ArtikelBeritaFotoPenguatan Implementasi Reformasi Birokrasi

Targetkan Kenaikan Nilai SAKIP, Biro Perencanaan Gelar Bimtek Pengisian Data Kinerja dan Kegiatan Tahun 2021

Dibaca: 13 Oleh Senin, 15 Maret 2021Tidak ada komentar
Targetkan Kenaikan Nilai SAKIP, Biro Perencanaan Gelar Bimtek Pengisian Data Kinerja dan Kegiatan Tahun 2021
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

No. SP-164/HUM/ROKOM/SET.MARVES/III/2021

Marves–Depok, Sebagai salah satu upaya penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) perlu dilakukan pengelolaan data kinerja. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sendiri, melalui Biro Perencanaan telah memiliki Sistem Informasi Kinerja Maritim (SIK-M). Untuk menfasilitasi dan menciptakan sumber daya manusia yang handal dalam pengelolaan SAKIP termasuk didalamnya pejabat, operator dan staf maka dilaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengisian Data Kinerja dan Kegiatan ke dalam Sistem Informasi Kinerja Maritim (SIK-M) tahun 2021 pada Senin-Rabu, 15-17 Maret 2021 di Depok, Jawa Barat.

“Pengelolaan kinerja pada aplikasi ini terkait dengan penginputan anggaran, kemudian dilaksanakan, direalisasikan dan nanti dimonev. Apakah sudah sesuai dengan yang di rencanakan atau tidak. Jadi, prinsipnya sederhana saja, seperti prinsip manajemen di mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, kemudian monitoring dan evaluasi itu harus dijalankan dengan seksama, dijalankan sesuai dengan urutannya.  Itulah sebabnya perlu semua pihak, semua pegawai harus menguasai ini,” kata Sekretaris Kementerian Koordinator Agung Kuswandono saat membuka acara.

Sesmenko Agung menekankan pentingnya SAKIP karena target dari Kemenko Marves sendiri memiliki nilai yang tinggi. Ia memohon dukungan dari seluruh unit kerja di Kemenko Marves, mulai dari para pimpinan hingga sampai ke level staf atau operator semua harus menjalankan SAKIP ini secara maksimal.

“Dalam rangka mencapai hal tersebut, adanya bimbingan teknis yang dilakukan pada siang hari ini menurut saya sangat penting agar mulai dari pimpinan, pejabat pelaksana, hingga operator (staf) semuanya paham mengenai SAKIP, sehingga kegiatan kita bisa ter-cover dan terlaksana sesuai dengan yang direncanakan, sesuai dengan yang dianggarkan. Jangan sampai ada anggaran yang melesat tanpa pernah direncanakan kalaupun ada perubahan sudah harus diantisipasi dari awal. SIK-M ini akan akan menjadi backbone atau tulang punggung dari integrasi aplikasi SAKIP sehingga terwujud keseragaman di seluruh unit kerja di Kemenko Marves dan nanti akan diintegrasikan dengan aplikasi lainnya dari bagian kepegawaian, bagian keuangan, dan sebagainya” tambah Sesmenko Agung.

Baca juga:  Rapat National Urban Transport

Kepala Biro Perencanaan, Arif Rahman menyampaikan bahwa penyelenggaraan acara bimtek ini adalah untuk membekali pengetahuan, khususnya kepada pegawai-pegawai muda (CPNS) dan juga seluruh pegawai Kemenko Marves yang saat ini banyak berinteraksi dengan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan kinerja.

“Nah, dalam hal ini karena kita tahu bersama bahwa penyusunan organisasi baru di Kemenko Marves , kemudian juga banyak pengalihan pegawai serta CPNS di semua lini unit kerja, maka pengetahuan dan kemampuan teman-teman yang selama ini menjadi pelaksana untuk sistem informasi kinerja Kemenko Marves ini perlu terus kita bina dan tingkatkan,” kata Karo Arif.

Dalam laporannya, Karo Arif mengatakan bahwa masing-masing unit kerja telah mengirimkan perwakilan untuk melakukan penginputan data kinerja ke aplikasi SIK-M. Pengelolaan data kinerja ini penting karena menjaga tertib administrasi dengan pengelolaan data dan pengukuran kinerja menggunakan pendekatan Balanced Score Card yang dilaksanakan berbasis sistem aplikasi TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi).

Saat ini nilai SAKIP kita itu masih berada di poin 68,59 di tahun 2019 dan tahun 2020 masih menunggu hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN-RB. Diharapkan nilai SAKIP tahun 2020 bisa naik kelas dari nilai B menjadi nilai BB. Tahun 2021, Kemenko Marves memiliki target nilai SAKIP yaitu “A” dengan peningkatan kualitas kinerja menjadi outcome, penyusunan pohon kinerja, penyusunan Perjanjian Kinerja sampai dengan level staf, pembaruan pedum SAKIP, dan peningkatan kapasitas SDM.

Baca juga:  Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa Membuka Seminar Nasional Pengelolaan Taman Nasional Laut Bunaken

“Tahun 2021 adalah tahun yang berat. Kita harus bersama-sama bahu-membahu untuk memperbaiki semua komponen yang berkaitan dengan kinerja yang sudah menjadi komitmen kita bersama.  Di tahun 2021 kita harus membangun model kinerja yang jauh lebih baik dan membangun integrasi aplikasi, Mudah-mudahan kalau tadi saya sempat menyatakan di awal kalau lompatan penilaian ini harus benar-benar terwujud dan semua unit kerja terlibat,” ungkap Karo Arif.

Hadir sebagai narasumber Irwan Fakhry, Koordinator Pengelolaan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memaparkan sistem pengelolaan kinerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam bimtek ini, Tim Akuntabilitas Kinerja Biro Perencanaan secara langsung membimbing unit kerja dalam penginputan data kinerja dan kegiatan.

Pengelolaan kinerja pada aplikasi SIK-M dengan penginputan anggaran sehingga akan terpantau realisasinya dan menjaga tertib anggaran. Oleh karena itu, dengan terinputnya target kinerja beserta anggaran di awal tahun pada aplikasi SIK-M, maka akan terbentuk perencanaan yang kuat sebagai landasan kegiatan selama tahun 2021. Diharapkan dengan pengelolaan data kinerja yang baik melalui SIK-M akan memudahkan dalam melakukan proses monitoring dan evaluasi (monev), arah dan pelaksanaan kegiatan serta kedepannya berimbas kepada pengukuran kinerja individu yang akan mengantar pada reward dan punishment.

Baca juga:  Menko Luhut : Pemerintah Akan Membangun Kembali Narasi Kemaritiman Yang Dibangun Bung Karno

Sistem akuntabilitas kinerja dari instansi Pemerintah (SAKIP) ini penting karena akan membangun pemerintah yang akuntabel dan terukur. Oleh karena itu, Pemerintah mampu mempertanggungjawabkan hasil atau manfaat atas penggunaan anggaran kepada masyarakat.

SAKIP ada lima komponen yang masuk dalam penilaian Kementerian PAN-RB, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja. Masing-masing komponen tersebut memiliki bobot penilainnya masing-masing dan mencerminkan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan hasil atau manfaat dari seluruh penggunaan anggaran negara secara efektif, efisien, dan ekonomi.

Dasar Hukum Pengelolaan Kinerja di Kemenko Marves sendiri adalah Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman  Nomor 2/2017 Tentang Pengelolaan Kinerja, yaitu pengelolaan kinerja di lingkungan Kemenko Marves dilakukan dengan berbasiskan Balanced Score Card (BSC)  dan  konsep BSC adalah suatu strategi manajemen untuk mencapai visi misi sasaran dan tujuan organisasi ke dalam tindakan operasional yang terukur melalui 4 pendekatan/perspektif yaitu: stakeholder, customer, internal business dan learning and growth.

Kemudian, dalam Pasal 20 Dan 21 Permenko No 6 Tahun 2017 Tentang SAK (Sistem Akuntabilitas Kinerja) Di Kemenko Bidang Kemaritiman, data kinerja diinput kedalam aplikasi SIK-M paling lambat 1 bulan setelah menandatangani perjanjian kinerja, bukti capaian realisasi kinerja harus sesuai/relevan dengan target kinerja yang diperjanjikan, dan pengelolaan data kinerja melalui teknologi informasi.

Biro Komunikasi
Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel