Maritim - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI

Program BBM Satu Harga Sebagai Perwujudan Energi Berkeadilan

Peninjaun ke PLTS Daruba

Maritim – Jakarta, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman diwakili Asisten Deputi Sumber Daya Energi, Mineral Dan Non Konvensional Amalyos Chan didampingi perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, BAPPENAS, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sekretariat Kabinet, Pembangkit Listrik Negara dan Pertamina mengadakan peninjauan ke lokasi pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) dan Depo BBM Satu Harga di Morotai, Maluku Utara, Rabu (25/4).

Dalam agenda ini merupakan rangkaian program pemerintah untuk menciptakan keadilan dalam BBM satu harga. Program BBM satu harga menjadi satu capaian upaya dalam mewujudkan energi berkeadilan. “Ini juga menjadi bukti bahwa pemerintah hadir untuk memberikan keadilan pada wilayah-wilayah Tertinggal, Terpencil dan Terluar (3T) yang ada di Indonesia,” ujar Amalyos saat ditemui di sela kunjungannya. Sementara, ditemui di kediamannya Bupati  Morotai Benny Laos menjelaskan, harga minyak tanah dapat mencapai 6.000 – 7.000 rupiah perliter, sedangkan untuk premium dan solar dapat mencapai 12.000 rupiah perliter. Ia juga memaparkan, ini terjadi dikarenakan jalur distribusi dan alasan regulasi pemerintah untuk kesejahteraan rakyat.Adapun, distribusi dan kuota peragen yang dibentuk oleh pihak Pertamina harus terkontrol dengan baik, supaya distribusinya sampai kepada masyarakat.

Saat ini, keagenan BBM untuk Pulau Morotai berada di Tobelo, sedangkan di Morotai hanya ada sub agen. Menurut Bupati saat ini kondisi keagenan BBM di Pulau Morotai dapat terpenuhi, akan tetapi permasalahannya ada pada distribusi dan kuotanya harus dinaikkan. Dirinya juga menyarankan agar para agen lokal dapat berkoordinasi dan membantu perihal distribusi kuota sampai ke pengguna akhir di masyarakat.

“Kita akan bereskan permasalahan alur distribusi pertamina, untuk alasan-alasan regulasi kan tidak ada, regulasi pemerintah pasti bertujuan untuk kesejahteraan rakyat juga.” Tegas Asdep Amalyos.

Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT)

Pada saat kunjungan Kemenko Kemaritiman, Bupati Morotai menyampaikan keinginannya perihal penunjukan operasionalisasi SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan). Amalyos menjelaskan sesuai tugas pokok dari Kementerian Koordinator Kemarituman, Amalyos mengatakan bahwa kami akan terus berupaya memfasilitasi kepentingan para pihak tersebut melalui fungsi koordinasi, sinkronisasi serta pengendalian pelaksanaan suatu kebijakan. “Kami akan koordinasikan dengan KKP dahulu untuk pengelolaan secara terintegrasi karena hal tersebut itu ada prosedurnya, dan KKP sendiri sudah merencanakan pengelolaannya secara terintegrasi dengan pengelola SKPT (Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu) yang rencananya akan dikerjasamakan dengan PERINDO (Perum Perikanan Indonesia), ” ujarnya. Perihal usulan Bupati terkait dengan penunjukan agen langsung dari Bupati, Asdep Amalyos menegaskan meminta Pertamina untuk mempertimbangkan usulan tersebut dengan tetap mengacu pada prosedur yang berlaku di Pertamina serta akan dibahas dalam rapat yang diagendakan pada tanggal 7 Mei di Kantor Bupati Morotai. “Kami akan terus berupaya mengkoordinasikan dengan Kementerian dan Lembaga bersama pihak-pihak terkait lainnya, selama hal tersebut berada dalam kerangka aturan yamg berlaku serta tidak melanggar hukum, maka kami akan terus dorong. Artinya kami akan mediasi itu semua, dan kami sudah ada task force Kami akan pantau itu semua. Dan akan kami selesaikan secara bersama – sama melalui task force tersebut,” lanjutnya.

Perihal tentang pengoperasian yang terkendala, Amalyos menyampaikan bahwa prinsip PLN adalah menyanggupi dan memenuhi kebutuhan baik untuk SKPT saat ini maupun kedepannya yang berkaitan dengan rencana pengembangan atau eskpansinya sampai dengan intergrasi keseluruhan.

Kesiapan PLN dalam penyediaan listrik tidak menjadi masalah, dikarenakan kapasitas yang ada untuk keseluruhan Morotai masih mencukupi. Dalam hal ini Bupati tidak mempermasalahan soal kapasitas listrik, dikarenakan masih dibawah kemampuan daya suplai PLN yang ada. SKPT hanya membutuhkan sekitar 600KV, akan tetapi dalam pengembangan ekspansinya diperkirakan hanya membutuhkan hingga 2 MW.

Pembangunan Depo BBM Satu Harga

Amalyos menjelaskan, bahwa Depo BBM tidak membutuhkan tambahan listrik yang banyak, dan pihak PLN menyanggupi hal tersebut. Dirinya meminta agar tidak ada lagi kegiatan menjual dengan cara manual, selain itu juga meminta pembangunan Depo BBM dapat memenuhi standar keamanan dan keselamatan migas yang berlaku.

“Pertamina harus bisa menyelesaikan pembanguan Depo BBM Satu Harga untuk 170 titik. Jadi pada akhir tahun 2019, 170 titik lokasi tersebut harus selesai dan itu sesuai Instruksi Presiden,” ungkapnya.

Dirinya juga menyarankan pada Bupati Kepulauan Morotai untuk sebaiknya mempunyai rincian data yang spesifik terkait dengan usulan-usulan baik mengenai tambahan daya listrik maupun tambahan kuota, untuk solar ataupun premium. Rincian yang spesifik tersebut meliputi berapa hal yaitu, kebutuhan BBM untuk transportasinya, kebutuhan nelayan dan kebutuhan industri yang harus dipenuhi.

Ditambahkan pula oleh Amalyos apabila SPBN beroperasi, Depo BBM satu harga di desa Bere Bere dikhususkan untuk melayani masyarakat dan transportasi umum saja. Sedangkan SPBN yang ada pada SKPT digunakan untuk memenuhi kebutuhan nelayan .

“Saya mengharapkan SPBN beropersi untuk melayani nelayan di Morotai, sementara Depo BBM satu harga di Desa Bere Bere tidak lagi dibebani untuk memenuhi kebutuhan nelayan tapi untuk angkutan umum serta kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.***

Kirim Komentar/Pertanyaan

Verifikasi CAPTCHA *

Program BBM Satu Harga Sebagai Perwujudan Energi Berkeadilan