HeadlineBerita

Percepat Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Kemenko Marves Adakan Rakor Interoperabilitas Antaraplikasi

Dibaca: 38 Oleh Rabu, 16 Juni 2021Tidak ada komentar
Percepat Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Kemenko Marves Adakan Rakor Interoperabilitas Antaraplikasi
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

SIARAN PERS
No.SP-371/HUM/ROKOM/SET.MARVES/VI/2021

Marves – Bekasi, Untuk menguatkan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Biro Komunikasi adakan Rapat Koordinasi (Rakor) Kebijakan Penerapan Interoperabilitas Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Aplikasi. Acara yang dilaksanakan selama tiga hari (16-18 Juni 2021) ini diikuti oleh para pegawai internal Kemenko Marves; Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kota Bekasi; dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Bekasi.

Pada hari pertama acara yang diadakan pada Rabu (16-06-2021), Sekretaris Kementerian Koordinator (Sesmenko) Agung Kuswandono mengajak peserta rapat untuk memaknai SPBE sebagai kondisi ideal skala besar agar Indonesia memiliki tujuan yang jelas dalam pembuatan aplikasi daring yang akan dimanfaatkan bersama.

Saat ini, total aplikasi yang dimiliki oleh kementerian/lembaga (K/L) di Indonesia berjumlah 73 ribu aplikasi dengan fungsi yang relatif sama, seperti aplikasi keuangan, kepegawaian, informasi, anggaran, dan sebagainya. “Ini menjadi kelemahan negara kita. Aplikasi-aplikasi ini berjalan sendiri-sendiri dan tidak terintegrasi,” keluhnya.

Baca juga:  Kepres Badan Otorita Danau Toba dan Borobudur Harus Segera Terbit

Kepala Biro Komunikasi Andreas Dipi Patria dalam laporannya sepakat dengan seluruh pernyataan Sesmenko Agung. “Semua aplikasi standar yang pernah dibangun oleh instansi seharusnya dapat diadopsi dan diimplementasikan secara bersama sehingga bisa dipertukarkan dan dipergunakan antar-K/L,” pungkasnya. Selain itu, menurutnya pembuatan aplikasi harus dengan mudah digunakan oleh pengguna (user-friendly).

Dalam proses pengembangan maupun pembuatan sistem informasi, interoperabilitas antaraplikasi ini juga menjadi salah satu tugas yang harus segera dilaksanakan sejak berdirinya Biro Komunikasi. Saat ini, Biro Komunikasi sedang dalam proses pembuatan dan pengembangan sistem informasi yang melibatkan mahasiswa Institut Teknologi Del.

Di hari pertama ini, acara mengundang tiga orang narasumber yang merupakan penanggung jawab aplikasi terkait. Pada kesempatan tersebut, beberapa kebijakan penggunaan dan interoperabilitas antaraplikasi pun dibahas, mulai dari aplikasi KRISNA, SAKTI, MYSAPK, dan e-SKP.

Aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) merupakan aplikasi perencanaan yang diinisiasi oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). “KRISNA merupakan wujud keinginan Presiden RI untuk mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran sehingga tata kelola pemerintah dan proses penganggaran yang dulu cenderung terpisah, jadi terintegrasi dan tersinkronisasi,” sebut Perencana Muda, Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan Bappenas Wisnu Hendrian.

Baca juga:  Pengembangan Pariwisata, Kabiro Andreas: Kita Banyak Melihat Hal Luar Biasa dan Harus Belajar dari Banyuwangi

Kemudian, aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dibuat oleh Kementerian Keuangan. Pranata Komputer Muda Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Krisman Natalius Gea yang hadir sebagai narasumber selanjutnya menyebutkan bahwa aplikasi ini dibuat untuk menyatukan semua aplikasi terkait pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, implementasi, hingga pertanggungjawaban. Saat ini, kedua aplikasi yang telah disebut sebelumnya sedang dalam proses penyatuan aplikasi penyedia data yang ditargetkan rampung tahun 2021.

Terakhir, aplikasi MYSAPK dan e-SKP dipaparkan oleh Pranata Komputer Muda Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara Ika Setiowati Suprihatin. Aplikasi yang dicanangkan oleh Badan Kepegawaian Negara ini merupakan aplikasi yang biasa digunakan untuk manajemen data kepegawaian serta kinerja ASN.

Pada hari selanjutnya akan dibahas terkait kebijakan penerapan dan interoperabilitas antar aplikasi, antara lain aplikasi SAKIP dan data arsip dinamis SRIKANDI, juga menggali lebih jauh terkait penerapan SPBE oleh Pemerintah Kota Bekasi.

Untuk menindaklanjuti rakor ini, nantinya akan segera dibuat rencana aksi percepatan yang melibatkan para penanggung jawab aplikasi. “Dengan begitu, kami berharap interoperabilitas antaraplikasi dapat segera terwujud, terutama pada aplikasi umum yang banyak digunakan dalam keseharian para ASN,” tutup Kepala Bagian Data dan Informasi Anjang Bangun Prasetio.

Baca juga:  Menko Luhut B. Pandjaitan Rapat Penyesuaian Tarif PJP2U Bandara Banyuwangi, Ahmad Yani, Soeta Terminal 1

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel