Penguatan Implementasi Reformasi BirokrasiBerita

Reformasi Birokrasi Kemenko Bidang Kemaritiman, Plt Sesmenko: Yang Penting Perubahan, Bukan Nilainya

Reformasi Birokrasi Kemenko Bidang Kemaritiman, Plt Sesmenko: Yang Penting Perubahan, Bukan Nilainya
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

Maritim – Jakarta, Plt. Sesmenko Bidang Kemaritiman Agung Kuswandono memimpin entry meeting pelaksanaan evaluasi penilaian reformasi birokrasi (RB) di Kantor Maritim, Jumat (06/09). Dalam acara ini, Plt Sesmenko Agung menegaskan bahwa sebelum mengejar nilai tersebut, pentingnya terlebih dahulu perubahan pola berfikir/ mindset.

“Hari ini kita mengadakan pertemuan evaluasi RB. Sebelum mengejar nilai, kita harus kejar dahulu RB, ubah mindset kita,” kata Plt Sesmenko Agung.

Plt. Sesmenko Agung memaparkan, bahwa nilai hanya sebagai tolok ukur untuk kita tahu dimana kita berada, yang terpenting adalah RB harus merubah mindset kita. Dalam perubahan tersebut, adapun yang paling penting menggunakan hati, dengan memahami siapa yang dilayani.

“Nah itu kita laksanakan. Untuk itulah yang paling penting mindset kita, memegang kembali jati diri kita sebagai abdi negara. Untuk diperjelas, kita menjadi ASN didasari UUD dan regulasi, dengan regulasi ini lah kadang kita merasa penguasa, padahal sebenarnya kita adalah abdi negara dan melayani masyarakat. Kalau kita pelayan dan menerapkan itu, maka reformasi dan birokrasi dapat tercapai dengan mudah. Jadi jangan dipersulit kalau bisa dipermudah,” jelasnya.

Sebagai informasi, nilai RB Kemenko Bidang Kemaritiman pada tahun 2018 memperoleh predikat B (65,95), sehingga diharapkan adanya perubahan yang diiringi dengan kerja ikhlas, agar kedepannya mendapatkan nilai yang lebih memuaskan sesuai dengan apa yang diharapkan.

“Nah yang penting kerjakan dengan baik, maka nilai mengikuti. Kerjakan dengan baik dan ikhlas, pasti hasilnya akan baik, ingat yang kita ubah adalah mindset dahulu, bukan nilainya. Manfaatkan kecerdasan otak anda dengan mengembangkan apa yang ada dan perluas semuanya,” pungkasnya.

Hal yang sama diungkapkan oleh Kepala Biro Hukum yang juga sekaligus penanggung jawab RB Kemenko Bidang Kemaritiman, Budi Purwanto, menurutnya perlu dilakukan perubahan pola pikir yang juga didukung oleh kerjasama tim/ organisasi di setiap Kementerian/ Lembaga yang terkait.

“Yang paling sangat saya tunggu adalah evaluasi pelaksanaan RB di Kementerian ini, oleh tim Kemenpan RB. Oleh karena itu, harus adanya pola pikir yang luas dan juga dengan kerjasama, kegotong royongan Kementerian/ Lembaga yang terkait. Karena dengan memegang itu semua, kita tidak sulit untuk mendapatkan nilai yang kita harapkan,” ucap Kabiro Hukum Budi.

Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III Kemenpan RB Naptalie Sipayung menegaskan memang sangat penting perubahan RB itu sendiri. Bahkan pihaknya tidak tanggung-tanggung untuk memangkas organisasi atau pemimpin yang dianggap tidak efisien.

“Perubahan sebagai wujud reformasi birokrasi itu sendiri memang sangat penting. Arahan presiden terkait birokrasi agar lembaga semakin lincah. Beliau menyampaikan sangat penting mereformasi struktural kita. Hati-hati kalau pola mindset RB tidak berubah, saya pastikan akan saya pangkas kalau tidak efisien, akan saya copot pejabatnya. Kalau pejabat yang bermasalah, akan saya pangkas, begitu pun dengan yang lainnya,” ucapnya.

“Oleh sebab itu, dengan kesadaran penuh kami meminta semua instasi untuk mengevaluasi strukturnya, apakah betul-betul berorganisasi sesuai struktur kerja, sebelum pak presiden mengecek sendiri. Kalau ada lembaga yang tidak bermanfaat dan bermasalah, akan saya bubarkan, itu yang disampaikan presiden,” tambahnya.

Evaluasi reformasi birokrasi, lanjutnya, memang tidak bisa dipungkiri ketika kita sudah menyatakan sebuah organisasi, seperti misal Kementerian ini yang dianggap sudah berubah dengan kita sampaikan dengan predikat dan nilai, maka akan ada reward dengan pemberian tunjangan kinerja (tukin), yang rencananya akan diberikan 100% untuk Kementerian/ Lembaga pada tahun 2020.

“Tapi jangan terbalik, jangan mau naik tukin dahulu baru memberikan perubahan. Kami dari Kemenpan RB mau lihat perubahan-perubahan, maka instansi boleh diberikan tambahan atau terkait tukin. Kami target 2022 seluruh Kementerian/ Lembaga harus melakukan reformasi birokrasi sampai sepenuhnya, yang ditandai akan diberikan tukin sampai 100%, tetapi kembali lagi ke Kementerian/ Lembaga itu sendiri, siapkah melakukan perubahan? Siapakah melakukan reformasi? Semua harus ada komitmen, karena perubahan itu sesungguhnya harus lahir dan tumbuh dari keinginan untuk berubah,” tutupnya.

Biro Perencanaan dan Informasi
Kemenko Bidang Kemaritiman

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel