Berita DeputiDeputi 5

Program Work From Bali, Upaya Pemerintah Jaga Keseimbangan  Antara Pertumbuhan Ekonomi Bali dan Pengendalian Covid-19

Dibaca: 60 Oleh Minggu, 23 Mei 2021Tidak ada komentar
Program Work From Bali, Upaya Pemerintah Jaga Keseimbangan  Antara Pertumbuhan Ekonomi Bali dan Pengendalian Covid-19
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

Marves – Jakarta, “Program Work From Bali ini telah dibahas sejak beberapa bulan lalu, dan bukan menjadi satu-satunya program pemerintah dalam mengembalikan perekonomian Bali. Pada program ini, kita berupaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan penanganan Covid-19,” buka Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Odo R.M. Manuhutu dalam Konferensi Pers Virtual Program Work From Bali (WFB) pada Sabtu (22-05-2021).

Menurutnya, pemerintah melihat di Bali  banyak hotel yang beroperasi dengan kapasitas minimum hunian, hanya 10 persen. “Ini berarti untuk bayar gaji tidak cukup, bayar listrik tidak cukup, untuk maintenance pun tidak cukup. Sementara agar hotel bisa membayar maintenance paling tidak occupancy rate-nya harus 30-40 persen,” sambung Deputi Odo.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho mengatakan bahwa perekonomian Bali memang saat ini masih sangat bergantung dengan pariwisata, dan tidak hanya menyangkut wisatawan namun juga dengan UMKM, restoran dan pertanian. Berdasarkan riset, hanya Bali provinsi yang selama tahun 2020 mulai kuartal satu hingga kuartal empat semuanya negatif, sementara provinsi lain mulai pulih.

Baca juga:  Kab. Buol Jadi Lokasi Model Percontohan Tambak Udang, Pemerintah Ubah Pola Produksi Tradisional ke Semi Intensif

“Riset kami mengatakan bahwa kontribusi PDRB Bali adalah 52-56 persen tergantung dari pariwisata. Seperti halnya kereta api, lokomotif Bali itu memang pariwisata. Tahun lalu, kita lihat dari 34 provinsi di Indonesia, Bali yang paling tertekan dengan pertumbuhan ekonomi minus 9.31 persen year on year (yoy),” jelasnya.

Sebagai upaya pemulihan perekonomian Provinsi Bali, selain menggencarkan program Work From Bali, pemerintah juga tengah mencanangkan transformasi dan diversifikasi perekonomian Provinsi Bali agar ke depannya Provinsi Bali tidak sepenuhnya bergantung hanya kepada sektor pariwisata.

Terkait dengan mekanisme pelaksanaan WFB bagi tujuh kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Kemenko Marves, Kepala Biro Komunikasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) Vinsensius Jemadu menjelaskan bahwa dibutuhkan suatu kebijakan terkait kuota, sehingga Aparatur Sipil Negara (ASN) secara bergantian atau bergelombang hingga akhir tahun melakukan WFB.

Menyambung, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Putu Astawa menggarisbawahi bagaimana sektor pariwisata Bali saat ini memiliki peranan yang sangat strategis dalam menampung jumlah tenaga kerja hingga jutaan. Di samping itu, penurunan pendapatan tersebar hingga ke industri kerajinan, pertanian, UMKM, dan berdampak langsung ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak hotel dan restoran.

Baca juga:  Menko Luhut Menerima Paparan South China Sea.

“Untuk mendatangkan 17,5 juta wisatawan Bali di masa pandemi Covid-19 ini tentu akan berat. Namun, program WFB ini setidaknya akan bisa menumbuhkan semangat dan optimisme para pekerja wisata,” seru Kadisparda Putu.

Direktur Operasi dan Inovasi Bisnis Indonesia Tourism Destination Corporation (ITDC) Arie Prasetyo menjelaskan bahwa Nusa Dua dipilih sebagai lokasi WFB sebab Nusa Dua adalah kawasan yang mudah diawasi dan dikontrol dengan adanya sistem single management.

“Kami sudah melakukan upaya untuk memastikan bahwa Nusa Dua aman dan menerapkan protokol kesehatan. Sejauh ini, kami telah melakukan vaksinasi pada tidak kurang dari 8.671 pekerja pariwisata di Nusa Dua, yang sudah di vaksinasi tahap pertama dan sedang berjalan vaksinasi tahap kedua. Serta sudah 1.541 yang divaksinasi tahap dua, meliputi karyawan dan pekerja tidak langsung seperti pedagang asongan dan pemilik usaha lainnya di kawasan Nusa Dua,” jelasnya.

“Program WFB ini akan melibatkan puluhan hotel, lebih dari 500 UMKM, puluhan travel agent, ratusan pekerja pariwisata dan event organizer. Hanya dengan kebijakan ini semuanya akan mulai bergerak dan bekerja, toko-toko yang tadinya tutup akan buka lagi,” pungkas Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali Ida Bagus Agung Partha Adnyana.

Baca juga:  Suar Kemaritiman Edisi 5 Oktober 2018

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel