BeritaBerita DeputiDeputi 6

Percepat Lapangan Kerja, Kemenko Marves Bahas UUCK di Sumsel

Dibaca: 17 Oleh Selasa, 23 Maret 2021April 12th, 2021Tidak ada komentar
Percepat Lapangan Kerja, Kemenko Marves Bahas UUCK di Sumsel
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

Siaran Pers

No.SP-189/HUM/ROKOM /SET.MARVES/III/2021

Marves – Palembang, Guna meningkatkan dan mempercepat penciptaan lapangan kerja di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Kemenko Marves melaksanakan sosialisasi implementasi Undang Undang Cipta Kerja (UUCK) di Palembang, Sumsel. Acara ini dipimpin oleh Asisten Deputi (Asdep) Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi Kemenko Marves Ferry Akbar Pasaribu.

“Dalam rangka implementasi 47 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres) yang menjadi instrumen pelaksana Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK), diperlukan sinergi di antara berbagai pemangku kepentingan di Pusat dan Daerah. Terciptanya sinergi dan pemahaman yang sama atas UUCK merupakan elemen kunci agar UUCK benar-benar efektif dalam perbaikan iklim investasi sehingga dapat mempercepat penciptaan lapangan kerja,” kata Asdep Ferry di Palembang, Sumsel, Selasa (23/04).

Asdep Ferry mengungkapkan Provinsi Sulsel memiliki peran yang siginifkan sebagai salah satu kontributor utama dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Guna memanfaatkan implementasi UUCK untuk terus meningkatkan kontribusi Provinsi Sumsel tersebut, penguatan sinergi seperti yang telah disebutkan di atas menjadi sangat krusial.

Baca juga:  Kemenko Marves Kawal Penguatan Potensi Wilayah Pesisir Kabupaten Sukabumi Dalam Rangka Pengembangan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan

“Sebagaimana diketahui, investasi itu kan akhirnya dilakukan tetap di daerah, jadi tanpa adanya pemahaman yang sama tentu akan sulit kita mengharapkan UUCK ini dapat terlaksana. Selain itu, UUCK ini dimaksudkan juga untuk memperbaiki iklim investasi sehingga menciptakan lapangan kerja yang lebih baik. Pemerintah itu hanya bisa menanggung sekitar 5% dari kebutuhan investasi infrastruktur, sedangkan 90% itu swasta dan 5% BUMN. Tanpa adanya kesiapan pemerintah daerah atau pemangku daerah hal itu akan sulit diimplementasikan,” jelasnya.

Untuk menunjang UUCK tersebut, lanjut Asdep Ferry, diperkuat juga dengan adanya Bidang Usaha Prioritas sebagaimana Perpres No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Penanaman Usaha Modal, dengan kriteria di antaranya Padat modal & padat karya, Teknologi tinggi, Industri pionir, Orientasi ekspor, serta Orientasi R&D dan inovasi.

“Nah untuk bidang usaha prioritas di Sumsel ini sendiri mungkin seperti jalan tol trans Sumatera. Tadi dijelaskan oleh pihak ATR/ BPN mengenai isu tanah dan isu pembiayaan pembebasan tanah serta konstruksi jalan tol itu sendiri, terutama di tol trans Sumatera bagian selatan. Ini semua sedang kita koordinasikan,” jelasnya.

Baca juga:  Sarasehan Parenting & Wisata Seni Dharma Wanita Persatuan Kemenko Bidang Kemaritiman, di Bale Seni Barli, Bandung

Sejauh ini, lanjut Asdep Ferry, tanggapan dari daerah cukup baik, hanya saja ditemukan beberapa kendala seperti sumber daya manusia (SDM) yang harus ditingkatkan dan yang lebih penting juga adalah sistem informasi dan teknologi, mengingat saat ini aspek perizinan dilaksanakan secara online, jadi dibutuhkan SDM, informasi dan teknologi yang tepat.

“Setelah pertemuan ini, kita akan memantau apa yang sudah kita bahas tadi bisa diimplementasikan apa tidak, paling tidak pemantauan dilakukan dengan melakukan komunikasi dengan pihak-pihak di daerah terutama kepada Kepala Dinas Penanamam Modal dan hal ini akan dilakukan lagi di daerah lain, karena sekarang levelnya masih memahami UUCK itu sendiri seperti apa, ini sifatnya berkelanjutan dan akan kami koordinasi lagi di daerah lain,” pungkasnya.

Sementara itu, mengenai Jalan Tol Trans Sumatera, Direktur Bina Pengadaan dan Pencadangan Tanah Kementerian ATR/BPN Nurhadi Putra menambahkan bahwa Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Hal itu sesuai dengan Amanat UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Baca juga:  Menko Luhut Sambut Raja dan Ratu Belanda di Bandara Silangit

“Tujuan UUCK antara lain untuk melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila,” jelasnya.

Menambahkan mengenai tol trans Sumatera, Direktur Jalan Bebas Hambatan Kementerian PUPR Budi Harimawan yang juga hadir di lokasi mengungkapkan adapun pembagian pentahapan Trans Sumatera itu sendiri dibagi menjadi 4 (empat) tahap dengan tahap pertama Ruas Operasi dan Ruas Konstruksi, Ruas Rencana PPJT,  Ruas Backbone Lanjutan serta Ruas Feeder Sudah PPJT dan Ruas Feeder Belum PPJT.

“Dengan total ruas mencapai 2.828 km,” pungkasnya.

 

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel