HeadlineBerita

Rakor Pengembangan Wilayah dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Provinsi Sumbar, Menko Luhut: Jangan Ada Proyek yang Terbengkalai

Dibaca: 38 Oleh Selasa, 16 Maret 2021Tidak ada komentar
Rakor Pengembangan Wilayah dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Provinsi Sumbar, Menko Luhut: Jangan Ada Proyek yang Terbengkalai
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

Siaran Pers

No.SP-169/HUM/ROKOM/SET.MARVES/III/2021

Marves – Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan Wilayah dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Provinsi Sumatera Barat bersama sejumlah menteri dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Jakarta, Senin (15-03-2021). Ada enam topik yang dibahas dalam Rakor ini untuk diperbaharui kemajuan dan segera ditindaklanjuti pelaksanaanya.

“Update pembangunan yang sudah dilaksanakan, usulan pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan irigasi dan normalisasi sungai, usulan kapal antarpulau kawasan ekonomi khusus, usulan pengembangan food estate, dan usulan sarana kesehatan,” kata Menko Luhut dalam pembukaannya.

Menko Luhut mengatakan terkait pengembangan wilayah dan percepatan pembangunan infrastruktur di Sumbar, kini timnya sudah meninjau ke lapangan dan sudah mengkomunikasikannya untuk menuntaskan semua persoalan yang ada di lapangan selama ini. Selain itu semua pembangunan yang sudah dilaksanakan akan terus dan tetap dipantau secara berkala.

”Saya kira Sumbar selama berpuluh-puluh tahun belum pernah menikmati itu. Jadi zaman Pak Jokowi ini kita betul-betul mengupayakan supaya pembangunan relatif lebih merata,” ungkapnya.

Dia menjelaskan bahwa terkait usulan pembangunan jalan dan jembatan, gubernur dan para bupati di Sumbar pasti sudah sadar dan peduli akan pentingnya fasilitas infrastruktur tersebut untuk segera direalisasikan. Begitu juga pemerintah pusat dalam hal ini ada di bawah kewenangan berbagai kementerian seperti Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan lainnya.

Baca juga:  Bantuan 40 Ton Alat Kesehatan untuk Penanganan Covid-19 Tiba di Indonesia Dini Hari Nanti

Selain itu, saat ini usulan pembangunan irigasi dan normalisasi sungai ini sudah ada dan banyak. Karena itu, Menko Luhut pun meminta Pemprov Sumbar dan kepala daerah untuk memperhatikan ini secara seksama agar segera dapat dilaksanakan programnya.

”Ini nanti juga ujung-ujungnya untuk pertanian. Terus terang kalau enggak ada air, juga enggak bisa apa-apa juga. Karena itu masalah ini menjadi sangat penting,” jelasnya.

Di samping itu, Menko Luhut juga menyampaikan untuk pengadaan kapal untuk antarpulau pada kawasan ekonomi khusus atau KEK perlu ditingkatkan, misalnya menyediakan jenis-jenis kapal ukuran 300-500 GT (gross tonnage). Untuk kawasan food estate, kata dia, kini sudah diusulkan dan akan dilihat perkembangannya serta melihat sejauh mana kemampuan dari pemerintah daerah.

”Sehingga dengan demikian ini harus kita fokuskan entah satu atau dua (program) dan sudah harus selesai sebelum tahun 2024. Kita tidak ingin ada proyek terbengkalai, karena itu kami dan tim akan mengecek. Jadi enggak omong-omong doang,” ujarnya.

Lebih jauh dalam arahannya, Menko Luhut juga meminta Provinisi Sumbar dalam pelaksanaan proyek yang akan dijalankan agar tetap menggunakan produk dalam negeri, misalnya penggunaan Aspal Buton dalam pembangunan jalan. Bahkan Kementerian PUPR pun telah didorong untuk itu dan sudah menggunakan Aspal Buton pada pengerjaan jalan yang ada saat ini yakni sepanjang lebih dari 1.200 KM.

Baca juga:  Menko Luhut Bertemu Dengan Adam Bohler dan Tadashi Maeda

”Kemudian penggunaan kendaraan listrik, penggunaan pada kendaraan umum juga kita dorong dan tolong siapkan dari sekarang dan melakukan koordinasi di daerah dan kami, karena itu menjadi program nasional,” tegas Menko Luhut.

Pada rakor ini Menko Luhut pun meminta semua pihak untuk mendukung dan mengerahkan kemampuan guna membantu pengembangan wilayah dan percepatan pembangunan infrastruktur di Sumbar, baik kementerian lembaga (K/L), terutama Pemprov Sumbar. Ia juga menekankan setiap pelaksanaan program harus berbasis data dan tentunya melibatkan pihak kampus atau universitas dalam merumuskan sebuah perencanaan pembangunan.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah menyampaikan bahwa pihaknya sepenuhnya siap dan akan bekerja keras untuk merealisasikan pengembangan wilayah dan percepatan pembangunan infrastruktur di daerahnya. Hal ini ia sampaikan setelah mendengarkan arahan langsung dari Menko Luhut dan para menteri serta pemangku kepentingan lainnya dalam rakor.

”Kaitannya dengan Pak Menteri ATR/BPN, untuk tol kita sudah rapat tiga kali untuk penyelesaiannnya dan secara bertahap akan melihat ini. Mudah-mudahan pertengan tahun ini masalah tanah akan diselesaikan,” kata Mahyeldi.

Mahyeldi menyampaikan bahwa terkait dengan pengelolaan tata ruang juga menjadi perhatian dan akan diprioritaskan dalam pelaksanaannya. Karena itu, dalam rangka pengembangan wilayah dan percepatan pembangunan infrastruktur di Sumbar, pihaknya meminta arahan dan masukan dari Kementerian ATR/BPN supaya pengelolaan tata ruang menjadi lebih baik.

Baca juga:  Kemenko Marves Dukung Percepatan Penataan Ekosistem Logistik Nasional

”Kaitan dengan perhubungan, insya allah kita akan koordinasikan dengan Kota Padang, kita akan mengoptimalkan pembangunannya. Terkait Danau Maninjau, kita sudah melakukan beberapa upaya, pertama keramba yang dulu berjumlah 17 ribu dan sekarang tinggal 12 ribu, sudah lima ribu yang kita tata,” ungkapnya.

Pada rakor ini, secara garis besar Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi menyatakan pihaknya sudah siap untuk menindaklanjuti arahan Menko Luhut dan para menteri yang sudah memberikan masukan dan dukungan kepada Pemprov Sumbar untuk merealisasikan program yang telah dicanangkan.

Adapun Rakor Pengembangan Wilayah dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Provinsi Sumatera Barat secara virtual ini diikuti oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, perwakilan Kementerian PPN/Bappenas, Kemendagri, Kementerian KLHK, dan lainnya.

Pada kesempatan ini, para menteri dan pemangku kepentingan lainnya menyatakan siap mendukung Pengembangan Wilayah dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan kewenangan dan tupoksi yang dimiliki. Di samping itu, mereka juga meminta kepada Pemprov Sumbar untuk terus berkomunikasi dan berkoordinasi menyampaikan kendala dan kemajuan pada program atau proyek yang akan dikerjakan maupun yang sudah berjalan.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kamaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel