Berita DeputiFotoDeputi 4

Perkuat Penyelesaian Program Kerja, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Melaksanakan Rapat Kerja Tahun 2020

Dibaca: 70 Oleh Minggu, 8 November 2020Tidak ada komentar
Perkuat Penyelesaian Program Kerja, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Melaksanakan Rapat Kerja Tahun 2020
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

Marves – Bali, Untuk memantapkan, mengevaluasi kinerja sekaligus konsolidasi pelaksanaan kegiatan hingga akhir tahun 2020, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan melakukan Rapat Kerja Tahun 2020 di Ubud, Bali pada 5 – 8 November 2020.

Dalam event ini hadir secara daring narasumber utama mantan Menteri Lingkungan Hidup dan juga Menteri Eksplorasi Laut Ir. Sarwono Kusumaatmadja serta Menko Bidang Kemaritiman pertama Dr. Ir. Indroyono Soesilo M.Sc yang memberikan pembekalan kepada jajaran pimpinan dan staf lingkup Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, khususnya yang terkait tantangan pengelolaan lingkungan dan industri kehutanan dalam konteks kebijakan nasional. Narasumber lain yang juga hadir adalah Kepala BIro Perencanaan Arif Rahman dan Inspektur Ajum Muhtar yang menyampaikan hal-hal penting yang perlu dipersiapkan terkait Pelaporan Kinerja Akhir Tahun.

Pada rapat ini dibahas terkait program arahan yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi kepada Deputi Koordinasi Bidang Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan. “Program arahan dari Menko Luhut kepada kita adalah Food Estate Sumatera Utara, Taman Sains dan Teknologi Herbal, Nilai Ekonomi Karbon, Percepatan Pengendalaian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum, Pengelolaan Mangrove, Implementasi Refuse Derived Fuel, dan Integrated Solid Waste Management,” ungkap Deputi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Nani Hendiarti kepada seluruh peserta rapat.

Hal penting yang diangkat oleh kedua narasumber utama meliputi tiga hal. Pertama kebijakan yang dikeluarkan hendaknya bersifat enabling regulation yang artinya bertujuan untuk memberdayakan, bukan membatasi dari potensi pengelolaan lingkungan hidup yang kita miliki. Kedua untuk konteks kehutanan, potensi Hutan Tanaman Energi untuk target bauran energi agar bisa segera diwujudkan karena potensinya cukup besar. Yang terakhir terkait dengan carbon trade, asosiasi pengusaha hutan sudah siap memulai dan hanya tinggal menunggu regulasinya. Potensi revenue dari carbon trade ini mencapai 33 Milyar Dolar dengan Investasi sebesar 7 Milyar Dollar dimana hal ini sangat menjanjikan.

Baca juga:  Menko Luhut Rapat dengan METI Jepang di Kempinski Jakarta

Program yang dikawal oleh Asisten Deputi Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan adalah, terlaksananya pelepasan kawasan hutan untuk TORA, perhutanan sosial dalam aspek pemberian akses kelola kawasan hutan oleh masyarakat dan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat, serta pemulihan lahan gambut dan degradasi lahan.

Program yang dikawal oleh Asisten Deputi Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan adalah peningkatan manfaat dan kontribusi ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkelanjutan, serta meningkatkan pemanfaat dari sumber daya hutan dan lingkungan itu sendiri. Program ini berkaitan dengan mendorong pengembangan jasa lingkungan, terbentuknya hutan tanaman energi, dan juga pembinaan secara langsung terhadap industri kayu.

Program berikutnya yang dikawal langsung oleh Asisten Deputi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam adalah pemantauan kualitas air otomatis, normalisasi dan peningkatan kapasitas aliran sungai, serta pemulihan 4 Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berada pada status kritis. Selain itu, program yang berada langsung pada pengawasannya adalah terkait konservasi sumber daya alam termasuk juga danau.

Baca juga:  Implementasikan Reformasi Birokrasi, Biro Hukum Susun Permenko Pedoman SOP

Pada Asisten Deputi Pengelolaan Sampah dan Limbah, program yang dikawal langsung adalah efektifitas penanganan sampah di Indonesia, penanganan sampah laut, penanganan pengelolaan limbah B3 medis, dan penanganan kerusakan lingkungan. Salah satu teknologi dalam penanganan sampah yang telah dilakukan adalah adanya program RDF atau Refuse-Derived Fuel yang telah dimulai implementasinya di beberapa daerah di Indonesia.

Asisten Deputi Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan mengawal isu isu kelautan terkait perubahan iklim khususnya terkait adaptasi dan coastal resilience/ketahanan pesisir, adaptasi dan mitigasi amblesan tanah di wilayah pesisir Indonesia, penanganan tumpahan minyak, penguatan dan pengembangan sistem informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami, pencegahan dan penanggulangan Karhutla, serta Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).

Pada Rapat Koordinasi ini, disampaikan oleh Sekretariat Deputi bahwa akan dilakukan evaluasi kinerja, penyelesaian dokumen perencanaan, penyelesaian laporan kinerja dan kegiatan serta penyelesaian tugas tugas lainnya yang diberikan. Melalui rapat ini pula seluruh program dari tiap Asisten Deputi dipantau dan dibahas secara langsung terkait perkembangan pekerjaan program, serta kendala dan juga rekomendasi dan tindak lanjut dari setiap program. Untuk mendukung pencapaian program ini telah dilakukan rapat koordinasi maupun tinjauan langsung ke lapangan bersama Kementerian dan Lembaga terkait.

Baca juga:  Kolase Fenomena Gerhana Matahari Total 2016

“Target yang perlu kita capai dari seluruh program Kedeputian adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 66.95, pertumbuhan PDB kehutanan sebesar 1%, capaian pada luas perhutanan sosial sebesar 125.000 Ha, persentase target nilai ekspor produk industri hasil hutan kayu mencapai 80%, nilai peningkatan kualitas sumber daya air sebesar 55.1, tingkat efektifitas penanganan sampah mencapai 50.48%, dan indeks resiko bencana atau IRB kurang dari 144,” ungkap Deputi Nani Hendiarti.

Dalam rangkaian Rapat Kerja ini juga dilakukan kunjungan lapangan ke dua lokasi. Lokasi pertama adalah Balai Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan Regional Jawa Bali dan Nusa Tenggara yang bertanggungjawab dalam mengelola kawaan mangrove. Pada kunjungan ini juga dilakukan dialog untuk mengetahui perkembangan dari program rehabilitasi mangrove serta hal-hal apa yang masih diperlukan untuk peningkatan ke depan.

Lokasi kunjungan kedua adalah Lembaga Konservasi Satwa Bali Zoo yang berlokasi di Gianyar. Dalam kunjungan yang langsung dipimpin oleh Ibu Deputi Nani, didiskusikan dengan intens dampak-dampak yang dialami oleh lembaga konservasi satwa pada masa pandemi Covid19 dan langkah-langkah yang perlu diambil agar kegiatan konservasi satwa bisa bertahan hingga melewati masa pandemi ini.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

 

Perkuat Penyelesaian Program Kerja, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Melaksanakan Rapat Kerja Tahun 2020

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel