Penguatan Implementasi Reformasi Birokrasi

Perkuat Area Penataan dan Penguatan Organisasi, Kemenko Kemaritiman Gelar Rapat Evaluasi Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

Oleh 16 Agu 2019 Agustus 27th, 2019 Tidak ada komentar
Perkuat Area Penataan dan Penguatan Organisasi, Kemenko Kemaritiman Gelar Rapat Koordinasi
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

Maritim-Jakarta, Guna melakukan evaluasi penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk memenuhi 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi, khususnya pada ‘Area Penataan dan Penguatan Organisasi’ serta ‘Area Penataan Sistem Manajemen SDM’. Kemenko Bidang Kemaritiman Gelar Rapat Koordinasi Evaluasi Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman di Bogor pada 15 – 16 Agustus 2019.

Sekretaris Kemenko Bidang Kemaritiman, Agus Purwoto menyatakan dalam arahannya, penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja dimaksudkan untuk menghindari tumpang tindih tugas dan fungsi masing-masing unit kerja, sehingga diperlukan ketajaman dalam merumuskan. Selain itu, Analisis jabatan dan analisis beban kerja ini digunakan sebagai bahan untuk perkuatan kelembagaan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sehingga diharapkan dapat memberikan hasil yang maksimal.

“Peserta rapat agar fokus pada kepentingan bersama dan tidak mementingkan pada ego sektoral pada saat merumuskan analisis jabatan dan analisis beban kerja,” ujar Sesmenko Agus saat membuka Rakor.

Adapun, menurut Kepala Biro Hukum Kemenko Bidang Kemaritiman, sekaligus pemimpin Rakor, Budi Purwanto menyatakan, penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja ini perlu keterlibatan secara aktif dari seluruh unit kerja terkait dengan dipimpin langsung oleh pimpinan Unit Eselon I agar mendapatkan data dan informasi yang komprehensif serta menumbuhkan rasa tanggung jawab masing-masing unit kerja. Hasil evaluasi analisis jabatan akan menjadi bahan rapat koordinasi Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang telah ditetapkan berdasarkan SK Menteri Koordinator Nomor 117 Tahun 2019 tentang Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

“Setelah dilakukan finalisasi dari Tim Analisis dan Evaluasi Jabatan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja akan segera disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara untuk dilakukan verifikasi,” ujar Kabiro Budi.

Sementara itu, Direktur Pengadaan dan Kepangkatan BKN yang didampingi oleh Kepala Bidang Penyusunan Standarisasi Jabatan BKN dan Kepala Bidang Perencanaan Kebutuhan Pegawai BKN, menyatakan dalam arahannya, bahwa, telah disampaikan pentingnya penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 pasal 5 yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Selain itu, hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebutuhan pegawai pada Kementerian/Lembaga serta untuk merencanakan pola karier pegawai Kementerian/Lembaga. Idealnya analisis jabatan dan analisis beban kerja disusun sebelum penyusunan kebutuhan/formasi pegawai sesuai Arah Kebijakan Penetapan Kebutuhan/Formasi PNS Tahun 2019 Badan Kepegawaian Negara telah menetapkan mekanisme dan alur yang harus dilalui oleh setiap Kementerian/Lembaga pengusul.

Adapun prioritas usulan kebutuhan pegawai ASN tahun 2019-2020 lebih diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga telah ditetapkan dalam Program Wajib dan Program Prioritas. Yaitu, Kesehatan, Pendidikan, Penanggulangan Kemiskinan dan Program Prioritas yaitu, Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Poros Maritim, Pembangunan Ketahanan Energi, Pembangunan Ketahanan Pangan serta, Evaluasi penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja akan dilakukan pada, Jabatan Struktural sebanyak 142 Jabatan yaitu, Jabatan Pelaksana sebanyak 61 Jabatan dengan jumlah pejabat 97 Orang, Jabatan Fungsional sebanyak 20 Jabatan dengan jumlah pejabat 65 Orang.

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel