca juga:  Kemenko Marves Raih Penghargaan Terpopuler Di Media Cetak 2020 pada Ajang PR Indonesia Awards (PRIA) 2021

Berdasarkan studi yang telah dilakukan sebelumnya, kawasan di Bali akan dikategorikan berdasarkan temanya. Sarbagita (Denpasar-Badung-Gianyar-Tabanan) akan menjadi kawasan perkotaan, Ceginangan atau Celuknginang (Celukan Bawang-Gilimanuk-Negara-Pengambengan) akan difungsikan untuk industri, logam dan perikanan, Sikubatula (Singaraja-Kubutambahan-Batur-Tulamben-Amed sebagai wisata bahari dan geopark, Ulikalung (Ubud-Bangli-Karangasem-Klungkung) akan menjadi wisata budaya, Santipagamani (Sanda-Baturiti-Pancasari-Plaga-Kintamani) sebagai lokasi agroindustri dan agrowisata, serta Nusa Penida dan sekitarnya (Nusa Penida-Nusa Ceningan-Nusa Lembongan) untuk wisata bahari, budidaya perairan, dan peternakan.

Beberapa topik dibahas dalam rapat ini. Pertama, pembangunan pusat kebudayaan dan perlindungan Kawasan Suci Besakih. Menko Luhut menuturkan bahwa kita perlu mendayagunakan lahan bekas aliran lahar Gunung Agung yang terbengkalai, berlokasi di Muara Tukad Unda Kabupaten Klungkung, serta pelindungan Kawasan Suci Besakih sebagai pusat pelayanan keagamaan dan spiritual utama umat Hindu.

Kemudian, dibahas juga soal pembangunan jalan. Beberapa yang dimaksud adalah jalan pintas ruas Mengwitani-Singaraji, Jalan Ruas Kusamba-Padang Bai-Amlapura, dan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi.

Selanjutnya, pengembangan Pelabuhan Sangsit Buleleng, Pelabuhan Amed Karangasem, Pelabuhan Penyeberangan dan Pelabuhan Marina di Gunaksa, lanjutan pembangunan Pelabuhan Segitiga Sanur-Bias Munjul-Sampalan (Mentigi), dan revitalisasi Pelabuhan Gilimanuk juga dibahas. Menteri Kelautan dan Perikanan Trenggono juga menyampaikan ide untuk mengembangkan Kampung Kerapu di Jembrana karena memiliki potensi budidaya kerapu yang baik.

Baca juga:  TAFISA Games 2016

Selain itu, rapat juga mengulik tentang percepatan pembangunan Bandara Baru Bali Utara dan rencana pembangunan Kereta Api Bali Utara dan Bali Selatan. “Tidak semua rute di Bali ekonomis dengan banyak penumpang sehingga perlu kita subsidi,” tutur Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Lebih jauh, rakor ini juga membahas mengenai Pembangunan bendungan atau waduk, sistem pengolahan air minum (SPAM), dan pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL). Beberapa pengembangan fasilitas SPAM yang dibahas adalah SPAM dari Bendungan Sidan dan Tamblang, pembangunan Spam Regional Burana-Titab, lanjutan pembangunan beberapa bendungan atau waduk, dan pembangunan PSEL Sarbagita.

“Jumat lalu Presiden Joko Widodo telah meresmikan PSEL di tempat pembuangan akhir (TPA) Benowo yang menjadi pilot project nasional. PSEL Sarbagita bisa meniru sistem yang ada di sana,” ujar Menko Luhut.

Selain itu, terkait pembangunan-pembangunan tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku saat ini selektif dalam segi pembangunan. “Kita berpegang pada prinsip OPOR (Optimalisasi, Pemeliharaan, Operasi, dan Rehabilitasi). Kita akan memaksimalkan manfaat infrastruktur yang sudah ada,” jelasnya.

Kemudian, soal percepatan tata ruang di Provinsi Bali juga sempat disinggung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil. Dia menekankan bahwa percepatan tata ruang di Bali memerlukan keseriusan supaya bisa kompehensif. Tantangan alam serta budaya yang kental dan unik dapat diwujudkan dengan pembuatan tata ruang yang baik.

Baca juga:  Menko Luhut B. Pandjaitan Memimpin Rapat Internal Staff di Kantor Maritim.

Dari sisi pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT), Menteri ESDM Arifin Tasrif mengingatkan agar Bali perlu memikirkan penggunaan EBT. Hingga tahun 2030, proyeksi neraca daya pasokan Pulau Bali masih didominasi oleh energi fosil padahal Bali memiliki potensi EBT sebesar 3,773 Gigawatt (GW).

Hal lain yang dibahas dalam rapat ini adalah soal pengembangan kendaraan listrik. “Ini terkait kesepakatan bersama antara pemerintah Provinsi Bali dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tentang penetapan Provinsi Bali sebagai kawasan nasional energi bersih (KNEB),” jelas Menko Luhut.

Menjawab hal tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan dukungan pemerintah provinsi terhadap program Kendaraan Listrik. “Kita sudah melakukan beberapa upaya untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik, termasuk pembuatan Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), pendirian stasiun pengisian kendaraan listrik (SPKLU), dan elektrifikasi angkutan secara bertahap,” bebernya. Selain dapat mencapai efisiensi biaya senilai 15-30 persen dibandingkan dengan kendaraan konvensional berbasis BBM, KBLBB juga dapat mereduksi emisi hingga 10-20 persen emisi gas rumah kaca Bali.

Menutup rapat, Menko Luhut berpesan agar seluruh pembangunan infrastruktur yang dilakukan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat dan untuk senantiasa menggunakan produk dalam negeri. “Aspal Buton saya rasa bagus kualitasnya untuk dimanfaatkan dalam berbagai proyek pembangunan,” tutupnya.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel