Maritim - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI

Tak Miliki Instrumen Hukum, Indonesia Tertinggal Dalam Eksplorasi Mineral di the Area Laut Internasional

Deputi_Purbaya

Maritim—Yogyakarta, Saat ini Otoritas Dasar Laut Internasional/International Seabed Authority (ISA) sedang menyusun regulasi terkait eksplorasi mineral di kawasan dasar laut di luar wilayah yurisdiksi nasional ( the Area). Indonesia telah mendapatkan tawaran kerja sama untuk pengelolaan mineral di the Area oleh negara mitra kerja sama kemaritiman namun belum memiliki kerangka hukum nasional yang mengatur partisipasi Indonesia di kawasan itu.

Menyikapi hal ini, pemerintah melalui Kemenko Bidang Kemaritiman mendorong penyusunan instrumen hukum yang mengatur partisipasi Indonesia tersebut. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman Purbaya Yudhi Sadewa memimpin rapat koordinasi kebijakan nasional partisipasi Indonesia dalam pengelolaan mineral di kawasan dasar laut di luar wilayah yurisdiksi nasional ( the Area), Yogyakarta, Rabu (15-8-2018).

The Area adalah kawasan dasar laut di luar wilayah yurisdiksi nasional yang umumnya berada di laut bebas dan mencakup 54% luas samudera dan sangat kaya dengan kandungan mineral dan mineral berharga. Bila diestimasi potensi kekayaan mineral di the Area mencapai triliunan dollar.

Merujuk pada konvensi hukum laut PBB (UNCLOS) tahun 1982, negara memiliki hak untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi di the Area melalui otoritas dasar laut internasional (ISA). Sementara itu, Indonesia belum memiliki kerangka hukum yang mengatur partisipasi aktif Indonesia di the Area. Saat ini sedang diupayakan membentuk sebuah regulasi nasional yang dapat memberikan landasan untuk hal tersebut.

“Penting bagi Indonesia untuk segera memiliki kerangka hukum yang mengatur partisipasi aktif Indonesia di the Area karena kalau tidak kita hanya akan menjadi penonton untuk negara lain,” kata Deputi Purbaya ketika membuka rakor. Sementara itu, tambah dia, beberapa negara berkembang seperti Nauru dan Kiribati di Samudera Pasifik serta Singapura telah mendapatkan akses pengelolaan mineral di kawasan.

Selain potensi pengelolaan mineral secara ekonomi, pentingnya aturan hukum tentang pengelolaan mineral di the Area adalah untuk melindungi Indonesia dari dampak negatif eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral di the Area. “Indonesia berbatasan langsung dengan the Area sehingga rentan secara ekonomi dan lingkungan terhadap aktivitas eksplorasi dan eksploitasi mineral maupun sumber daya hayati di the Area,” ujar Deputi Purbaya serius.

Dalam kesempatan yang sama, Asisten Deputi Bidang Delimitasi Zona Maritim Ayodhia Kalake mengungkapkan, pihaknya dalam waktu dekat akan segera mengundang para pemangku kepentingan terkait dan mengadakan workshop dengan mengundang ahli dari ISA untuk membentuk kesamaan pandang arti penting the Area bagi Indonesia, serta perlunya menindak-lanjuti pembentukan regulasi nasional terkait.

Hadir dalam pertemuan tersebut para pejabat dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian ESDM, Kemenkumham, Setkab, dan Badan Informasi Geospasial.

POS TERKAIT
Filter by
Post Page
Siaran Pers Berita Deputi Foto
Sort by

Kirim Komentar/Pertanyaan

Verifikasi CAPTCHA *

Tak Miliki Instrumen Hukum, Indonesia Tertinggal Dalam Eksplorasi Mineral di the Area Laut Internasional