Berita DeputiDeputi 2

Plt Deputi Koordinasi Sumber Daya Maritim: Pentingnya Menyusun Rancangan Kebijakan dan Rancangan Rekomendasi Kebijakan Berkualitas

Dibaca: 79 Oleh Selasa, 7 Desember 2021Tidak ada komentar
WhatsApp Image 2021 12 07 at 10.12.01 AM 2
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

SIARAN PERS

No.SP-783/HUM/ROKOM/SET.MARVES/XII/2021

Marves – Bogor, Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Jodi Mahardi, mengatakan bahwa sangat penting untuk mempelajari lebih dalam mengenai bagaimana menyusun rancangan kebijakan dan rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas. Pasalnya hal ini merupakan wujud dari kinerja lembaga atau instansi yang baik, termasuk di internal Kemenko Marves.

“Karena keluaran kinerja yang kita hasilkan ini akan menentukan dan berkontribusi terhadap pengelolaan sumber daya maritim kedepan, guna menjamin keberlanjutan sumber daya, kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan negara,” kata Jodi secara virtual saat membuka Pertemuan dalam rangka Penyusunan Rancangan Kebijakan dan  Rekomendasi Kebijakan lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Tahun 2021 di Bogor, Jumat (3-12-2021).

Jodi menjelaskan berdasarkan Permenko No. 2 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Marves, telah ditetapkan tugas Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim adalah menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang sumber daya maritim.

Baca juga:  Menko Luhut: "Pembangunan di Indonesia untuk Mengembangkan Ekonomi dan Mempererat Kesatuan"

Adapun keluaran atau output dari pelaksanaan tugas tersebut adalah Rancangan Kebijakan atau Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang kemudian akan ditetapkan sebagai Kebijakan, dan akan digunakan oleh mitra kerja Kemenko Marves dalam mencapai target sesuai arahan RPJMN dan Non-RPJMN.

“RPJMN 2020-2024 terdiri atas IKU dan target dalam Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional, Proyek Prioritas Strategis yang terdiri atas beberapa Proyek Prioritas dari K/L yang terlibat, Kegiatan Prioritas Kelautan dan Perikanan dalam Pembangunan Kewilayahan, dan Output kegiatan Prioritas Nasional,” bebernya.

Sedangkan Non-RPJMN, sambung dia, terdiri atas Direktif Presiden, Arahan Menteri, dan kegiatan lanjutan existing yang terseleksi. Karena itu, ia menekankan  pentingnya pertemuan ini dilaksanakan.

Pada Permenko No. 12 Tahun 2018 Tentang Standar Keluaran Kebijakan, pasal 19 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal kewenangan penerbitan kebijakan ada pada Presiden atau pada K/L terkait, Menteri Koordinator menyampaikan rekomendasi kebijakan kepada Presiden atau Kementerian/Lembaga terkait. “Dan ayat 3, rekomendasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat disertai Rancangan Kebijakan dan/atau Rancangan Keputusan,” jelasnya.

Baca juga:  Menko Luhut Vidcon Rakor Percepatan Perizinan Vaksin Sinovac Bulk dan Novavax

Dia juga menyampaikan bahwa Rancangan Kebijakan dan Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang menjadi keluaran Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim tahun 2021, telah tertuang pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) yang telah disepakati dan ditandatangani oleh seluruh jajaran Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim pada 7 Januari 2021.

“Merujuk kepada dokumen PK Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Tahun 2021, terdapat 13 rancangan kebijakan dan 5 rancangan rekomendasi kebijakan, yang hampir 90 persen targetnya harus selesai pada Desember 2021 ini, dan sebagian kecil telah selesai pada triwulan III kemarin,” imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Kedeputian (Sesdep) Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Elvi Wijayanti menyampaikan apresiasinya atas kehadiran pihak-pihak terkait.

“Terima kasih sudah hadir, baik secara daring maupun luring untuk mendukung dan menyukseskan kegiatan pada hari ini,” kata Elvi dalam kesempatan yang sama.

Menyambung pernyataan Plt Deputi Jodi, Sesdep Elvi menyampaikan bahwa dalam kegiatan ini akan dilakukan simulasi penyusunan rancangan kebijakan dan rancangan rekomendasi kebijakan. “Ini  sesuai dengan perjanjian kinerja yang sudah secara bersama-sama disusun pada 7 Januari lalu,” ujarnya.

Baca juga:  Suar Kemaritiman Edisi 9 November 2018

Mengacu pada hal tersebut, ia menilai perlu dilakukan penyusun rancangan kebijakan dan rancangan rekomendasi kebijakan.

“Untuk kedua hal itu, kita perlu membuat  dokumen pelaporan kinerja 2021. Mudah-mudahan ini saat yang tepat, kita diingatkan baik dan benar secara proper untuk rancangan kebijakan dan rancangan rekomendasi kebijakan. Ini tentunya tetap relevan untuk saat ini dan ke depan,” lanjutnya.

Dalam kegiatan ini, hadir dua orang narasumber secara virtual yakni Kepala Bagian Akuntabilitas Kinerja Biro Perencanaan Kemenko Marves Yetri Fermila dan Dosen Senior Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik UGM Bevaola Kusumasari. Kedua narasumber itu memaparkan materi terkait bagaimana cara membuat atau menyusun rancangan kebijakan dan rancangan rekomendasi kebijakan yang baik, benar, serta berkualitas.

Para pemateri dan peserta yang hadir dalam kesempatan ini melakukan diskusi yang disambung dengan simulasi pembuatan dan penyusunan rancangan kebijakan dan rancangan rekomendasi kebijakan.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel