Berita DeputiDeputi 1Penguatan Implementasi Reformasi Birokrasi

Siapkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Lakukan Koordinasi dengan Pemerintah Sumatera Selatan

Dibaca: 57 Oleh Selasa, 16 Maret 2021Tidak ada komentar
Siapkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Lakukan Koordinasi dengan Pemerintah Sumatera Selatan
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

SIARAN PERS
No.SP-168/HUM/ROKOM/SET.MARVES/III/2021

 

Marves – Palembang, Guna melakukan koordinasi perbandingan implementasi Reformasi Birokrasi dan mengetahui pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di Provinsi Sumatera Selatan, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi (Deputi 1) melakukan kunjungan ke Mal Pelayanan Publik, Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan (BRPPUPP), serta Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang (SKIPM), pada hari Selasa (16-03-2021) di Palembang, Sumatera Selatan.

“Terkait pengelolaan RB telah menjadi kewajiban kita semua. Wajib mengoptimalkan birokrasi yang lebih baik bagi masyarakat,” ungkap Sekretaris Deputi (Sesdep) Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Ishak Octovianus Manafe saat melakukan kunjungan.

Lebih lanjut, dia juga mengungkapkan bahwa setiap unit kerja perlu melakukan Reformasi Birokrasi. Melalui kunjungan ini, selain melakukan perbandingan praktik Reformasi Birokrasi, juga dimaksudkan untuk melihat potensi serta kendala yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Sehingga bila diperlukan, dapat difasilitasi untuk tindak lanjut.

Kunjungan ini merupakan kegiatan lanjutan dari Rapat Koordinasi Pengelolaan Reformasi Birokrasi yang telah dilaksanakan sehari sebelumnya, yaitu pada hari Senin (15-03-2021).

Baca juga:  Pemerintah Akan Terus Berupaya Menerangi Wilayah Terdepan Indonesia

“Rapat koordinasi ini dilakukan dengan maksud dan tujuan memfasilitasi persiapan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Deputi 1 Kemenko Marves pada tahun 2021. Ini merupakan tindak lanjut dari rapat RB sebelumnya dari unit pusat, yaitu di tingkat Kemenko Marves yang menghadirkan kementerian lembaga teknis terkait” ujar Sesdep Ishak dalam pembukaan rakor.

Selanjutnya, Sesdep Ishak mengungkapkan bahwa sampai saat ini masih belum ada rilis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) tahun 2020 dari Kemenpan RB. Namun, bila menggunakan hasil perhitungan mandiri sementara, maka terdapat kenaikan nilai RB Deputi 1 bila dibandingkan dengan tahun 2019.

“Pada tahun 2019, Deputi 1 mendapatkan nilai 57,67 yang mana masih di bawah nilai dari Kemenko Marves. Namun pada tahun 2020, Deputi 1 berhasil meraih nilai 91,60 dan melebihi nilai PMPRB Kemenko Marves,” ungkap Sesdep Ishak.

Perihal perkembangan RB di tahun 2021, Sesdep Ishak mengungkapkan bahwa sampai saat ini telah dilaksanakan Penandatanganan PK dan Sosialisasi Kode Etik Pegawai, telah disusun draf SK Pokja Penguatan RB Deputi 1, serta telah dilaksanakan rapat koordinasi awal penyusunan rencana kerja RB 2021.

Baca juga:  Menko Luhut Pimpin Rapat Koordinasi Penyelesaian Generalized System of Preference

“Selanjutnya, sedang kita proses pengusulan program prioritas dan quick wins Deputi 1 dan akan diusulkan Agen Perubahan dari Unit Eselon II,” terang Sesdep Ishak.

Melalui pengelolaan Reformasi Birokrasi, Sesdep Ishak berharap agar dapat terwujud organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran serta diharapkan adanya sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas sesuai prinsip good governance. Dia juga mengungkapkan harapannya agar setiap Aparatur Sipil Negara (ASN), baik yang merupakan PNS maupun Non-PNS untuk selalu membawa simbol positif.

“Marilah tiap-tiap ASN untuk menjadi contoh dan teladan di lingkup kerja masing-masing. Itu sudah merupakan bentuk implementasi dari Reformasi Birokrasi,” ungkap Sesdep Ishak.

Kepala Biro (Karo) Hukum Kemenko Marves Budi Purwanto selaku narasumber dalam rapat ini mengatakan bahwa mengacu pada arahan Presiden RI, Kemenko Marves harus mampu mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang aktif dalam forum-forum internasional. Untuk itu, diperlukan implementasi Reformasi Birokrasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

“Tujuan RB di Kemenko Marves ialah kita ingin mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penerapan teknologi informasi, dan karenanya Kemenko Marves berupaya sebaik mungkin agar penerapan teknologi komunikasi dapat dilaksanakan dengan maksimal,” jelas Karo Budi.

Baca juga:  Konferensi Pers Virtual, Deputi Purbaya Bahas UNCLOS dan Kenaikan Tarif Listrik

Selain Karo Budi, rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh Kepala Bagian pada Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Provinsi Sumatera Selatan Tajudin serta Inspektur Pembantu Provinsi Sumatera Selatan Endang Widayanti sebagai narasumber.

Dalam rangka ikut menjaga kelestarian seni dan budaya daerah, rapat dan kunjungan ini juga dimeriahkan dengan pertunjukan tarian daerah Sumatera Selatan yang dipersembahkan oleh para penari dari Sanggar Tari “Eksotika Nusantara” Jakarta, yaitu Tasha, Evi, dan Dita yang merupakan sanggar asuhan Ibu Natalia Manafe.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

 

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel