BeritaFoto

Pimpin Rakornas Lima DPSP, Menko Luhut Ingin Ada Pemerataan Perekonomian

Dibaca: 156 Oleh Rabu, 1 Desember 2021Tidak ada komentar
31F1B0E8 3887 4BAF AB0F 380157F774CB
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

SIARAN PERS
No.SP-780/HUM/ROKOM/SET.MARVES/XII/2021

Marves – Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Luhut B. Pandjaitan, kembali memimpin Rapat Koordinasi Nasional Pengembangan Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (Rakornas Lima DPSP), yang merupakan rakornas kedua sejak tahun 2020. Acara tersebut diadakan pada Rabu (1-12-2021). Di tahun 2021 ini, rakornas mengangkat tema “Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Transformasi dan Pengembangan Pariwisata Berkualitas secara Berkelanjutan”.

Tema tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan pariwisata dan pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19. “Kita harus mampu mewujudkan pariwisata yang berkualitas dengan mengedepankan kepentingan bersama. Kita harus bekerja sama-sama, terlebih masih ada beberapa isu yang memerlukan perhatian pemerintah,” beber Menko Luhut membuka rakornas secara resmi.

Beberapa isu yang dimaksud, mencakup penyelesaian lahan, terpusatnya lokasi wisata yang dikunjungi mancanegara, serta pengelolaan lokasi wisata di Danau Toba, Likupang, Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo.

Presiden RI Joko Widodo telah memberikan arahan agar DPSP diberikan dukungan secara penuh dan kini sudah dilakukan berbagai macam pembangunan. “Sektor pariwisata pun membutuhkan dukungan transportasi dan kemudahan akses, yang mana saat ini masih kami upayakan,” ungkap Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi dalam kesempatan yang sama.

Baca juga:  Luncurkan Peta Mangrove Nasional, Menko Luhut: Ini Jadi Basis Data Aksi Rehabilitasi

Menambahkan, Menteri Parekraf Sandiaga Salahuddin Uno yang bergabung secara virtual, menjelaskan bahwa pemerintah ingin memberikan kemudahan dan kenyamanan saat wisatawan berkunjung. “Oleh sebab itu, kita perlu meningkatkan kualitas destinasi pariwisata menggunakan konsep kerja sama pentahelix, yang mencakup bidang akademik, media, pemerintahan, komunitas, dan bisnis,” sebutnya. Hal ini mencakup beberapa aspek, seperti pengembangan destinasi, pemberdayaan masyarakat dan SDM, pengembangan industri dan investasi, pengembangan promosi, product development dan event, serta pengembangan ekonomi kreatif.

“Kita harus kerja nyata dan buktikan kalau kita bisa buat pariwisata yang berkualitas,” tegas Menko Luhut.  Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa bila DPSP berhasil diwujudkan akan berpengaruh besar bagi Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, percepatan pembangunan dan pemerataan perekonomian perlu memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan atau dengan kata lain dilakukan berlandaskan prinsip eco-tourism.

Dalam rakornas ini, diperkenalkanlah soal aplikasi untuk monitoring proyek DPSP bernama Tomps. Sekarang pemantauan dapat dilakukan secara digital. “Kami mengedepankan kemudahan dalam mengelola proyek melalui supervisi daring,” beber Direktur Enterprise dan Business Service  PT Telkom, Edi Witjara.

Baca juga:  Deputi Ridwan: Konsep Besar Pemerintah Adalah Pembukaan Keterisolasian dan Mengangkat Status Mentawai Dari Daerah Tertinggal

Menutup rakornas, Menko Luhut menegaskan kembali akan perlunya kerja tim yang baik dan kompak agar Indoneaia mampu menjadi negara yang luar biasa. “Eksekusi itu kuncinya. Saya minta semua dilakukan secara detil,” pinta Menko Luhut. Para pihak pun sepakat akan bekerja sama untuk menyukseskan pengembangan lima DPSP, termasuk mengenai jumlah penduduk yang tervaksinasi dan jumlah infrastruktur kesehatan.

Turut hadir dalam rakornas hybrid adalah Menteri Kesehatan, Menteri Desa PDTT, Menteri Kesehatan, Menteri Investasi, Menteri ATR/BPN secara daring, Menteri BUMN secara daring, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Gubernur Sulawesi Utara, Gubernur Jawa Tengah, Wakil Gubernur Sumatera Utara, Wakil Gubernur NTB, Staf Ahli Gubernur NTT, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, perwakilan dari Kemenkeu, Kemensetneg, Setkab, Kemendikburistek, Kominfo, KKP, Bank Indonesia, jajaran Pemerintah Daerah, pengelola badan otorita, BUMN dan ekosistem digital.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

 

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel