Visi dan Misi

Kementerian Bidang Kemaritiman Republik Indonesia mendukung visi Presiden untuk:

  • Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Misi yang dijalankannya adalah:

  • Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.

Tugas dan Fungsi

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mempunyai tugas:

  • Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian  urusan Kementerian dalam penyelenggaraan Pemerintahan di bidang Kemaritiman.

Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menyelenggarakan fungsi :

  • Koordinasi dan  sinkronisasi  perumusan,  penetapan dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Kemaritiman.
  • Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian / Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Kemaritiman.
  • Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
  • Sinkronisasi dan koordinasi kebijakan penguatan negara maritim, dan pengelolaan sumber daya maritim.
  • Koordinasi kebijakan  pembangunan  sarana  dan prasarana Kemaritiman.
  • Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
  • Pengawasan atas pelaksanaan tugas di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan
  • Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Program Kerja

 Agenda prioritas Pemerintah di bidang kemaritiman adalah:

  • Mengamankan kepentingan dan keamanan maritim Indonesia, khususnya batas negara, kedaulatan maritim, dan sumber daya alam.
  • Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsabangsa Asia lainnya dengan membangun 10 pelabuhan baru dan merenovasi yang lama.

Kemenko Maritim juga akan mendukung agar kebijakan politik luar negeri di bidang kemaritiman dapat dilaksanakan, yaitu mengedepankan identitas Indonesia sebagai negara kepulauan (archipelagic state) dalam pelaksanaan diplomasi dan membangun keriasama internasional. Politik luar negeri yang mencerminkan identitas negara kepulauan ini diwujudkan melalui 5 (lima) agenda aksi:

  • Diplomasi maritim untuk mempercepat penyelesaian permasalahan perbatasan Indonesia, termasuk perbatasan darat, dengan 10 negara tetangga Indonesia;
  • Menjamin integritas wilayah NKRI, kedaulatan maritim dan keamanan/kesejahteraan pulau-pulau terdepan;
  • Mengamankan sumberdaya alam dan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE);
  • Mengintensifkan diplomasi pertahanan, dan;
  • Meredam rivalitas maritim di antara negara-negara besar dan mendorong penyelesaian sengketa teritorial di kawasan.

Isu Prioritas yang Menjadi Kebijakan Kemenko Bidang Maritim dan Sumber Daya di Kementerian yang dikoordinasikan:

  • Energi baru terbarukan konversi energi.
  • PPPD-L (2000 MW PLTU Batang).
  • Kontrak karya Freeport.
  • Pengembangan di Blok Masela.
  • Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pembangkit dan Refinery (Batang, Kaltim).
  • Hilirisasi hasil Riset Maritim termasuk hasil Riset Energi baru terbarukan.
  • Dwelling Time.
  • Galangan Kapal.
  • Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) industri maritim (KEK Lhoksuemawe dan Sorong).
  • Pembangunan dan revitalisasi pelabuhan.
  • Penguatan jejaring inovasi untuk mendukung tol laut.
  • Pembangunan angkutan massal cepat di 20 kota.
  • Pembangunan rel kereta api (Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi) 3258 km.
  • Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Tanjung Lesung dan Morotai belum beroperasi secara maksimal.
  • Pengelolaan transportasi udara navigasi udara dan organisasi penerbangan sipil internasional (ICAO).
  • Kereta api cepat Jkt – Sby dan Kalimantan.
  • Jalan tol dalam kota Bandung.
  • Kawasan konservasi perairan.
  • Rehabilitasi kerusakan lingkungan pesisir dan lautan fishing policy – IUUF.
  • UU 32 / 2014 tentang kelautan.
  • Perikanan tangkap dan budidaya.
  • Tata ruang laut.
  • Peningkatan kualitas SDM Kemaritiman.
  • Tata niaga garam.
  • Pusat riset Blue Carbon.
  • Tata kelola BMKT.
  • Bebas visa kunjungan wisata.
  • Perijinan yacht.
  • Percepatan pembangunan infrastruktur Marina.
  • Percepatan pembangunan infrastruktur kawasan ekonomi khusus pariwisata, 7+3 kawasan strategis pariwisata nasional (Toba, Bromo, Yogja, Kepulauan Seribu, Bangka Belitung, Wakatobi, Tanjung Lesung, Morotai dan Mandalika).
  • Masalah Perbatasan dengan 9 negara tetangga.
  • Kekuatan Indonesia di Indian – Ocean Rim Association (IORA) 2015 – 2017.
  • National Ocean Policy.
  • Penguatan karakter budaya bahari.
  • Pengembangan destinasi wisata Great Jakarta.
  • Dewan Air Nasional.
  • Pengurangan waktu perijinan kabel bawah laut.