HeadlineArtikelPenguatan Implementasi Reformasi BirokrasiSiaran Pers

Perkuat Komitmen Pelayanan Informasi Publik, PPID Kemenko Marves gelar Workshop Pemutakhiran DIP dan DIK 2021

Dibaca: 19 Oleh Kamis, 12 Agustus 2021Tidak ada komentar
WhatsApp Image 2021 08 12 at 12.19.34 PM
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

No.SP-503/HUM/ROKOM/SET.MARVES/VIII/2021

Marves, Jakarta – Dalam rangka mengedepankan Keterbukaan Informasi Publik sebagai badan publik dan mengedepankan akuntabilitas serta transparansi informasi terhadap publik, Biro Komunikasi selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kemenko Marves menyelenggarakan Workshop Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) pada Kamis (12-08-2021).

“Sebagai badan publik, kita wajib menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, proporsional, dan sederhana,” buka Kepala Biro Komunikasi Andreas Dipi Patria. Sekaligus menjalankan amanat Undang-undang No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kemenko Marves terus berupaya untuk mewujudkan hal tersebut dan tiap unit kerja yang ada diharapkan mampu bahu-membahu demi mengedepankan hal ini.

Daftar Informasi Publik dan Informasi yang Dikecualikan merupakan dua unsur yang begitu penting dalam mengelola keterbukaan informasi publik. Klasifikasi informasi publik ini harus dipahami mendalam oleh tiap unit kerja khususnya sebagai penyedia informasi publik, “Klasifikasi ini penting agar kita mampu berhati-hati dalam melayani permohonan informasi, jangan sampai kita terkena sengketa informasi,” imbuh Karo Andreas.

Baca juga:  Peluncuran Penjaminan Kredit Modal Kerja Usaha Kecil dan Menengah (UMKM)

Penyelenggaraan Workshop ini merupakan bentuk upaya bagi penyedia informasi publik untuk secara berkala memastikan informasi yang tersedia bagi publik adalah informasi yang terbaru,faktual dan relevan, “Daftar Informasi yang Dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum,” tambah Khairul Hidayati, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat. Menurutnya, klasifikasi ini didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila informasi tersebut diberikan kepada masyarakat, sehingga sebagai badan penyedia publik kita tentu harus memikirkan berbagai faktor yang ada dengan seksama.

Memahami klasifikasi yang ada antara informasi yang dikecualikan dengan yang tidak harus dipelajari dengan komprehensif, agar di satu sisi kita mampu menjalankan transparansi publik dengan maksimal, tetapi tetap mampu menjaga informasi yang memang belum waktunya untuk disebarluaskan, tambahnya.

Dengan dilaksanakannya workshop ini diharapkan dapat memperkuat komitmen Kemenko Marves untuk selalu menghadirkan pelayanan informasi publik yang terbaik dan memberikan kontribusi positif bagi keterbukaan informasi publik.

Dalam sesi workshop ini, PPID Utama Kemenko Marves turut mengundang Fathul Ulum, Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat. Menurut Fathul, tiap unit kerja harus mampu mengklasifikasikan informasi terkait substansinya dengan seksama, dengan mengedepankan kaidah-kaidah keterbukaan informasi publik sesuai dengan undang-undang yang berlaku, “Tim PPID Kemenko Marves yang telah terbentuk harus terus dijaga dan membutuhkan komunikasi yang baik tiap unitnya, agar tidak menimbulkan konsekuensi yang besar apalagi menimbulkan sengketa informasi,” ujarnya.

Baca juga:  Menko Luhut Buka Eksibisi Ulos

Workshop ini diikuti oleh seluruh unit kerja lingkup Kemenko Marves yang merupakan PPID Pelaksana agar dapat bersama-sama mengedepankan keterbukaan informasi publik. Diharapkan, workshop ini dapat terus membantu dan menambah pengetahuan bagi seluruh unit kerja lingkup Kemenko Marves untuk menyediakan informasi publik dengan aktual dan efisien, serta mampu menjadi pelayan publik yang bertanggung jawab.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel