Berita

Perkuat Pengelolaan Persidangan, Kemenko Marves Adakan Rakor

Dibaca: 21 Oleh Kamis, 3 Juni 2021Tidak ada komentar
Perkuat Pengelolaan Persidangan, Kemenko Marves Adakan Rakor
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

No.SP-351/HUM/ROKOM/SET.MARVES/V/2021

Marves-Bogor, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) melalui Biro Perencanaan mengadakan Rapat Koordinasi Pengelolaan Persidangan Kemenko Marves (03-06-2021).

“Kalau melihat business processnya, rapat koordinasi yang difasilitasi oleh bagian persidangan dapat berlanjut kepada pelaksanaan rapat kabinet,” terang Kepala Biro Perencanaan, Arif Rahman pada pembukaan rapat.

Menurutnya hal tersebut disebabkan ada beberapa pembahasan yang belum mencapai kesepakatan pada rapat koordinasi tingkat menteri yang dipimpin oleh Menko Marves atau pun, dapat pula disebabkan adanya pembahasan yang membutuhkan arahan langsung Presiden RI.

“Kami terus mengawal bahkan sampai dilaksanakan di Sekretariat Kabinet (Setkab) bagaimana poin-poin atau hasil yang risalah dari sidang kabinet tersebut,” terang Karo Arif.

Terkait dengan pelaksanaan rapat koordinasi pengelolaan persidangan tersebut, Kepala Bagian Persidangan, Laode Aulia Rahman Hakim, mengatakan,

“Pada dasarnya ada beberapa hal yang ingin kami bahas, kami juga sekaligus melakukan perbandingan atau benchmark ke Setkab terutama pada penyelenggaraan rapat kabinet,” jelas Kabag Hakim.

Baca juga:  Menko Luhut Rapat Dengan PT. Pembari

Dirinya menjelaskan bahwa bagian persidangan Kemenko Marves telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait dengan penulisan risalah, yaitu dengan menuliskan arahan Menko Marves, laporan dan atau usulan para Menteri terkait, serta masukan-masukan dari pejabat yang mewakili Menteri.

“Di Setkab juga mereka lebih ringkas dengan hanya memasukan arahan Presiden dan arahan Wakil Presiden” tambahnya.

Pelaksanaan persidangan di Setkab sendiri, menurut Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan Setkab, Sjahriarti Rohmah, umumnya dilaksanakan dalam waktu yang singkat.

“Dalam menginformasikan kepada pejabat dengan tusi persidangan di masing-masing Kementerian/Lembaga terkait pelaksanaan Rapat Kabinet maupun Rapat Terbatas memang kesannya mendadak ya. Tapi kami menyampaikan informasi tersebut, begitu mendapatkan arahan,” jelas Asdep Sjahriati.

Dirinya menjelaskan persiapan tersebut bisa dalam hitungan jam, begitu pun dengan bagian persidangan di masing-masing K/L menurutnya juga pasti bekerja dalam hitungan lebih singkat dalam mempersiapkan materi paparan untuk rapat dengan Presiden RI.

Setali tiga uang dengan pernyataan Asdep Sjahriarti, Karo Arif mengatakan,

“Ini merupakan bagian dari alur mekanisme apabila ada pelaksanaan rapat koordinasi. Semua pihak bergerak mengolah bahan, kemudian kedeputian terkait dan kami di Biro Perencanaan mengawal untuk pelaksanaan,” terangnya.

Baca juga:  Menko Luhut : Pemerintah Berkomitmen Perkuat Pelatihan Vokasi

Dirinya menambahkan bahwa Menko dan Sesmenko Marves telah mengarahkan agar Bagian Persidangan menyiapkan laporan poin-poin dari hasil Sidang Kabinet dan atau Rapat Terbatas. Laporan tersebut nantinya akan disampaikan kepada para pejabat eselon I di lingkup Kemenko Marves.

Persidangan Pada Masa Pandemi

“Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2020, disebutkan bahwa bagian persidangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi fasilitasi dan pelaksanaan penyiapan bahan persidangan, perumusan, laporan, serta pemantauan hasil persidangan” terang Kepala Biro Perencanaan, Arif Rahman.

Menurut Karo Arif, dari tugasnya tersebut terlihat bahwa tanggung jawab tugas bagian persidangan pada pra atau sebelum pelaksanakan acara, pada saat acara, dan juga seusai pelaksanaan suatu acara persidangan.

“Masa pandemi seperti saat ini tentu dukungan sarana prasarana dan juga ketersedian informasi teknologi jaringan internet sangat sangat diperlukan dan menjadi suatu keharusan,” ucapnya.

Dirinya menambahkan bahwa pada masa pandemi covid-19, frekuenasi pelaksanaan rapat koordinasi lebih banya dibandingkan sebelum pandemi. Menurutnya, berdasarkan komunikasi dengan bagian persidangan Kemenko lainnya, hal serupa juga terjadi.

Baca juga:  Guna Dorong Penguatan Reformasi Birokrasi Usai Perubahan SOTK, Kemenko Bidang Kemaritiman Selenggarakan Bimtek Penyusunan Peta Proses Bisnis dan SOP

“Kalau sebelum pandemi kan kita lebih banyak rapat tatap muka, setelah pandemi ini lebih banyak rapat yang daring” sambung Kabag Hakim.

Menurut Kabag Hakim, pelaksanaan rapat virtual terasa lebih efektif karena lebih efisien karena dapat cepat dilaksanakan untuk kemudian diputuskan, sementara adanya kendala teknis dalam rapat daring masih dapat diantisipasi dan diperbaiki.

Biro Komunikasi

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel