Berita DeputiDeputi 3

Pimpin Rakor dengan Maluku Utara, Menko Luhut Tegaskan Pentingnya Dampak Kesejahteraan dalam Pembangunan Infrastruktur Wilayah

Dibaca: 15 Oleh Rabu, 2 Juni 2021Tidak ada komentar
Pimpin Rakor dengan Maluku Utara, Menko Luhut Tegaskan Pentingnya Dampak Kesejahteraan dalam Pembangunan Infrastruktur Wilayah
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

No.SP-346/HUM/ROKOM/SET.MARVES/V/2021

Marves – Jakarta, “Pembangunan infrastruktur harus mampu meningkatkan perekonomian masyarakat,” ucap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan saat memimpin Rapat Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Provinsi Maluku Utara pada Rabu (02-06-2021) secara virtual. Hadir dalam rakor ini antara lain Mendagri Tito Karnavian, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, Menteri KP Wahyu Trenggono, Menhub Budi Karya, Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba. Dalam rakor tersebut, Menko Luhut didampingi oleh Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Ayodhia Kalake dan Asisten Deputi (Asdep) Infrastruktur Pengembangan Wilayah Djoko Hartoyo.

Sejauh ini, infrastruktur pelayanan dasar di Maluku Utara pun belum memadai dan merata, mulai dari akses internet, daya saing wilayah, ketersediaan jalan sebagai infrastruktur penunjang konektivitas, hingga daya ungkit transportasi antarwilayah. Langkah nyata pun perlu dilakukan untuk mewujudkan visi Maluku Utara sejahtera. “Maluku Utara sudah dibentuk menjadi provinsi sejak tahun 1999 dan sejak saat itu Sofifi menjadi ibukotanya,” sebut Mendagri Tito Karnavian dalam kesempatan yang sama.

Pengembangan Kota Baru Sofifi termasuk dalam major project amanat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Ibukota Sofifi sebagai pusat kegiatan skala provinsi seharusnya berfungsi sebagai kawasan perkantoran, baik pemerintahan maupun non pemerintahan, kawasan komersil skala kota, dan kota jasa. Selain itu, Ibukota Sofifi juga menjadi simpul transportasi regional dengan moda dan jaringan smart infrastructure yang terpadu, termasuk sebagai pintu masuk utama transportasi laut di Maluku Utara. “Pembangunan infrastruktur perumahan dan infrastruktur dasar juga diperlukan supaya Ibukota Sofifi tidak bergantung ke wilayah lain, seperti ke Halmahera,” tegas Menko Luhut.

Baca juga:  Pengembangan Geopark Nasional Raja Ampat Terus Dikawal Oleh Kemenko Marves

Hal lain yang dibahas dalam rakor tersebut adalah Program Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri Teluk Weda dan Kawasan Industri Pulau Obi. Kawasan Industri Teluk Weda sendiri dibangun di lahan seluas 8.000 hektar dan pada tahun 2022 nanti melibatkan 19.300 orang sebagai upaya program padat karya. Di sisi lain, Kawasan Industri Pulau Obi memiliki luas 12.000 hektar dan saat ini sudah menggunakan tenaga 9.800 pekerja. “Kedua kawasan ini mengolah dan memproduksi besi, nikel, dan prekursor baterai listrik dan diperkirakan nantinya nilai investasinya bisa sampai USD 23 miliar,” ujar Menko Luhut. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil pun menambahkan bahwa inisiatif swasta di kedua kawasan ini besar sehingga perlu didukung pengimplementasiannya supaya dapat beroperasi secara signifikan.

Topik lain yang dibahas dalam rakor tersebut adalah soal infrastruktur pendukung pariwisata di Morotai. “Kalau soal transportasi saya rasa sudah baik. Morotai sudah punya bandara peninggalan Jepang dan secara proaktif sudah memanfaatkan Tol Laut secara optimal,” sebut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Baca juga:  Suar Kemaritiman Edisi 10 November 2018

Menyambung, Menteri Kelautan dan Perikanan Trenggono pun menyebutkan bahwa produksi ikan Tuna dan Cakalang di Morotai ini besar sehingga pembuatan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) disana akan mampu meningkatkan jumlah produksi ikan, meninggikan harga ikan, dan menambah devisa negara.

Sedangkan soal destinasi pariwisatanya, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesodibjo menyebutkan bahwa nantinya Morotai akan dijadikan sebagai lokasi wisata yang ramah lingkungan dengan amenitas yang tahan gempa.

Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba menyatakan bahwa Morotai termasuk dalam 10 DPP (Destinasi Pariwisata Prioritas) yang dalam pengembangannya akan difasilitasi untuk meningkatkan kontribusi nilai tambah dan devisa pariwisata. “Untuk mewujudkannya, kami masih perlu mengembangkan akomodasi, yacht marina, pusat edukasi dan pelatihan pariwisata, serta fasilitas watersports (olahraga air), pungkas Gubernur Abdul.

Beberapa usulan pembangunan infrastruktur konektivitas pun menjadi fokus pembahasan rapat. Hal ini mencakup pembangunan Jalan Lintas Maluku Utara di Pulau Obi, Jalan Lintas Maluku di Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu, pembangunan jembatan Temadore (Ternate, Maitara, dan Tidore), tujuh pelabuhan angkutan penyeberangan baru (Wasile Utara, Gane Barat Selatan, Jikotamo, Wayaloar, Sulabesi Timur, Mangoli Barat, dan Taliabu Timur Selatan), serta lima bandar udara baru (Loleo, Gane Barat Selatan, Obi, Mangoli, Taliabu).

Baca juga:  Videografis Fokus Percepatan Infrastruktur Pariwisata Danau Toba

Selain empat pembahasan yang sudah disebutkan, rakor juga menyinggung update progres Tol Laut yang melalui trayek di Maluku Utara. Sejauh ini, trayek H-2 sepanjang 2.149 kilometer, trayek T-10 sepanjang 2.940 kilometer, dan trayek T-15 sepanjang 2.607 sedang dalam proses pengerjaan. Muatan balik pada Trayek T-10 dan T-15 masing-masingnya sebesar 51 persen dan 76 persen, sedangkan trayek H-2 masih membutuhkan konsolidasi. “Kita akan lakukan tactical floor game untuk tuntaskan ini,” tegas Menko Luhut.

Menutup rapat, Menko Luhut memberikan arahan agar nantinya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merencanakan dan melakukan pembangunan supaya dilakukan secara terencana, terkontrol, dan efisien. Selain itu, Menko Luhut pun mengimbau dukungan dari seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur di Maluku Utara untuk senantiasa menggunakan produk dalam negeri, termasuk penggunaan Aspal Buton dan juga dukungan untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBL BB) sebagai kendaraan operasional kantor maupun transportasi umum.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel