Berita

Potensi Perikanan Budidaya Kepiting Terkendala Aturan

Oleh 21 Sep 2018 September 23rd, 2018 Tidak ada komentar
Potensi Perikanan Budidaya Kepiting Terkendala Aturan
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

Maritim – Bogor, Dengan meningkatnya jumlah kebutuhan konsumsi kepiting saat ini, pembudidayaan kepiting menjadi keharusan. Pengontrolan budidaya kepiting rajungan merupakan kewajiban pemerintah pusat dan daerah agar nelayan tidak hanya bergantung kepada kepiting alam saja. Namun demikian, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomer 1/2015 yang direvisi menjadi Permen KP 56/2016 membuat budidaya kepiting tidak bergeliat. Pasalnya, peraturan tersebut lebih tepat untuk diterapkan pada sektor perikanan tangkap, tetapi bila akan diterapkan pada sektor budidaya, aturan itu harus direvisi.

Oleh karena itu, Kemenko Bidang Kemaritiman melalui kedeputian Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa menginisiasi sebuah seminar nasional tentang Pengelolaan Hasil Budidaya Kepiting (scyllap spp) dan Rajungan Berkelanjutan. Seminar yang dibuka oleh Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Agung Kuswandono ini diadakan di Bogor, Jumat (21-9-2018).

“Pembudidayaan kepiting rajungan secara berkelanjutan juga perlu mendapat perhatian agar kepiting tersebut di alam dapat dijaga esksistensinya sehingga mensejahterakan nelayan dan masyarakat,” ujar dia. Metode ini, sambung Deputi Agung menjadi sangat penting. Menurutnya, penangkapan kepiting beserta telurnya secara terus menerus dari alam akan menyebabkan jumlah kepiting habis dalam waktu singkat. “Untuk itu budidaya diperlukan agar kita bisa mengelolanya menjadi industri baru yang dapat mensejahterakan nelayan dan masyarakat”, tegasnya saat membuka acara Seminar Nasional Pengelolaan Hasil Budidaya Kepiting dan Rajungan Berkelanjutan.

Lebih jauh, seminar ini tujuan utamanya adalah untuk mengumpulkan masukan dari akademisi, pengusaha, dinas kelautan perikanan dan pemda-pemda se-Indonesia untuk membicaran tentang eksploitasi kepiting. “Agenda utama kita adalah untuk menerima masukan mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penangkapan dan budidaya kepiting, rajungan serta lobster,” jelas Deputi Agung.

Di tempat yang sama, Asisten Deputi Bidang sumber Daya Hayati Andri Wahyono menambahkan para pembudidaya sudah sering kali memberikan usulan. Namun, usulan tersebut belum mendapatkan respon yang signifikan. “ Kita berharap dari seminar ini akan muncul rekomendasi untuk pemerintah,” jelasnya.

 

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel