Maritim - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI

Rapat Koordinasi Program Kerja Project Management Unit (PMU) dan Belt and Road Forum (BRF)

IMG_8563

Maritim – Jakarta, Seiring dengan berkembangnya dinamika investasi antara Indonesia dan Tiongkok, maka dibutuhkan sinergi antar kedua belah pihak agar kerja sama yang telah dibentuk dapat terealisasi dengan baik. Untuk itu, Kementerian Koordinator Kemaritiman membentuk tim Belt and Road Forum (BRF). Pembentukan tersebut dilakukan bersamaan dengan diadakannya Rapat Koordinasi Project Management Unit (PMU), BRF, dan Konsultan Perorangan di Ruang Rapat Lantai 16, Jumat, (21/07/2017).

Deputi Bidang Infrastruktur  sekaligus  Sekretaris Tim Kerja BRF Ridwan Djamaluddin mengatakan, Tim Kerja BRF dibentuk sebagai pendukung kerja sama investasi Indonesia-Tiongkok.

“Tim BRF dibentuk dengan latar belakang, yaitu: yang pertama untuk membantu pengelolaan program-program dan juga mendukung substansi teknis yang dibutuhkan.  Sedangkan yang kedua, Tim ini merupakan follow up dari hubungan kerja sama yang lebih intensif antara Indonesia-Tiongkok. Kebetulan, Menko Maritim Luhut Pandjaitan menjadi koordinator dari pihak Indonesia,” ujar Ridwan dalam pembukaan rapat.

Ridwan mengatakan, anggota Tim Kerja BRF tidak hanya dari Kemenko Maritim saja, namun juga dari beragam Kementerian atau Lembaga. “Tim ini diketuai oleh Menko Luhut, Wakilnya Menko Perekonomian, Menteri Pariwisata, dan Menteri BUMN. Selain itu, penasehat dari Tim Kerja BRF adalah Duta Besar Republik Indonesia di Tiongkok dan untuk sekretaris dipegang oleh saya,” tambah Ridwan.

Tim Kerja BRF dibagi menjadi enam kelompok kerja yang masing-masing bergerak di wilayah yang sesuai dengan prioritas pembangunan nasional. Pertama, kelompok kerja yang menangani wilayah Provinsi Sumatera Utara. Kedua, kelompok kerja yang menangani wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Ketiga, kelompok kerja Provinsi Sulawesi Utara. Keempat, kelompok kerja Provinsi Bali. Kelima, kelompok kerja biodiesel. Dan keenam, kelompok kerja high technology yang berkaitan dengan kerja sama pengembangan teknologi antara Indonesia-Tiongkok.

“Untuk kelompok kerja pertama, yang memimpin adalah Menteri Perhubungan. Sedangkan untuk kelompok kerja kedua dipimpin oleh Menteri Perindustrian, kelompok kerja ketiga dipimpin oleh ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan kelompok kerja kelima dipimpin oleh executive secretary CPOPC (The Council of Palm Oil Producing Countries). Untuk kelompok kerja empat dan enam sementara ini masih dicari pihak yang tepat untuk bisa mengetuai masing-masing kelompok,” tutur Ridwan.

Dalam rapat tersebut, Ridwan mengatakan bahwa ada banyak hal yang harus dipersiapkan dan menjadi tantangan kerja Tim Kerja BRF. Tantangan-tantangan tersebut yakni: menyiapkan informasi bagi para calon investor, penyusunan perencanaan proyek, perencanaan pendanaan, serta aspek sosial politik yang berkaitan dengan isu penyebaran ideologi komunisme serta masalah tenaga kerja asing.

“Kita harus bekerja cepat dalam merencanakan proyek investasi ini kepada calon investor. Karena, sudah banyak pihak Tiongkok yang bertanya-tanya mengenai paket investasi yang kita tawarkan ke mereka,” katanya.

Dalam penanaman modal, Tim Kerja BRF tidak hanya akan menjadi tim teknis dari program-program yang dijalankan. Namun, Tim Kerja BRF juga berfungsi sebagai perwakilan pihak Indonesia dalam kerja sama Indonesia dan Tiongkok yang terbagi atas BRF Governnment yang mewakili pihak pemerintah dan BRF Non-Government yang mewakili pihak BUMN dan Swasta. Hal ini sejalan dengan komitmen kerja sama Indonesia-Tiongkok yang mengedepankan prinsip business-to-business integrated regional development.

“Dengan begitu, Tim Kerja BRF ini akan menjadi penghubung pihak Indonesia dengan pihak Tiongkok. Untuk itu, dibutuhkan protokol komunikasi yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Jadi, calon investor Tiongkok yang ingin menginvestasikan modalnya di Indonesia harus lewat BRF, tidak langsung ke Menko Luhut atau Menteri Bappenas,” tambah Ridwan.

Dalam persiapan program Tim Kerja BRF, Ridwan mengatakan bahwa Indonesia mendapatkan grant sejumlah 100 juta Yuan atau yang setara dengan Rp 100 Miliar. “Nanti mekanismenya dari Biro Perencanaan mengusulkan ke Bappenas uangnya digunakan untuk apa. Tinggal syaratnya saja apakah harus dari menteri ke menteri atau dari eselon satu ke eselon satu,” kata Ridwan.

Ridwan mengatakan, Tim Kerja BRF sendiri akan bekerja di Lantai 16 Gedung Kemenko Maritim. Selain itu, dalam kata pengantar rapat Ridwan berharap agar seluruh elemen tim dapat bersinergi dan bekerja agar dapat menyukseskan program penawaran investasi antara Indonesia-Tiongkok.

“Saya harap semuanya bisa berkontribusi dengan program-program itu, baik secara nasional maupun program-program spesifik dalam konteks kerja sama Indonesia-Tiongkok,” pungkas Ridwan.***

 

POS TERKAIT
Filter by
Post Page
Foto Siaran Pers Berita Deputi Artikel
Sort by

Kirim Komentar/Pertanyaan

Verifikasi CAPTCHA *

Rapat Koordinasi Program Kerja Project Management Unit (PMU) dan Belt and Road Forum (BRF)