Siaran PersDeputi 4

Terdampak Covid-19, Lembaga Konservasi Mendapat Dukungan Pemerintah

Dibaca: 393 Oleh Selasa, 26 Mei 2020September 21st, 2020Tidak ada komentar
Menko Luhut: Limbah Plastik Salah Satu Agenda Prioritas Nasional Kami
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

SIARAN PERS 

No.SP-60/HUM/ROKOM/SET-MARVES/VI/2020

Marves – Jakarta, Merebaknya pandemi Covid-19 telah mengimplikasi berbagai sektor, salah satu yang terdampak keras adalah sektor pariwisata. Sektor wisata konservasi, di antaranya Kebun Binatang dan Taman Safari, sebagai tujuan wisata tak terlepas dari dampak tersebut.

Sejak pertengahan Februari 2020 penurunan pengunjung mulai terlihat. Kemudian pada 23 Maret 2020, penutupan Lembaga Konservasi (LK) resmi dilakukan mengikuti Kebijakan penutupan akses kunjungan publik ke lembaga konservasi akibat pandemi covid-19.

Menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) bersama dengan sejumlah Kementerian/Lembaga terkait pada 20 Mei 2020.

“Dalam pertemuan kali ini, sebagai bentuk upaya kita merespon kondisi lembaga konservasi terhadap pandemi covid-19” ucap Plt. Deputi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Nani Hendiarti.

“Terdapat dua hal yang menjadi urgensi dalam pembahasan rapat kali ini yang perlu dicermati dan dicarikan solusi. Pertama, terkait pemenuhan kebutuhan operasional seperti pakan dan pemeliharaan. Kedua, terkait kebijakan relaksasi 
pajak dan retribusi bagi lembaga konservasi,” lanjut Plt Deputi Nani.

Dalam paparannya, Plt Deputi Nani menjelaskan bahwa Rakor tersebut merupakan tindaklanjut Surat Menteri LHK No. S.277/2020 tentang permohonan relaksasi pajak bagi Lembaga Konservasi pada sektor usaha bidang kehutanan serta mencermati permasalahan di lapangan.

Baca juga:  Rapat Upaya Penyelesaian Kasus Tumpahan Minyak Secara Ilegal di Kota Batam, Kab. Bintan dan Riau

“Kami harapkan pertemuan ini dapat menghasilkan rekomendasi pengelolaan lembaga konservasi pada masa pandemi covid-19, terutama pemenuhan kebutuhan pakan dan pemeliharaan satwa,” imbuhnya.

Terkait dengan pemenuhan pakan satwa, perwakilan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam KLHK, Indra, menyampaikan,

“Terdapat isu yang beredar bahwa satwa di lembaga konservasi kekurangan pakan. 
Padahal LHK sudah melakukan pemantauan dan hal tersebut tentu tidak benar. Saat ini belum ada hewan yang kekurangan pakan dan para pengelola bertanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan satwa,” jelasnya.

“Adanya pandemi ini, mengakibatkan pemasukan LK menurun, _cashflow_nya menjadi turun. Akibatnya muncul isu kekurangan pakan, yang kemudian menjadi persoalan yang saat ini kita hadapi,” imbuh Indra.

“Lembaga Konservasi (LK) umum (Kebun Binatang, Taman Safari, dll) menerima imbalan jasa dari kegiatan jasa lainnya seperti restoran, hotel, dsb yang dikaitkan dengan industri pariwisata. Ini yang kemudian menjadi isu. Ketika pengunjung berkurang, cashflow menurun, ini karena adanya penurunan dari imbalan jasa kegiatan jasa pariwisata tersebut,” lanjut Indra, menjelaskan hubungan penurunan pengunjung dengan penurunan pemasukan LK.

Baca juga:  Integrasi 23 K/L Sukseskan Simulasi Pariwisata, Menko Luhut: Semua Pihak yang Terlibat Sangat Hebat

“Dampak pandemi covid-19 mengakibatkan 40% pekerja dirumahkan dan adanya penyesuaian gaji bagi karyawan dengan rotasi hari kerja. Kami telah meminta bantuan dana pemerintah, khususnya untuk merawat satwa sitaan titipan pemerintah,” jelas Sekjen Perhimpuan Kebun Binatang Se-Indonesia (PKBSI).

“Kami memiliki cadangan untuk keadaan bencana/darurat umumnya setiap LK untuk 3 bulan. Tapi yang mengkhawatirkan sekarang, setelah 2 bulan (wabah covid) kelihatannya kok masih nol, belum bisa dibuka. Situasi pandemi yang berkepanjangan ini sangat mengkhawatirkan,” beber Sekjen PKBSI.

“Kami mohon keringanan dan penundaan pembayaran cicilan pajak, karena kalau kami membayar pajak tersebut, cadangan yang kami siapkan untuk pengelolaan satwa akan tersedot. Kami memikirkan yang mana harus didahulukan? Kami membayar pajak atau mengorbankan satwa. Kalau ada keringanan sampai akhir tahun, kami akan mampu bayarkan,” harapnya.

Menanggapi permohonan Sekjen PKBSI, perwakilan dari Direktorat PKP Kementerian Keuangan menjawab, “Pemerintah telah memberikan stimulus dengan pengurangan PPH pajak yaitu PPH 25 dimulai bulan Mei s.d. Desember 2020. Melalui PMK No.44, pemerintah memberikan insentif untuk LK berupa penanggungan PPH 21 oleh pemerintah. PMK tersebut berlaku untuk masa pajak April s.d. September 2020” paparnya.

Baca juga:  Menko Luhut: Data Membantu Kita Mendapat Informasi yang Akurat

Mengenai relaksasi pajak, perwakilan DJP (Direktorat Jenderal Pajak) Kemenkeu menyampaikan, “Kalau memang proyeksi LK sampai dengan Desember 2020, ada proyeksi penurunan penghasilan drastis sekali, pengelola LK bisa mengajukan ke KPP masing-masing. Nantinya besaran angsuran apabila permohonan disetujui bisa saja disesuaikan dengan proyeksi yang disampaikan, disesuaikan dengan proyeksi yang disampaikan sampai dengan akhir tahun pajak,” jelasnya.

“Terkait dengan pajak dan retribusi daerah telah diatur pada UU No.28 Tahun 2009, selanjutnya pada pasal 95 UU tersebut telah mengatur pemberian keringanan atau pembebasan dalam hal tertentu atas pokok pajak,” jelas perwakilan Direktorat Keuangan Daerah Kemendagri.

Mengenai penanganan Covid-19, telah ditetapkan Instruksi Mendagri No.1 tahun 2020 yang mengatur pemberian insentif oleh Gubernur/Bupati/Walikota berupa pengurangan atau pembebasan pajak daerah serta perpanjangan waktu pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercantum pada lampiran instruksi tersebut.

Biro Komunikasi
Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel