Siaran Pers

Sikap Indonesia Atas Putusan Sela Mahkamah Arbitrase Internasional Case Between The Republic Of Philippines V. The People’s Republic Of China

Dibaca: 415 Oleh Jumat, 13 November 2015Februari 8th, 2016Tidak ada komentar
Sikap Indonesia Atas Putusan Sela Mahkamah Arbitrase Internasional Case Between The Republic Of Philippines V. The People's Republic Of China
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

Jakarta-Pada tanggal 29 Oktober 2015, Permanent Court of Arbitration (PCA) yang berkedudukan di Den Haag, Belanda, telah mengeluarkan keputusan sela tentang yurisdiksi dalam menangani arbitrasi yang diajukan oleh Filipina terhadap Tiongkok terkait interpretasi and aplikasi UNCLOS 1982 menyangkut masalah Laut China Selatan. PCA memutuskan bahwa ia memiliki jurisdiksi untuk memeriksa dan memutuskan perkara arbitrase tersebut, meskipun Pemerintah RRT telah secara resmi menolak arbitrasi dimaksud.

Pemerintah Indonesia mengikuti secara seksama jalannya seluruh proses arbitrase tersebut dan mengirimkan peninjau yang kehadirannya dimungkinkan oleh prosedur arbitrasi hukum internasional.

Menurut Deputi I Kemenko Kemaritiman, Arif Havas Oegroseno, apabila PCA nantinya memberikan putusan terhadap materi yang juga relevan bagi masyarakat internasional, yaitu arti Pasal 121 ayat (3) UNCLOS 1982 yang menyatakan bahwa “rocks which cannot sustain human habitation or economic life of their own shall have no exclusive economic zone or continental shelf”, maka hal ini akan mempermudah negara-negara dalam melaksanakan ketentuan UNCLOS 1982 dan secara khusus akan memfasilitasi proses perundingan perbatasan laut yang seringkali melibatkan pulau pulau-pulau kecil, karang, ataupun features laut sejenis lainnya. Selain itu keputusan mengenai Pasal 121 ayat (3) juga akan memperkuat jurisprudensi bahwa pulau-pulau kecil tidak mendapatkan zona maritim yang maksimal.

Baca juga:  Menjayakan Bahasa dan Sastra Indonesia

Terlepas dari pandangan berbagai pihak tentang tingkat keterikatan atas hasil putusan arbitrase tersebut, putusan itu dapat menjadi suatu jurispurdensi hukum internasional, seperti halnya keputusan mahkamah arbitrase dengan hakim tunggal Max Huber pada tahun 1928 yang menghasilkan prinsip hukum effectivité (effective occupation) dalam sengketa Pulau Miangas antara Amerika Serikat dan Belanda. Keputusan mengenai pokok perkara dimaksud, akan diputuskan tahun depan.

Untuk keterangan lebih lanjut, silakan hubungi

Shahandra Hanitiyo, SIP,M.Si /081387201772

Humas Kemenko Bidang maritim dan sumber daya RI

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel