Maritim - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI

Presiden Joko Widodo teken Peraturan Presiden tentang Kebijakan Kelautan Indonesia

By 23 Feb 2017 02:44 Artikel
Posisi Strategis Indonesia

Jakarta, — Kebijakan kelautan nasional  menjadi hal yang penting sebagai salah satu langkah  mewujudkan cita-cita “Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia”. Pembahasan panjang kebijakan kelautan (National Ocean Policy) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sejak tahun 2015 akhirnya mendapat persetujuan presiden. Presiden Joko Widodo  mengesahkan National Ocean Policy melalui Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. Kabar ini disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Hukum dan Perjanjian Maritim Budi Purwanto melalui pesan singkat, Rabu (22/02/2017).

Dalam kesempatan yang sama Budi Purwanto juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi terhadap draf kebijakan kelautan ini sejak tahun 2015 hingga  disahkan oleh presiden .

“Harapan saya, (Perpres No.16 tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia) segera sosialisasi untuk mendapatkan pemahaman yang sama, serta ditindaklanjuti oleh kementerian dan lembaga terkait agar masyarakat mendapatkan manfaat dari kebijakan kelautan Indonesia yang sudah dikeluarkan pemerintah Republik Indonesia”, pungkasnya. ***

perpres 16-2017 ttg kebijakan kelautan indonesia-1
lampiran 1 perpres 16 th 2017-1
Lampiran II Perpres 16 th 2017-1

 

 

POS TERKAIT
Filter by
Post Page
Foto Siaran Pers Berita Deputi Artikel Berita Reformasi Birokrasi
Sort by
Menko Luhut Buka Eksibisi Ulos
2018-09-19 15:15
Biro Informasi dan Hukum

1

Menko Luhut Menerima Kwarda Pramuka di Kantor Maritim
2018-09-18 13:03
Biro Informasi dan Hukum

1

Lebih dekat dengan Hari Habitat
2018-09-15 23:11
Biro Informasi dan Hukum

1

Kerja Bersama Menjaga Kelestarian Danau Toba
2018-09-14 14:33
Biro Informasi dan Hukum

1

Kirim Komentar/Pertanyaan

Presiden Joko Widodo teken Peraturan Presiden tentang Kebijakan Kelautan Indonesia