BeritaBerita DeputiDeputi 4Siaran Pers

Perpres Nilai Ekonomi Karbon Ditetapkan, Pemerintah Segera Siapkan Peraturan Turunannya

Dibaca: 78 Oleh Jumat, 26 November 2021Tidak ada komentar
WhatsApp Image 2021 11 26 at 8.20.59 PM
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

No.SP-765/HUM/ROKOM/SET.MARVES/XI/2021

Marves-Jakarta, Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional telah disahkan pada tanggal 29 Oktober 2021. Sebagai tindak lanjut, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi menyelenggarakan Rapat Koordinasi Komite Pengarah yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk membahas percepatan implementasi Perpres NEK dan penyusunan peraturan turunannya pada hari Senin (22–11–2021).

Perpres ini sangat penting karena menjadikan Indonesia memberikan kontribusi dalam penanggulangan perubahan iklim berbasis pasar (market) di tingkat global untuk menuju pemulihan ekonomi yang berkelanjutan sehingga diperlukan adanya percepatan dalam implementasinya.

Pada rapat koordinasi tersebut disepakati bahwa penyelesaian peraturan turunan Perpres NEK pada tahun 2021 dan diperlukan Tim Kecil untuk merumuskan narasi sosialisasi dan menyiapkan regulasi turunan dalam kegiatan konsinyiring.

Selanjutnya Konsinyering dilakukan guna menindaklanjuti arahan Bapak Menko Marves dalam Rapat Koordinasi Komite Pengarah.

Baca juga:  Upaya Ketahanan Pangan Pada program Food Estate Dengan Mengoptimalisasi Lahan Gambut di Wilayah Kalimantan Tengah

Konsinyiring Menyiapkan Regulasi Turunan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 dilaksanakan selama 2 hari dari hari Selasa hingga Rabu (23 s.d 24–11–2021) di Hotel Borobudur.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Nani Hendiarti menyampaikan bahwa tujuan dari konsinyering ini adalah untuk penyamaan pemahaman tentang intisari Perpres No 98 Tahun 2021, penyiapan peraturan turunan untuk masing-masing substansi dan koordinasi, serta penyusunan konsep narasi tunggal senagai bahan untuk sosialisasi dan penyusunaan rencana pelaksanaan sosialisasi.

Dalam kesempatan tersebut turut serta hadir Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Sekretaris Jenderal Kemenperin, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi KESDM, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan, Staf Khusus Menteri Bidang Ekonomi dan Investasi Kemenko Marves, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Kemenkeu, Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kemendag, dan perwakilan dari Kementerian/Lembaga lainnya, serta pakar.
Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Laksmi Dewanthi menuturkan bahwa pencapaian penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon di Indonesia membutuhkan kerja sama dan dukungan semua pihak.

Baca juga:  Penyederhanaan Legalitas Produk Inovasi Perikanan Tingkatkan Daya Saing

Konsinyering menghasilkan beberapa tindak lanjut yang disepakati bersama yakni perlu segera diselesaikan peraturan turunan dari Perpres No. 98 Tahun 2021, penyusunan responsi publik yang sudah diidentifikasi, penyiapan bahan sosialisasi dan pelaksanaan sosialisasi kepada K/L, Pemda, dunia usaha dan masyarakat, serta policy exercise masing-masing K/L khususnya yang mengampu NDC.

Hasil tersebut kemudian dilaporkan dalam agenda lunch meeting yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Keuangan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Perdagangan dan perwakilan dari Menteri Dalam Negeri pada hari Rabu (24-11-2021). Dalam kesempatan tersebut menghasilkan komitmen untuk menyelesaikan aturan turunan dan satu kata-langkah dalam implementasinya.

Dengan diadakannya serangkaian kegiatan ini diharapkan tercapai cita-cita besar Indonesia yakni dapat mencapai target NDC dengan adanya inovasi-inovasi instrumen kebijakan. Penetapan Perpres tentang Nilai Ekonomi Karbon ini merupakan tonggak penting dalam menetapkan arah kebijakan Indonesia menuju target NDC 2030 dan Net Zero Emission 2060 atau lebih cepat sebagai bagian dari ikhtiar menuju Indonesia Emas tahun 2045.

Baca juga:  Menko Rizal Bentuk Badan Otorita untuk Kawasan Pariwisata Danau Toba

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel