FotoBerita DeputiDeputi 2

Temui Pemerintah Daerah dan Pelaku Bisnis Perikanan di Biak Numfor, Kemenko Marves Bahas Kesiapan Infrastruktur WPPNRI 717

Dibaca: 0 Oleh Senin, 19 April 2021Mei 4th, 2021Tidak ada komentar
Temui Pemerintah Daerah dan Pelaku Bisnis Perikanan di Biak Numfor, Kemenko Marves Bahas Kesiapan Infrastruktur WPPNRI 717
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

SIARAN PERS

No.SP-301/HUM/ROKOM/SET.MARVES/V/2021

Marves Biak Numfor, Kabupaten Biak Numfor yang berada di Provinsi Papua sedang digadang menjadi bagian dari salah satu kawasan Lumbung Ikan Nasional (LIN), karena memiliki potensi besar di sektor kelautan dan perikanan pada Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) titik 717. Beberapa kali Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) sudah bertemu dengan pemerintah daerah setempat untuk membicarakan terkait kesiapan infrastruktur untuk mendukung pengembangan potensi produk kelautan dan perikanan di sana. Kesiapan infrastruktur menjadi penting, karena nantinya mampu menjadi salah satu faktor peningkatan kualitas dan mutu produk kelautan dan perikanan yang dapat diekspor langsung ke negara-negara seperti Jepang, Amerika, Singapura, Australia. Pertemuan kembali diadakan bersama nelayan setempat, para pelaku bisnis, dan pemerintah daerah setempat oleh Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim untuk membicarakan kelanjutan dari usaha peningkatan daya saing produk perikanan di Kabupaten Biak Numfor.

“Pemerintah daerah Biak Numfor sudah melakukan langkah yang konkrit untuk mengembalikan kejayaan sektor kelautan dan perikanan Biak Numfor, yaitu sudah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan dan ditindaklanjuti juga dengan pembentukan satgas ekspor produk kelautan dan perikanan yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Biak.” ujar Asisten Deputi (Asdep) Peningkatan Daya Saing Dedy Miharja dalam pertemuan tersebut (19-04-2021).

Baca juga:  Pengenalan Wawasan Kemaritiman untuk Keluarga

Peningkatan daya saing dimulai melalui pembangunan infrastruktur seperti, Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT), Kelautan Pelabuhan Pelindo IV, kemudian Bandara Frans Kaisiepo di Biak Numfor. Selain itu, energi listrik dan dukungan dari bea cukai juga diperlukan untuk membantu proses pengiriman ekspor produk kelautan dan perikanan dengan cepat.

“SKPT Biak sudah memiliki cold storage kapasitas 200 ton dan air blast freezer yang berkapasitas 20 ton, kemudian juga ada ice flake machine dengan kapasitas 5 ton. Selain itu untuk Pelabuhan Pelindo IV di Biak dan Bandara Frans Kaisiepo juga akan diperbaiki dan dibangun berdekatan dengan SKPT ini, agar nanti menjadi ekspor produk kelautan dan perikanan yang terintegrasi baik, didukung dengan listrik dan pihak bea cukai,” ujar Asdep Dedy.

Berbagai pihak mulai dari Angkasa Pura, Pelindo, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM), Kementerian Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR (Kementerian PUPR), maskapai penerbangan seperti Garuda Indonesia dan Sriwijaya Air sudah menyatakan kesediaannya untuk mendukung rencana pengembangan infrastruktur Kabupaten Biak Numfor untuk ekspor produk kelautan dan perikanan.

Baca juga:  Menko Luhut Hadiri Sarasehan Nasional di Gedung Bank Indonesia

“Bea Cukai saat ini mendapatkan perintah untuk turun ke lapangan dan sinergi dengan berbagai pihak untuk mendorong ekspor, jadi kita akan selalu siap untuk ekspor ini,” kata Kepala Bea Cukai Budi P.

Lebih lanjut, perwakilan dari maskapai penerbangan Garuda Indonesia juga sudah menyatakan bahwa maskapainya sudah siap untuk melayani rute penerbangan ekspor dimulai dari Biak – Singapur. “Garuda siap mengangkut kargo ikan dengan pesawat langsung ke pembeli di Jepang dengan berat minimal 20 ton. Dibawah itu memakai armada berpenumpang. Rate kargo dari Biak-Singapore adalah 26.000 per kilogram dan reservasi harus dilakukan 1 (satu) minggu sebelumnya.

Dari segi kesiapan dukungan kualitas dan mutu perikanan, perwakilan dari BKIPM juga siap mendukung rencana peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan Biak Numfor. “Kami siap dukung rencana ekspor, syaratnya UPI harus punya HACCP. Kami siap menyelesaikan ijin HACCP dengan syarat NIB, akta dan SKP,” pungkas perwakilan dari BKIPM Jayapura.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Baca juga:  Menko Luhut Meeting Bersama Kamal Singh.

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel