Berita DeputiBeritaDeputi 2

Rapat Koordinasi Lintas Kementerian, Menko Luhut Ungkap Pentingnya Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Indonesia

Dibaca: 50 Oleh Senin, 11 Januari 2021Januari 28th, 2021Tidak ada komentar
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

SIARAN PERS

No.SP-10/HUM/ROKOM/SET.MARVES/I/2021

Marves – Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menggelar rapat koordinasi (Rakor) lintas kementerian secara virtual guna membahas program pengelolaan ekosistem mangrove nasional, Jakarta, Senin (11-01-2021). Program pengelolaan menyangkut lingkungan dan mangrove ini dinilai sangat penting apalagi sudah dibahas bersama Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.

“Setelah kemarin diterima presiden bahwa usulan Bu Siti (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan), bahwa mangrove masuk kepada peatland (lahan gambut) itu menjadi satu dan itu (jumlah) menjadi besar,” kata Menko Luhut dalam rapat koordinasi.

Menko Luhut mengungkapkan bahwa Rakor perdana ini bertujuan untuk mengoordinasikan semua lini di instansi pemerintahan terkait program pengelolaan ekosistem mangrove nasional di Indonesia. Hal ini juga merupakan tindak lanjut rapat kerja menteri sebelumnya mengenai pengelolaan ekosistem mangrove dan keberadaan mangrove sendiri saat ini sudah menjadi perhatian berbagai negara di dunia.

Menurut Menko Luhut keberadaan mengrove memiliki sejumlah manfaat dan kontribusi positif bagi Indonesia, terutama dalam mengurangi emisi yang persentasenya mencapai 30-31 persen secara tahunan dari pengelolan lahan yang dilakukan selama ini. “Kedua, nilai karbon tiga giga ton untuk seluruh mangrove di Indonesia, ini angka yang sangat besar sekali. Ketiga pelindung daratan dari angin kencang akibat dari perubahan iklim, ini sudah kita lihat waktu itu dari beberapa bencana tsunami di Palu. Kelima, ekowisata dan produk turunannya,” ungkapnya.

Pengelolaan mangrove, ungkap Menko Luhut sangat penting bagi Indonesia. Sebab apa yang dikerjakan selama ini seperti di wilayah Brebes, Provinsi Jawa Tengah, manfaatnya sudah dapat dirasakan. Karena itu, Menko Luhut berharap program serupa dapat dilaksanakan dan diwujudkan dengan skala yang lebih besar sehingga dampak semakin besar pula.

“Pertama, komponen kegiatan konservasi, rehabilitasi, dan riset; kedua pemberdayaan masyarakat sekitar mangrove; ketiga budidaya; keempat pemberdayaan nelayan; dan ekowisata. Ini yang perlu kita cermati,” imbuhnya.

Baca juga:  Menko Luhut : Kebijakan Kami Tidak Akan Mengorbankan Anak Cucu 

Di samping itu, Menko Luhut juga menilai pengelolaan program pengelolaan ekosistem mangrove nasional ini akan berjalan dengan baik dan maksimal seiring dengan adanya Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) yang memiliki kewenangan serta tugas terkait ini secara spesifik bahkan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Selain itu, BRGM juga sudah memiliki target percepatan rahabilitasi mangrove seluas 600 ribu hektare yang tersebar di 9 provinsi di Indonesia.

“Kemudian target kegiatan rahabilitasi di 25 provinsi, ini juga perlu dibuat perencanaannya. Estimasi kebutuhan dana untuk mangrove 600 ribu hektare dengan total sekitar Rp22 triliun selama empat tahun,” sebutnya.

Adapun pendanaan terkait hal ini terdiri dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), luasan proyeksi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), bantuan pemerintah Jerman, lembaga pendanaan internasional, dana Corporate Social Responsibility (CSR) Green Port, dan sumber dana lainnya. Menko Luhut memandang dana yang tekumpul akan sangat besar dan cukup untuk menjalankan program yang disusun. Karena itu menurut Menko Luhut kerja cepat harus dijalankan kementerian atau lembaga terkait.

“Ini kita perlu kerja cepat, jadi ini presiden sudah memerintahkan kita harus sudah punya tiga nursery dalam skala yang besar. Kita berharap April 2021 sudah mulai jadi, saya ingin mengaitkan ini dangan pariwisata dan ekonomi kreatif agar menjadi ajang wisata bagi turis. Karena saya sudah merasakan di Brebes, bagaimana di luar mangrove dan jalan di bawah kanopinya mangrove, itu terasa udara lebih dingin dan bernapas kita lebih bagus,” terangnya.

Dikatakan Menko Luhut saat ini sudah ada 28 mangorve center yang menyediakan pembibitan. Meskipun demikian, ia memandang rencana yang telah disusun ihwal program pengelolaan ekosistem mangrove nasional tidak mudah dikerjakan dan diwujudkan. Karenanya, ia berharap semua pihak dapat bekerja sama dan berkolaborasi guna mewujudkan rencana tersebut.

“Jadi saya mohon kita semua bahu membahu membuat perencanaan dan eksekusi dari program ini. Karena ini merupakan suatu program pemerintah yang sangat diapresiasi dunia, dunia tidak pernah membayangkan, Word Bank paling tidak saya bicara di sana bahwa Indonesia punya program restorasi mangrove. Pelaksanaan ini juga sudah kita dibagi-bagi kerjanya, KLHK, KKP, BRGM, Kemenkeu, dan lainnya,” bebernya.

Baca juga:  Kemenko Marves Dorong Pembangunan Industri Ikan Hias Nasional

“Nanti secara teknis, di tempat saya, Deputi 4 akan mengoordinasikan dari para Dirjen atau eselon I K/L untuk pelaksanaan ini. Saya berharap dalam beberapa waktu ke depan kita sering ketemu agar progres ini berjalan, karena presiden ingin meninjau pada April 2021, nursery yang kita buat itu,” pungkas Menko Luhut.

Sementara itu dalam kesempatan sama, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar memyampaikan bahwa jika berbicara tentang pengembangan mangrove tidak selalu fokus pada wilayah atau areal dan kerusakannya tetapi juga harus melihat pada garis pantainya. Selama ini Indonesia dikenal memiliki luasan mangrove terbesar di dunia dan dengan berbagai kerusakan yang terjadi sudah dilakukan rehabilitasi sejak beberapa tahun belakangan ini.

“Sudah ada strategi dasar untuk perlindungan dan pemulihan mangrove yang sudah dibahas sejak 2017 dan mendapatkan dukungan dari Jerman. Justifikasinya, kita mangrove terbesar tapi kita juga degenerate relative cepat karena konversi, karena penebangan liar, karena tumpahan minyak dan polusi, serta stimulan industri kayu bayu bakar mangrove,” kata Siti

Siti menekankan pada strategi ini pemerintah lewat berbagai kementerian terkait harus melihat secara cermat baik garis pantai, habitat, sumber pakan, sumber plasma nutfah, wisata dan pendidikan serta blue carbon. Jadi proyek bersama Jerman ini dimulai 2021 dan dananya 20 juta Euro. Lokasinya juga sudah ditetapkan di wilayah Sumut, Kaltim, dan Papua Barat.

“Jadi kegiatan konservasi, pemberdayaan masyarakat, perencanaan, riset, dan pembentukan mangrove center. Jadi pembentukan mangrove center ini, bobotnya karena potensi blue carbon dan di dalam strategi low development platform-nya adalah multi stakeholder dan lintas negara, kemudian terutama dibentuk dan dipersiapkan untuk aktivitas antarnegara,” jelasnya.

Baca juga:  Submisi Landas Kontinen Indonesia di Luar 200 NM – Segmen Utara Papua dan Peran Aktif Indonesia di Pembentukan Hukum Internasional Pengelolaan Sumber Daya Hayati di Laut Internasional 

Dia menambahkan pada dasarnya dengan kekuatan atau armada yang ada saat ini, KLHK akan mendukung secara penuh program pemerintah ihwal pengelolaan ekosistem mangrove di Tanah Air. Paling penting sambung dia, awal 2021 ini yang perlu dilakukan adalah penguatan koordinasi kelembagaan, baik secara nasioanal maupun antara strata pemerintahan dan pemerintah daerah harus mengetahui tentang ini hingga level terbawah.

“Jadi BRGM dalam Perpres itu mandatnya adalah melakukan percepatan implementasi di 9 provinsi seluas 600 ribu hektare, itu target nasional. Bukan berarti itu seluruhnya dikerjakan BRGM, tapi bersama-sama dan kita keroyok bareng-bareng,” tandasnya.

Senada dengan Menteri LHK, Kepala BRGM Hartono Prawiraatmadja mengatakan pihaknya memang memiliki tugas pokok untuk melakukan percepatan rehabilitasi mangrove di 9 provinsi, namun sisi lain juga punya tanggung jawab untuk melakukan restorasi gambut di 7 provinsi dengan target luas mencapai 1,2 juta hektare.

“Setelah kita lihat dan kita ploting di 9 provinsi wilayah kerja BRGM, maka luasan yang kita peroleh adalah 483.200 hektare dan tersebar di 9 provinsi. Menurut lokasinya ada di dalam kawasan hutan dan di laur kawasan hutan,” kata Hartono.

Hartono menekankan bahwa dalam pelaksanaan rehabilitasi mangrove akan dikerjakan secara kolaboratif, baik Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah KLHK, dinas terkait, dan lainnya. Sedangkan untuk strategi percepatannya di 2021 ini, BRGM akan menyinkronkan data-data yang ada di berbagai lembaga terkait terkait lokasi yang memerlukan rehabilitasi.

“Karena kita tahu kerusakan mangrove karena memang di lapangan tidak adanya pengelola yang bertanggung jawab, sebagian besar seperti itu. Kemudian kita juga melakakan sosialiasasi gerakan cinta mangrove dan pembentukan desa peduli cinta mangrove yang rencananya berkolaborasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Setelah tahu data yang kita perlukan, pelaksanaan rehabilitasi ini akan kita laksanakan dengan sinergitas, secara terukur, dan kontinu,” tandasnya.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinastor Bidang Kemaritiman dan Investasi

 

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel