BeritaFotoSiaran Pers

Rakor Pengembangan Wilayah dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Sumatera Utara

Dibaca: 95 Oleh Kamis, 25 Maret 2021Tidak ada komentar
Rakor Pengembangan Wilayah dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Sumatera Utara
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

SIARAN PERS
No.SP-193/HUM/ROKOM /SET.MARVES/III/2021

Marves – Jakarta, “Pembangunan infrastruktur itu tidak mudah, tetapi memerlukan keseriusan dan kerja keras,” buka Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan Wilayah dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Provinsi Sumatera Utara, Rabu (24-03-2021). Dalam rakor ini, Menko Luhut didampingi oleh Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Ayodhia Kalake.

Dalam rapat ini, dibahas tentang enam usulan pembangunan infrastruktur. Pertama, harga gas di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei sebagai wujud implementasi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 89K/10/MEM/2020 tentang Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri. “Ini sudah bermasalah sejak lama sehingga diperlukan keseragaman harga gas agar seluruh tenant dapat memperoleh harga yang sama dan meningkatkan nilai kompetitif kawasan,” beber Menko Luhut.

Selain itu, diperlukan pula percepatan pembangunan infrastruktur pendukung kawasan seperti jalan tol, kereta api, dan pelabuhan Kuala Tanjung. “Gas seharga enam dolar sudah berlaku di Sei Mangkei berdasarkan rekomendasi industri dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi,” ungkap Menteri ESDM Arifin Tasrif.

Baca juga:  Menko Luhut Vidcon Meeting dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Menteri Pertanian

Kedua, Kawasan Industri Kuala Tanjung seluas 1.128 hektar memerlukan pemberian insentif berupa kemudahan pengelolaan pasokan energi, limbah, dan air; ketersediaan dan kualitas prasarana transportasi; kemudahan perizinan investor; dan kebijakan tarif kompetitif dalam penyediaan gas industri Kuala Tanjung.

Ketiga, Jalan Tol Tebing Tinggi-Kisaran Jo Kawasan Industri Kuala Tanjung dan KEK Sei Mangkei yang saat ini masih dalam proses konstruksi on progress. Jalan Tol ini dibangun guna mendukung konektivitas antara sentra industri pengolahan di Kuala Tanjung dan KEK Sei Mangke dengan pusat kegiatan di sepanjang Pantai Timur Sumatera. Pengusulan pintu keluar dan masuk tol pun akan dibuat langsung ke dalam Kawasan KEK Sei Mangkei dan Kuala Tanjung untuk menghindari pungutan liar dan menjaga kondisi jalan arteri.

Keempat, kereta api (KA) Kuala Tanjung dan KEK Sei Mangkei sepanjang 21,5 kilometer yang konstruksinya telah selesai dan siap dioperasikan, tetapi beberapa bidang masih memerlukan pengamanan khusus dan ruas KA Binjau-Besitang membutuhkan pekerjaan sistem persinyalan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berharap agar moda transportasi ini dapat segera menjadi alternatif bagi masyarakat sekitar.

Baca juga:  Menko Maritim Luhut B. Pandjaitan memimpin Rapat Koordinasi tentang Indonesia-Africa Forum 2018

Kelima, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah mengirimkan Surat Nomor 522/6630/2020 tanggal 7 September 2020 perihal usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan untuk pembangunan food estate dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan pembangunan kebun raya di Kabupaten Humbang Hasundutan. Bupati Tapanuli Utara dan Bupati Pakpak Bharat juga telah mengirimkan surat sejenis kepada Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Total luas food estate di empat kabupaten, yaitu Humbang Hasundutan, Pakpak Bharat, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara adalah sekitar 61.042 hektar. “Semua komoditi pertanian bisa ditanam di Sumatera Utara dan kami sebenarnya ingin menonjolkan pertanian rakyat,” sebut Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam rakor.

Keenam, Toba Caldera Resort yang terletak di Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba yang memerlukan kepastian insentif yang akan diberikan oleh pemerintah. Luas lokasi ini adalah 386,72 hektar yang akan menjadi lokasi wisata alam, wisata budaya, wisata rekreasi, wisata komunitas. “Salah satu infrastruktur dasar telah dibangun, yaitu akses jalan primer sepanjang 7,2 kilometer. Meskipun begitu, masih perlu percepatan pembangunan infrastruktur dasar lainnya, seperti air baku, pengolahan air limbah, listrik, dan lainnya,” sebut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno.

Baca juga:  Rakor Percepatan Gerakan Budaya Bersih dan Senyum di Balai Kota Surabaya

Dari keenam usulan pembangunan infrastruktur, Gubernur Sumatera Utara  Edy Rahmayadi berharap agar seluruhnya dapat segera dibangun dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Terkait kendala yang dihadapi di lapangan, diperlukan percepatan penyelesaian yang diusahakan oleh pemerintah daerah yang didukung oleh pemerintah pusat.

Menutup rakor tersebut, Menko Luhut berpesan agar para pihak terkait senantiasa menggunakan produk dalam negeri dalam berbagai proyek pembangunan. “Yang saya maksud di sini mencakup penggunaan Aspal Buton dalam pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, juga penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, baik sebagai kendaraan angkutan umum maupun kendaraan operasional kantor,” sebut Menko Luhut. Selain itu, Menko Luhut juga mengajak seluruh pihak untuk mulai mengembangkan dan menggunakan energi terbarukan.

Sebagai informasi, rakor ini juga dihadiri oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Bupati Humbang Hasundutan, Bupati Simalungun, Bupati Toba, Walikota Medan, Walikota Tebing Tinggi, Bupati Deli Serdang, Bupati Asahan, dan lain-lain

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel