Berita DeputiDeputi 4

Terus Berkomitmen dalam Meningkatkan pelaksanaan Zona Integritas, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves Lakukan Studi Banding

Dibaca: 14 Oleh Kamis, 1 April 2021Tidak ada komentar
Terus Berkomitmen dalam Meningkatkan pelaksanaan Zona Integritas, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves Lakukan Studi Banding
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

No.SP-212/HUM/ROKOM/SET.MARVES/III/2021

 

Marves – Yogyakarta, Dalam rangka peningkatan pengelolaan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkup Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Maritim dan Investasi, telah dilakukan studi banding ke Balai Besar Pengelolaan Obat dan Makanan Yogyakarta serta Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Yogyakarta yang dilaksanakan pada Selasa-Kamis, 30 Maret – 1 April 2021. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Kepala Biro Hukum, Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Asisten Deputi Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan serta perwakilan dari Inspektorat dan kedeputian lainnya di Kemenko Marves.

“Melakukan studi banding atau sharing session ini merupakan salah satu upaya bagi kami untuk menambah wawasan terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas, demi mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM),” buka Sekretaris Deputi PLK, Dirhansyah Conbul. Balai Besar POM Yogyakarta dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Yogyakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan kedua Lembaga mitra yang dapat menjadi contoh baik bagi Deputi PLK. BBPOM Yogyakarta menjadi Unit Percontohan Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Badan POM Tahun 2020.

Baca juga:  Pasir, Pasir Apa Yang Paling Mahal?

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di lingkup Deputi PLK Kemenko Marves pada tahun 2020 telah berusaha semaksimal mungkin dalam melakukan pelayanan. Diantaranya, terus mengupayakan perubahan dalam area-area RB dan ZI, seperti manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, Penguatan pengawasan, hingga pelayanan publik telah secara sistematis terus dilakukan oleh Deputi PLK. Seiring dengan yang dilakukan oleh Biro Hukum Kemenko Marves, berbagai layanan demi menuju tujuan pelaksanaan RB terus digencarkan.

“Enam area perubahan Reformasi Birokrasi terus kita pegang dan kita jalankan dengan konsisten, serta terus diturunkan ke tiap unit kerja di Kemenko Marves,” ungkap Kepala Biro (Karo) Hukum Kemenko Marves Budi Purwanto yang juga hadir dalam kegiatan ini beserta perwakilan Tim RB dari Deputi lingkup Kemenko Marves. Tidak hanya itu, Kemenko Marves juga terus menerapkan berbagai strategi menuju RB excellent, seperti komitmen pimpinan dan seluruh pegawai, internalisasi nilai-nilai budaya kerja dan perubahan pola pikir pelaksanaan RB secara konsisten dan menjadi kebutuhan organisasi, serta pencapaian dan peningkatan target secara berkesinambungan.

Baca juga:  Indonesia Serukan Isu Kelautan Masuk Dalam Penyusunan Instrumen Perubahan Iklim

“Predikat WBK bukan merupakan tujuan utama, namun sebagai “janji” bahwa Balai Besar POM di Yogyakarta akan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menjamin obat dan makanan beredar berkualitas, serta meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa,” ungkap Kepala Balai BPOM, Dewi Prawitasari. BBPOM di Yogyakarta juga terus mengawal berbagai program AOC yang terdiri dari Internalisasi Reformasi Birokrasi, Internalisasi Budaya Organisasi, Aspirasi dan Pengembangan Bakat, serta Peningkatan Potensi BBPOM di Yogyakarta. Seluruh program ini dijalankan dengan integritas tinggi demi pencapaian dan komitmennya menuju WBBM.

Sementara itu, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI KLHK Yogyakarta memiliki berbagai kunci keberhasilan dalam pencapaian RB, yang salah satunya ditekankan pada komitmen, kelengkapan dokumen, internalisasi, dan lainnya. “Seluruh tahapan dan kelengkapan dokumen pendukung pembangunan WBK sebagian besar telah mengacu pada Peraturan Inspektur Jenderal KLHK tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Unit Kerja Berpredikat menuju WBK dan WBBM di tahun 2020,” ungkap Suhendro A Basori, Kepala Balai BPKH XI Yogyakarta.

Baca juga:  Masuk Dalam Kluster Fokus Pengembangan Wilayah, Kemenko Marves Koordinasikan Sinergi Pembangunan Kota Pasuruan

“Zona Integritas merupakan predikat yang mampu mencegah korupsi dan merupakan upaya untuk terus meningkatkan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi. Studi Banding ini diharapkan mampu memberikan berbagai wawasan serta pengalaman terkait penerapan Zona Integritas, yang dapat terus meningkatkan pelayanan kedepannya. Kami akan terus mempelajari dan membangun berbagai hal baik yang didapatkan dari seluruh institusi yang ada,” tutup Sesdep Dirhansyah dalam kunjungannya.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel