Maritim - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI

SP PLN Ngadu ke Menko Rizal, Tegaskan Tolak Swastanisasi Listrik

By 16 May 2016 10:16Artikel
sp pln3

Maritim – Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli menerima Serikat Pekerja Perusahaan Listrik Negara (PLN). Dalam pertemuan itu, SP PLN menolak program pembangunan 35.000 MW karena dianggap akan membebani PLN.

“Program 35.000 MW dengan 86 persen pembangkit dibangun oleh swasta akan membebani PLN dengan ‘take or pay’-nya,” kata Ketua Umum SP PLN, Jumadis Abda di kantor Kemenko Maritim dan Sumber Daya, Jakarta, belum lama ini.

Menurutnya, dengan ‘reserve margin’ 80 persen, maka PLN harus membayar pembangkit listrik swasta yang tidak beroperasi Rp 140 triliun per tahun.

“Pekerja PLN dilindungi UU. Kami menolak swastanisasi juga untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia ke depan. Kami tidak ingin permasalahan pemadaman listrik akan terjadi di Indonesia ke depannya saat semua pembangkit listrik sudah dikuasai oleh swasta,” tegasnya.

Selain itu, SP PLN ini juga menuntut pemerintah agar pengelolaan lapangan migas dikelola oleh negara atau BUMN. Mereka menuntut pemerintah tidak mengekspor gas alam Indonesia lagi, termasuk di Blok Mahakam, Blok IDD Selat Makasar, dan Blok Masela.

(Odd/Arp)‎

POS TERKAIT
Filter by
Post Page
Siaran Pers Berita Berita Deputi Foto Video
Sort by
Menko Luhut : “Kalau Kita Bisa Buat, Kita Tidak Import”
2018-01-18 13:00
Biro Informasi dan Hukum

1

Kemenko Maritim Sesalkan Koleksi Museum Bahari Rusak Terbakar
2018-01-16 15:32
Biro Informasi dan Hukum

1

Menko Luhut Pimpin Rapat Waste To Energy
2018-01-16 15:28
Biro Informasi dan Hukum

1

Menko Luhut Pimpin Rapat Tim Swedia tentang FIR
2018-01-16 15:19
Biro Informasi dan Hukum

1

Videografis Mengenai Tol Laut
2018-01-15 15:40
Biro Informasi dan Hukum

1

Menko Luhut Rakor Pengelolaan Pergaraman Nasional
2018-01-12 20:28
Biro Informasi dan Hukum

1

Kirim Komentar/Pertanyaan

Verifikasi CAPTCHA *

SP PLN Ngadu ke Menko Rizal, Tegaskan Tolak Swastanisasi Listrik