PPKM DaruratBeritaSiaran Pers

Soal PPKM, Menko Luhut: WFO Kembali ke 50%

Dibaca: 497 Oleh Senin, 14 Februari 2022Tidak ada komentar
WhatsApp Image 2022 02 14 at 17.14.29
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

NO.SP-53/HUM/ROKOM/SET.MARVES/II/2022

Marves – Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan mengungkapkan bahwa pada periode PPKM minggu ini, Pemerintah akan menyesuaikan kembali batasan maksimal WFO di level 3, yang sebelumnya 25% menjadi 50%. Hal itu diungkapkannya dalam keterangan pers PPKM yang dilaksanakan secara virtual, Senin (14-02-2022).

“Pada periode PPKM minggu ini, Pemerintah akan menyesuaikan kembali batasan maksimal Work From Office (WFO) di level 3 yang sebelumnya 25% menjadi 50%. Selain itu, aktivitas seni budaya dan sosial masyarakat serta fasilitas umum seperti tempat wisata juga dinaikkan menjadi 50%. Detail dari peraturan ini akan tertuang dalam Inmendagri yang akan keluar hari ini,” kata Menko Luhut, Senin (14-02-2022).

Menko Luhut memaparkan, adapun kebijakan ini disesuaikan pada karakterisitik Omicron yang berbeda dengan varian Delta dan melihat perkembangan situasi rumah sakit yang ada, dengan tetap mengedepankan aspek kesehatan, sehingga pemerintah masih melihat adanya ruang bagi kita untuk tidak menginjak rem terhadap ekonomi terlalu dalam. Ini dilakukan semata-mata untuk terus menjaga keseimbangan sektor kesehatan dan ekonomi tetap baik.

“Dengan begitu para pedagang di pinggir jalan mulai dari tukang gorengan, tukang bakso hingga para pekerja seni seperti penampil wayang dan para aktor drama dapat tetap melakukan aktivitas dan tidak perlu dirumahkan akibat dampak kebijakan ini. Namun saya titip, penerapan protokol kesehatan harus tetap disiplin utamanya dalam penggunaan masker,” ujarnya.

“Secara spesifik saya juga meminta kepada Pemerintah daerah dan Forkompimda setempat agar berhati – hati dan tetap humanis dalam tiap melakukan himbauan kepada masyarakat. Utamakanlah penerapan protokol kesehatan dibanding sekedar membubarkan,” tambahnya.

Baca juga:  Tingkatkan Komitmen dalam Rehabilitasi Mangrove, Pemerintah dan Sektor Lainnya Tandatangani Nota Kesepahaman Bersama

Kondisi Pandemi Covid-19

Dalam kesempatan kali ini, Menko Luhut juga menjelaskan bahwa tren kasus pandemi Covid-19 di DKI Jakarta menunjukkan tanda-tanda mulai melewati puncaknya, baik kasus harian, kasus aktif, maupun rawat inap mulai menunjukkan penurunan. Namun peningkatan mulai terjadi di DIY, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, tetapi itupun masih di bawah puncak Delta.

“Tidak hanya kasus, jumlah rawat inap rumah sakit di provinsi Jawa – Bali sebagian besar masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan Delta. Namun jangan juga berfikir pemerintah menganggap enteng, kita harus tetap berhati-hati menghadapi Omicron ini,” ujarnya.

Diketahui hari ini Bed Occupancy Ratio (BOR) yang dipublikasikan oleh pemerintah sebenarnya belum mencerminkan kapasitas maksimum, misalnya tempat tidur yang disiapkan di Jawa – Bali hari ini hanya sekitar 55 ribu dimana terisi 21 ribu tempat tidur sehingga akan terlihat BOR saat ini di angka 39%. Bila menggunakan kapasitas maksimal diangka 87 ribu tempat tidur seperti saat Delta, maka BOR hari ini di Jawa Bali hanya terisi sekitar 25% saja. Angka ini masih jauh di bawah standar memadai WHO, yakni sebesar 60%.

“Satu catatan lainnya adalah terkait tingkat kematian. Pada tingkat kasus harian yang sama pada 13 Februari lalu sebanyak 44 ribu kasus, tingkat kematian harian pada periode Delta mencapai lebih dari 1000 kematian per hari berbanding dengan 111 yang terjadi kemarin,” ujarnya.

Baca juga:  Menko Luhut Tinjau Balai Diklat Perikanan KKP di Ambon

Dengan data-data tersebut, Menko Luhut meminta masyarakat tidak perlu terlalu panik ketika kasus naik cukup tinggi atau ketika disekitar kita mulai banyak orang-orang terdekat yang terkena infeksi dari varian ini.

Kebijakan Karantina bagi PPLN

Dalam siaran pers kali ini, Menko Luhut juga membahas mengenai penyesuaian kebijakan karantina bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN). Pemerintah juga sangat berhati-hati dalam menerapkan kebijakan karantina bagi PPLN. Ketika beberapa negara di dunia sudah menerapkan bebas karantina untuk masuk ke negaranya, Pemerintah akan tetap menerapkan kebijakan karantina 5 hari bagi PPLN.

“Namun mulai minggu depan bagi PPLN, baik WNA dan WNI, yang telah melakukan booster, lama karantina dapat berkurang menjadi 3 hari dengan syarat diantaranya yakni tetap melakukan entry dan exit test PCR, kemudian Exit test PCR dilakukan di hari ketiga di pagi hari dan PPLN dapat keluar ketika hasil negatif keluar, serta PPLN yang sudah selesai karantina dihimbau tetap melakukan PCR test mandiri di hari kelima dan melaporkan kondisi kesehatan kepada puskesmas dan faskes terdekat,” jelasnya.

Ke depan, lanjut Menko Luhut, jika situasi terus membaik, Pemerintah berencana pada 1 Maret, hari karantina akan diturunkan menjadi 3 hari untuk seluruh PPLN. Lalu jika situasi terus membaik dan vaksinasi terus meningkat, tidak menutup kemungkinan pada 1 April PPLN kita tidak akan lagi menerapkan karantina terpusat bagi PPLN.

Baca juga:  Menko Luhut: Bapak BJ. Habibie Merupakan Demokrat Sejati

“Namun sekali lagi, ini bergantung pada situasi pandemi dan upaya kita mengendalikan penyebaran kasus. Kita semua bertanggung jawab di sini untuk membuat negeri kita aman,” tegasnya.

Target Vaksinasi

Untuk memberikan kekebalan menghadapi gelombang Omicron ini, Pemerintah terus mengejar target Vaksinasi Dosis kedua terutama untuk Lansia. Saat ini masih terdapat 15 Kab/Kota di Jawa Bali yang tidak mencapai target 50% Umum dan 17 Kab/Kota Untuk 40% Lansia. Pemerintah akan memperpanjang masa transisi hingga 2 minggu ke depan bagi daerah yang belum mencapai target tersebut.

“Pemerintah juga akan melakukan penyesuaian regulasi pintu keluar masuk Internasional di wilayah Jawa Bali kembali. Pemerintah akan membuka pintu keberangkatan dan kedatangan jamaah umroh melalui Bandar Udara Juanda Surabaya. Selain itu, Bandara Juanda juga akan dapat menerima WNA WNI di luar PMI,” ujarnya.

Tak hanya itu, Bandara Ngurah Rai juga akan dibuka untuk WNA WNI non PMI dengan segala tujuan, tidak hanya wisatawan. Kemudian Pintu laut di Bali juga dibuka untuk WNA dan WNI yang datang dengan menggunakan kapal pesiar (cruise) atau kapal layar (yacht).

“Setelah dua tahun di kungkung pandemi Covid-19 ini. Rasanya kita harus siap untuk beradaptasi ditengah ketidakpastian ini. Pemerintah meminta masyakarat untuk tidak perlu panik dengan varian Omicron ini namun kita hanya perlu tetap waspada dengan tetap terus menerapkan protokol kesehatan,” pungkasnya.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel