Maritim - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI

Semangat Deklarasi Djuanda untuk Kesejahteraan Rakyat

Hari_Nusantara_3
Maritim – Cirebon, Puncak peringatan Hari Nusantara tahun ini berlangsung di Pelabuhan Muara Jati, Cirebon, Jawa Barat (13/12). Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang berhalangan hadir karena sedang menghadiri sidang OKI (Organisasi Kerja Sama Islam) diwakili oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
 
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, TNI Angkatan Laut, bersama pemerintah kota Cirebon menjadi Panitia penyelenggara peringatan Hari Nusantara. Hari Nusantara diperingati sebagai hari dicetuskannya Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957 yang menyatukan batas-batas laut yang sebelumnya 3 mil laut menjadi 12 mil laut. Konsep ini menjadikan Indonesia sebagai kesatuan kepulauan yang telah diterima dunia internasional.
 
Sekretaris Kemenko Maritim Agus Purwoto usai peringatan Hari Nusantara mengingatkan kembali esensi peringatan Hari Nusantara kepada wartawan dalam wawancara, “ Esensi dari Hari Nusantara (Harnus) seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak KSAL dan juga Gubernur Jabar, berawal dari Deklarasi Djuanda lebih kepada kedaulatan negara.”
 
Indonesia menjadi negara kepulauan terbesar didunia dengan laut diantara pulau-pulau telah menjadi bagian dari teritori Indonesia. Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri melalui Keppres No.126/2001 menjadi dasar peringatan Hari Nusantara.
 
Peringatan Deklarasi Djuanda melalui Hari Nusantara bukan sekedar momentum untuk mengingat kembali, melainkan membangunkan semangat persatuan Indonesa khususnya bagi generasi muda. Rangkaian acara Hari Nusantara kali ini memang didominasi oleh generasi ‘zaman now’.
 
Diawali oleh genderang suling Akademi TNI Angkatan Laut, paduan suara pelajar Cirebon, pembacaan Deklarasi Djuanda oleh tiga orang pelajar Cirebon, hingga atraksi simulasi penyelamatan kapal dan terjun payung.
 
Agus Purwoto menyampaikan bahwa peringatan Hari Nusantara kali ini kebetulan memang bertema maritim. “Tetapi bisa saja tidak di pelabuhan, karena maritim dan kemaritiman secara luas itu tidak hanya di laut tapi juga di darat. Mengenai regulasi, pendidikan, infrastruktur dan semuanya berawal dari darat.”
 
Mengingatkan kembali bahwa lingkup koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman meliputi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian ESDM, Kementerian Pariwisata dan Kementerian Perhubungan. Oleh karenanya, Kementerian Koordinator Kemaritiman bukan hanya tentang kelautan.
 
Agus menjelaskan “ feedback untuk hari nusantara lebih kepada mengingatkan, yang pertama adalah pada kedaulatan negara. Kita lihat, tadi juga hadir disini para raja-raja nusantara. Ini seperti yang tadi disampaikan, melihat secara budaya, keutuhan kedaulatan kita seperti apa. Dari budaya kita bisa melihat ada hal-hal yang mungkin bisa dibicarakan dan diselesaikan tidak hanya sekedar  formal hukum, itu yang dimaksud dari kekayaan kearifan lokal kita yang masih perlu kita dalami”.
 
Semangat yang ada sejak tahun 1957 saat konsep negara kepulauan ditegaskan adalah kedaulatan untuk kesejahteraan masyarakat. Kepada wartawan, Agus menyampaikan “Pesan dari Harnus adalah kesatuan untuk kesejahteraan masyarakat.  Oleh karenanya tadi didalam penyelenggaraan Hari Nusantara juga dilaksanakan peluncuran Ekspor perdana. Ini menunjukkan bagian dari kedaulatan itu yakni  kesejahteraan dan ini juga merangsang pemerintah daerah untuk memperdayakan potensi yang ada.” Hari Nusantara akan selalu terkait dengan unsur budaya.
 
Satu hal yang membedakan peringatan Hari Nusantara dengan kegiatan Sail Sabang adalah kegiatan sail mendorong pariwisata di daerah tersebut. Ketika ditanyakan apakah peringatan Hari Nusantara dapat dirayakan di daerah-daerah lain di Indonesia, tidak hanya di Jawa, Sesmenko Agus menegaskan hal itu sangat dimungkinkan. “Karena pernah beberapa  waktu yang lalu di Dumai menjelang PON. Integrated dengan kegiatan dari TNI. Tahun lalu puncak peringatan Hari Nusantara dirayakan di Lembata, Nusa Tenggara Timur”. Pungkasnya.*

Semangat Deklarasi Djuanda untuk Kesejahteraan Rakyat