Maritim - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI

Ribuan Pengusaha Turut Serta dalam Deklarasi Komitmen Pengendalian Pencemaran Citarum

Audiensi_Tim_Pengarah_dan_Satgas_Percepatan_Pengendalian_Percemaran_dan_Kerusakan_DAS_Citarum__7_

Maritim – Bandung,   Industri yang tumbuh pesat di kawasan sekitar Citarum telah menyebabkan menumpuknya limbah.  Ditambah perilaku masyarakat yang membuang sampah ke sungai, membuat Citarum menjadi tempat pembuangan limbah rumah tangga, limbah peternakan, selain limbah pabrik. Akibatnya, kini keadaan sungai Citarum bertambah buruk, sempit, dangkal, dan kotor penuh sampah. Sementara di hulu sungai, telah terjadi alih fungsi hutan lereng Gunung Wayang menjadi ladang yang tidak lagi mampu menahan air dan erosi.

Sumber permasalahan yang kompleks dan luas tersebut menuntut adanya penanganan dari pemerintah yang lebih terintegrasi. Untuk itu Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 menugaskan Menko Maritim Luhut Pandjaitan sebagai Ketua Tim Pengarah untuk mengkoordinasikan pengendalian untuk mengembalikan kualitas air Citarum. Komandan Satuan Tugas (Satgas) lapangan langsung dipimpin Gubernur Jawa Barat, dibantu Pangdam TNI yang menjadi Wakil Komandan Satgas bidang penanganan ekosistem dan Kapolda Jawa Barat menjadi Wakil Komandan Satgas bidang pencegahan dan penegakan hukum.
Ketegasan Menko Luhut mendorong Deklarasi Bersama Komitmen Pelaku Usaha dan Industri dalam Mendukung Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum yang ditandatangani di Bandung pada hari Kamis (3 Mei 2018) dihadiri oleh sedikitnya 1.200 pengusaha Jawa Barat yang memadati grand ballroom Trans Luxury Hotel, tempat berlangsungnya acara. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Jamintel Jan Samuel Maringka, MenristekDikti Muhammad Nasir dan Menko Maritim Luhut Pandjaitan hadir dan memberikan sambutan dalam acara Audiensi dan Deklarasi Pelaku Usaha/Industri dalam Mendukung Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum.
Ada 4 poin yang ditegaskan kembali dalam deklarasi ini, yaitu (1) komitmen perizinan lingkungan hidup dan taat dengan aturan lingkungan hidup yang berlaku, (2) melakukan pengelolaan limbah dengan baik dan benar, (3) melakukan sosialisasi dan edukasi penanganan limbah kepada karyawan dan manajemen perusahaan serta, (4) siap terhadap konsekuensi dan sanksi bila sengaja atau lalai dalam penanganan limbah, dalam perizinan lingkungan hidup.
Kesadaran Hukum Masyarakat
Pencegahan dan penegakan hukum adalah esensi dari gerakan mengembalikan harum Citarum. Dari pencegahan melalui edukasi masyarakat, edukasi pegawai pabrik hingga manajemen, serta ada penindakan tegas dari sanksi administrasi dan pidana bagi pelaku pencemaran. Total sudah 55 kasus limbah industri yang ditindaklanjuti, dimana 31 kasus merupakan limpahan dari Satgas Citarum dan 24 kasus dari tim terpadu. Dari 55 kasus tersebut, setidaknya sudah ada 32 kasus masuk ke dalam proses penyelidikan dan 7 kasus dalam penyidikan oleh  penegak hukum. Proses hukum yang sudah dilakukan adalah bagian dari strategi pemerintah untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat.
Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Jan Samuel Maringka dalam sambutannya memperingatkan tentang unsur pidana lingkungan sekaligus mengajak masyarakat lebih sadar hukum, “Kita memerlukan strategi dalam penegakan hukum, jadi yang kita lakukan adalah bagaimana kita mampu menangkap  _big fish_, sehingga perusahaan yang lain maupun para pelanggar ikut melihat adanya sanksi pidana dan sanksi-sanksi lainnya misalnya pencabutan izin dan penutupan usaha. Terkait pidana lingkungan, Jaksa, juga bisa menuntut ganti rugi. Maka dari pertemuan kali ini, kita ada persepsi yang sama bahwa ada sanksi hukum dan terkait penegakan hukum kita perlu bekerja bersama Kementerian Lingkungan Hidup, Kepolisian, Kejaksaan, mari kita bekerja Bersama agar Citarum kembali bersih, Citarum kembali harum”.
Dengan ditandatanganinya deklarasi ini, maka kerja bersama mengembalikan harum Citarum memasuki tahap berikut. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut B. Pandjaitan mengajak semua unsur masyarakat untuk bersama-sama menyelesaikan masalah Citarum, “Mari kita kerjakan bersama, kompak dan saling sinergi untuk selesaikan masalah ini. Saya jamin sama anda, pokoknya kalau ada yang melanggar, tak ada urusan, kita pasti akan tindak. Saya jamin itu,” ujar Menko Luhut.
Menko Luhut menegaskan bahwa para pengusaha diberikan waktu 3 bulan untuk memperbaiki sistem IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah),  “Selain harus ada Ipal, Kita kasih waktu dalam 3 bulan. Dari industri kecil sampai yang besar harus punya Ipal. Untuk pengawasan Kita melibatkan Pemda, Polda ikut Kemudian dari Kodam ikut Kemudian dari Kejaksaan juga kita ikutkan semua jelas ada dalam Perpres, jadi jangan macam-macam, mari kerja sama-sama” tutup Menko Luhut. ***

Ribuan Pengusaha Turut Serta dalam Deklarasi Komitmen Pengendalian Pencemaran Citarum